Bukti BI Sulit Kendalikan Inflasi - Suku Bunga Bank Selalu Tinggi

Jakarta – Salah satu alasan tingginya suku bunga di dalam negeri adalah faktor inflasi yang dianggap biang keladinya selama ini. Padahal, keberadaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia sudah bekerja optimal. Lantas mengapa sampai saat ini BI belum mampu mengendalikan inflasi sehingga suku bunga acuan terkesan dibiarkan tetap tinggi yaitu 7,5% dalam 7 bulan terakhir ini?

Berdasarkan data publikasi suku bunga perbankan dalam negeri, terungkap pergerakan suku bunga perbankan belakangan ini tetap tinggi. Untuk bunga kredit korporasi di beberapa bank besar berkisar 10,5-10,75%, kredit ritel sekitar 11,75-12,35%, kredit mikro sekitar 18,75%-22% per tahun. Kondisi ini tentunya mengacu pada tingkat bunga acuan (BI Rate) yang dalam 7 bulan terakhir ini bertahan 7,5%.

Tingginya suku bunga perbankan tersebut menurut kalangan pengamat, mencerminkan upaya meningkatkan efisiensi perbankan nasional hingga sekarang belum optimal sehingga bank selalu terjebak dalam lingkaran cost of fund (biaya dana) yang mahal.

Dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN lainnya, Indonesia kini tercatat sebagai negara yang paling tinggi menetapkan suku bunga perbankan. Salah satu yang menjadi alasan adalah faktor Inflasi yang hingga Mei 2014 tercatat 7,3%, yang tertinggi dibandingkan Thailand (2,5%), Filipina (4,1%), Malaysia (3,4%) dan Singapura (2,8%). Namun sesuai tugas dan fungsi Bank Indonesia (BI) sebagai pengendali moneter dan inflasi, seharusnya mampu mengendalikan pergerakan inflasi di Indonesia, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tapi kenyataannya, inflasi dari waktu ke waktu sulit terkendali sehingga membuat biaya dana menjadi mahal.

Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi Sukamdani mengatakan, perbankan atau bank di Indonesia seharusnya tidak memberikan bunga yang terlalu tinggi kepada nasabah. Bank di Indonesia tidak boleh menargetkan keuntungan yang besar dari bunga bank yang dipatok dari nasabah. Agar lebih kompetitif, bunga bank semestinya bisa satu digit, paling tidak sembilan persen menjadi ukuran porsi bunga bank yang paling ideal.

"Saya cukup menyayangkan suku bunga perbankan tetap tinggi, misalkan saja bunga bank bagi pelaku UMKM yang dipatok sangat tinggi. Makanya akan mustahil UMKM bisa menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak didukung oleh bunga bank yang kompetitif," kata dia kepada Neraca, Selasa.

Menurut dia, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan inflasi belum efektif dan berjalan baik. Hal ini bisa terlihat dimana kebijakan moneter ini dikaitkan dengan tingkat bunga pinjaman bank yang masih tinggi, sehingga menyulitkan pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

"Padahal dengan adanya penurunan suku bunga acuan ( BI Rate) diharapkan menjadi momentum bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya, sehingga menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun BI rate masih tertahan dan sulit untuk diturunkan," ujar Haryadi.

Menurut Haryadi, dalam menurunkan suku bunga masih terbentur dengan besarnya biaya dana, jadinya bunga kredit masih tinggi, karena cost of fund (biaya dana) tinggi. Dengan lebih tingginya bunga simpanan berarti perseroan akan mengeluarkan biaya dana lebih besar. Jika biaya dana lebih tinggi, suku bunga kredit pun ikut meningkat. "BI harus mendorong perbankan untuk meningkatkan efisiensi terhadap biaya dana perbankan. Tingkat efisiensi perbankan kita secara umum belum memuaskan. Efisiensi perbankan ini dilakukan agar kebijakan moneter ini bisa berpihak kepada pelaku usaha sektor riil," ungkap dia.

Dia juga menuturkan instrumen moneter BI dikuasai oleh 15 bank besar dan hal itulah yang ditengarai bahwa perbankan Indonesia masih belum efisien bekerjanya dan belum mampu menekan biaya dana yang tinggi. Tingkat efisiensi industri perbankan yang masih rendah juga memberi kontribusi terhadap penetapan suku bunga kredit yang tinggi.

Sementara di mata peneliti Indef Eko Listiyanto, kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menekan inflasi tidak optimal, dimana sampai dengan saat dengan 7 bulan ini, BI mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) meski tetap pada level 7,5 % tapi menjadikan bunga kredit cenderung naik. Ini yang menjadikan sektor riil tidak bisa berjalan karena bunga bank menjadi tinggi, sektor riil tidak mampu meningkatkan produksi.

“Inilah pangkal masalah yang menjadikan inflasi di Indonesia masih tinggi yang masih diangka sekitar 7,3%, masih sangat kalah jauh dari negara tetangga ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Bahkan Filipina yang inflasinya hanya dikisaran 2% - 3%,” ujarnya, kemarin.

Untungkan Asing

Selain itu, arah kebijakan BI juga hanya mengamankan sisi moneter saja dengan mempertahankan BI Rate mempertahankan dana asing tetap parkir di dalam negeri karena suku bunga yang tinggi tapi dari sisi fiskal dibiarkan sehingga seperti pembangunan infrastruktur tidak berjalan, penguatan produksi dalam negeri seperti sektor pertanian tidak berjalan.

“Mempertahankan suku bunga acuan tinggi hanya menguntungkan pihak asing saja dalam industri keuangan nasional, tapi disisi fiskal tidak ada sehingga sektor riil tdak berkembang karena terbelenggu oleh suku bunga kredit perbankan, sehingga akses permodalan menjadi berkurang,” ujar Eko.

Harusnya arah kebijakan yang dikeluarkan oleh BI jangan hanya berkutat pada capital out flow yang mempertahankan sisi moneter, tapi memberikan kelonggaran perekonomian agar sektor riil juga harus bisa tumbuh dengan memberikan kemudahan akses permodalan dengan bunga yang rendah. Oleh karenanya sudah sepatutnya jika arah kebijakan BI seimbang sudah semestinya BI Rate diturunkan akan perbankan dapat menurunkan bung kredit. “Jika BI juga berpikir pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka arah kebijakan yang diambil harus seimbang. Baik diri sisi moneter maupun fiskal dapat berjalan,” tegas Eko.

Sedangkan menurut Ketua Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, agar Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di angka yang saat ini. "Melihat perkembangan ekonomi Indonesia, sebaiknya dipertahankan saja," kata Destry

Menurut Destry, inflasi yang masih di dalam target pemerintah sebesar 4,5% plus-minus 0,1% belum perlu diubah. Sebaliknya, pemerintah harus makin bijaksana dalam memberikan sinyal ekonomi kepada publik. "Perekonomian Indonesia dinilai sudah depresiasi, padahal dilihat secara riil kita masih apresiasi sehingga pemerintah harus lebih `prudent` (bijaksana) dalam memberikan sinyal ekonomi," kata Destry. (agus, mohar, iwan)

Related posts