Koordinasi BI-OJK Belum Terjalin Baik - Dapat Merugikan Industri Keuangan

NERACA

Jakarta - Dalam fit and proper test yang diselenggarakan oleh DPR untuk calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) untuk periode 2014-2019, salah satu pertanyaan yang dilontarkan para anggota dewan mengenai koordinasi antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah fungsi pengawasan perbankan beralih ke OJK. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, jika BI dan OJK tidak bersinergi maka dapat merugikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dia mengetahui dari pelaku perbankan dan masyarakat bahwa koordinasi antara BI dan OJK belum terjalin baik. Terlebih lagi terkait grey area di mana fungsi makroprudensial yang ada di BI dengan mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK. Menurut dia, agar BI dan OJK bersinergi dengan baik, dibutuhkan sikap kenegarawan dari kedua lembaga.

"Treatment apa yang akan bapak lakukan, di mana ego sektoral masing-masing sangat tinggi, butuh kenegarawanan kedua belah pihak," kata pria yang akrab disapa Ara ini di Gedung Parlemen di Jakarta, Senin (9/6).

Hal yang senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz. Menurut dia, sinergi antara OJK dan BI diperlukan agar fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan dan makroprudensial bisa berjalan beriringan."Masing-masing anggota dewan gubernur bisa berbeda sikap. Sekarang BI di tengah jalan, tidak bisa ngapa-ngapain," kata dia. Mengenai hal ini, Calon DGS BI yaitu Mirza Adityaswara tidak menampik apabila kewenangan makroprudensial di BI serta mikroprudensial di OJK memerlukan diskusi yang mendalam di kedua lembaga. Menurut dia, kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan BI bisa berdampak kepada instrumen-instrumen mikroprudensial yang diawasi OJK. Misalnya, kebijakan mengenai Loan to Deposit Ratio (LDR) atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga.

Di satu sisi, lanjut Mirza, BI ingin kredit tidak tumbuh kencang karena sedang mengendalikan impor. Atas dasar itu, BI melakukan pengetatan terhadap LDR. Namun di sisi lain, kebijakan pengetatan LDR ini dapat berdampak kepada individual perbankan yang menjadi ranah pengawasan dari OJK. Hal-hal seperti ini perlu dibicarakan lebih dalam antara BI dan OJK.

"Padahal ini mau tidak mau instrumen yang harus dibicarakan kedua belah pihak. BI harus paham mikro, OJK harus paham makro. Sehingga tahu kenapa LDR diketatkan," kata dia.

Kebijakan lain, kata Mirza, terkait dengan Loan To Value (LTV) untuk properti. Menurutnya, kebijakan LTV properti dikeluarkan BI untuk membatasi harga kredit pemilikan rumah agar ke depan tak terjadi bubble. Namun di sisi perbankan, instrumen kebijakan ini dapat membatasi ekspansi kredit properti.

"Wilayah-wilayah ini terus didiskusikan di level teknis, sehingga ke depan tidak ada masalah, siapa wewenang siapa. Kami komitmen hal ini harus ada solusi," tutur dia.

Dia juga mengatakan, koordinasi kedua lembaga sangat penting terlebih lagi BI dan OJK memiliki visi misi yang sama dalam melakukan pendalaman pasar keuangan. Koordinasi antara BI dan OJK, bukan hanya dilakukan di level teknis saja, melainkan hingga ke level pimpinan. Untuk level teknis di kedua lembaga, koordinasi dilakukan tiap minggu. Sedangkan level pimpinan, koordinasi dilakukan tiap bulan.

Menurut Mirza, koordinasi antar kedua lembaga tidak hanya terkait dengan fungsi kewenangan di masing-masing lembaga. Melainkan juga terkait dengan pertukaran dana dan informasi dari masing-masing lembaga. Koordinasi ini di luar Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang digelar tiap bulan."Tentu ini belum sempurna, kami dorong koordinasi pendalaman pasar keuangan ini bisa dipercepat," tandas dia. [mohar]

Related posts