Keputusan Bank Sentral AS (The Fed) melanjutkan pengurangan stimulus moneter (tapering off), yaitu semula quantitative easing (QE) diturunkan dari US$85 miliar  menjadi US$75 miliar per bulan, dan kini dosisnya diturunkan lagi menjadi US$65 miliar, menjadi persoalan di sejumlah negara emerging markets termasuk Indonesia.

Lazimnya, penurunan stimulus moneter ini bisa diinterpretasikan positif. Stimulus dikurangi karena ada sinyal perekonomian AS membaik. Sejak Mei 2013, tercipta rata-rata sekitar 125.000 hingga 140.000 pekerjaan baru (new employment), sehingga tingkat pengangguran AS terpangkas dari puncak terburuk 10% (2010) menjadi  6,7 % pada Januari 2014.

Artinya, bila perekonomian AS membaik, maka negara dengan PDB tertinggi di dunia sebesar US$16 triliun itu mestinya akan meningkatkan permintaan terhadap produk barang dan jasa di seluruh dunia. Ini akan menjadi lokomotif penggerak perekonomian dunia. Tentunya bagi Indonesia misalnya, akan berpotensi menaikkan permintaan terhadap produk primer (pertambangan dan perkebunan). Harga kelapa sawit, batu bara, timah, karet, dan lain-lain bisa naik, sehingga menguntungkan neraca perdagangan Indonesia.

Namun ternyata di luar dugaan, kondisi  tapering off dimaknai lain oleh para pelaku ekonomi, khususnya di pasar uang dan surat berharga.  Sinyal membaiknya perekonomian AS justru direspon dengan aliran modal “pulang kampung” ke AS. Para pemilik aset segera menukar kekayaannya menjadi aset berdenominasi US$.  Akibatnya, dolar AS menguat ke hampir seluruh mata uang dunia termasuk rupiah.

Nah, dampak tapering off inilah yang menyusahkan kita. Indonesia termasuk negara yang mata uangnya terdepresiasi paling parah. Mengapa? Pertama, dari sisi fundamental, Indonesia tengah menderita defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan yang cukup signifikan. Defisit perdagangan 2013 mencapai sekitar US$4,6 miliar, lebih besar ketimbang sebelumnya minus US$1,67 miliar (2012).

Sedangkan defisit transaksi berjalan (current account) mencapai US$32 miliar. Ini juga angka yang mencengangkan, sangat buruk. Defisit keseimbangan eksternal ini ujung-ujungnya menggerus cadangan devisa dan kurs rupiah.. Kedua, dari sisi sentimen, tingat kepercayaan terhadap pemerintah sedang terus menipis. Terkuaknya berbagai kasus korupsi telah menggerus tingkat kepercayaan para pelaku ekonomi. Akibatnya, para pemilik valuta asing enggan melepas dolarnya, sehingga rupiah terus melemah melebihi Rp 12.000.

Indonesia memang tidak sendirian menghadapi situasi seperti ini. Setidaknya ada dua negara  yang nasibnya mirip, yakni India dan Turki. Begitu Federal Open Market Committee (FMOC) di AS memutuskan menambah penurunan tapering off, suku bunga acuan India dinaikkan 0,25 persen menjadi 8 persen. Ini dimaksudkan agar mata uang rupee tidak merosot lebih lanjut. India dalam 1-2 tahun terakhir mengalami krisis aliran modal ke luar negeri (capital outflow) yang menyebabkan depresiasi rupee kian dalam.

Lantas Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) 7,5%. Seperti halnya India dan Turki kita juga dihinggapi kekhawatiran aliran modal keluar. Rupiah yang terus melemah memang bisa mengkhawatirkan. Pada saat ini Bank Indonesia tentunya ingin menjaga agar rupiah tidak menyentuh level psikologis baru Rp 12.500 atau bahkan Rp 13.000 per US$. Salah satu caranya dengan menaikkan suku bunga. Namun masih ada cara lain berupa lelang swap valas yang memberi jaminan kurs tertentu kepada para pemilik devisa yang bersedia “menitipkan” dananya ke BI.

Sebenarnya kita mulai “menikmati” dampak pelemahan rupiah. Dalam perspektif ini, upaya menjaga kurs rupiah dengan cara menaikkan suku bunga belum kita perlukan. Apa lagi inflasi 2014 diyakini akan lebih rendah dari tahun lalu (8,38%). Karena tidak ada beban untuk menaikkan harga BBM lagi pada 2014, maka ekspektasi inflasi bisa diturunkan menjadi sekitar 5,5% hingga 6,5%. Karena itu BI Rate harusnya mulai diturunkan bertahap.