BI Klaim Sulit Turunkan Suku Bunga - Impor dan Subsidi Tinggi

NERACA

Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara mengaku, pihaknya sulit untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate ke level yang rendah akibat salah satu faktor yakni persoalan impor dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berkontribusi besar terhadap laju inflasi.

"Kalau kita mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM, maka dampak langsung terhadap inflasi. Itulah yang menyebabkan inflasi kita naik, lalu rendah dan selanjutnya naik lagi, dan seterusnya begitu, sehingga tidak akan ada inflasi yang secara permanen di tingkat yang rendah," ujar Mirza, dalam paparannya di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (9/6).

Dia menuturkan, fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia sulit disikapi oleh BI untuk menurunkan BI Rate ke angka yang lebih rendah. Selain menekan inflasi, lanjut Mirza, kebijakan menaikkan BI Rate tidak terlepas dari upaya BI untuk menekan defisit transaksi berjalan yang di kuartal II-2014 mencapai 4,4% dari PDB. Saat ini, defisit transaksi berjalan berada di kisaran dua persen.

Mantan Kepala Eksekutif LPS ini mengatakan, kebijakan menaikkan BI Rate sejak Juni 2013 terbukti cukup berhasil menekan inflasi yang semula mencapai 8,38% (year on year/yoy) pasca kenaikan harga BBM pada paruh pertama tahun lalu. "Defisit transaksi berjalan yang semula 4,4% dari PDB juga turun menjadi 3,8% di kuartal ketiga dan terus menurun hingga akhir tahun," katanya.

Mirza menambahkan, kenaikan BI Rate yang hingga Mei 2014 berada di level 7,5% bukan semata-mata untuk menekan pertumbuhan ekonomi ke angka yang lebih rendah, namun BI berkeinginan untuk secara optimal mendukung pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang baik.

"Dahulu, Filipina itu juga rasio makro ekonominya jelek, sekarang rasionya membaik. Membaiknya rasio tersebut akhirnya berdampak positif pada current account-nya, inflasinya dan suku bunganya. Indonesia seharusnya bisa memperbaiki seperti itu juga," ujar Mirza.

Saat ini, salah satu negara tetangga, Filipina, memiliki neraca transaksi berjalan yang surplus sebesar 1,5% terhadap PDB dan cadangan devisanya terhadap utang luar negeri jangka pendek berada di angka 4,7%. Mirza mengatakan, cadangan devisa Indonesia terhadap utang luar negeri jangka pendek hanya sebesar 2,2%.

Arus modal

"Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kita mempunyai problem struktural di energi dan mempunyai problem di sektor ekspor," katanya. Mirza juga menuturkan, pemerintah juga harus mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan beralih ke produk manufaktur.

Sementara itu, Mirza juga menyampaikan bahwa kondisi makro di Tanah Air berpengaruh besar terhadap arus modal masuk dan keluar sehingga hal ini akan memberikan dampak di pasar keuangan Indonesia.

"Capital outflow (modal keluar) pada kuartal III dan IV tahun lalu mencapai US$4,7-5 miliar, dampaknya terjadi keguncangan di pasar valas dan obligasi," paparnya. Gejolak yang terjadi di pasar keuangan, lanjut, Mirza, pada gilirannya juga mengakibatkan timbulnya masalah pendanaan bagi perbankan yang mengalami peningkatan.

Mirza menilai, pemerintah perlu menjaga kondisi makro agar tetap terjaga dengan baik khususnya defisit transaksi berjalan. Menurut dia, kendati Bank Indonesia menurunkan BI rate ke level yang lebih rendah, namun kondisi makro tidak mendukung, maka kemungkinan terjadinya capital outflow dapat terjadi kembali dan berdampak pada pendanaan jangka panjang.

"Tidak kemudian bila BI turunkan BI rate, namun kondisi makro jelek, pendanaan bisa kembali baik," kata Mirza. Pada Januari hingga Mei 2014, terdapat arus modal masuk kembali ke Indonesia yang mencapai Rp130 triliun. Menurut Mirza, hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perbaikan defisit neraca transaksi berjalan dari 4,4% pada pertengahan tahun lalu menjadi sekitar dua persen. [agus]

Related posts