NERACA

Jakarta - Dunia belum optimal melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil. Hal ini sekaligus memperparah kegagalan mengatasi kelaparan dan kemiskinan secara global. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia (FAO) José Graziano da Silva saat membuka Sidang ke -31 Komite Perikanan Dunia (COFI/ Comittee on Fisheries) di Kantor Pusat FAO, Roma, Italia.

"Paradoks terjadi selama ini. Agenda pengelolaan belum berdampak ke nelayan kecil. Padahal, mereka (baca: nelayan kecil) juga bagian dari usaha mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan," ucap Graziano dalam keterangannya yang diterima Neraca, Senin (9/6).

Laporan terakhir menyebutkan bahwa produksi ikan dunia telah mencapai lebih dari 180 juta ton, masing-masing: 90,4 juta ton dari perikanan budidaya dan 93,7 juta ton dari perikanan tangkap. Di Indonesia, diperkirakan sekitar 13,8 juta orang menggantungkan-langsung kehidupannya terhadap sektor perikanan. Di mana 90 persen di antaranya adalah pelaku usaha skala kecil.

Sedangkan menurut Riza Damanik Ketua Dewan Pembina KNTI yang juga menghadiri Sidang COFI di Roma. Menuturkan setidaknya ada 3 alasan mendasar Indonesia perlu segera membenahi komitmennya melindungi nelayan kecil. Pertama, pasokan pangan dari perikanan semakin signifikan mengejar gap pemenuhan pangan domestik yang kian tumbuh sejalan pertumbuhan penduduk. Kedua, perikanan telah masuk menjadi satu dari 12 sektor yang akan dilebarilisasi di bawah kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Ketiga, nyata bahwa seperempat dari total masyarakat miskin di Indonesia tinggal di perkampungan nelayan.

Pada siding yang akan digelar dari 9 - 13 Juni 2014, sidang COFI ke-31 direncanakan menyelesaikan sejumlah agenda, termasuk adopsi Instrumen Internasional tentang Perlindungan Nelayan Kecil atau International Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries (IGSSF).

Sedangkan menurut Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwynn Jusuf saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menggenjot program yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Harapannya seluruh program dapat terus meningkatkan kinerja dan prestasi nelayan nasional.

Menurutnya, peningkatakan produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program prioritas DJPT, seperti pengadaan bantuan kapal, rumah ikan, penebaran benih, pengembangan pelabuhan, eco-fishing port. DJPT juga telah memberikan perizinan online dan database sharing system. Selain itu, Indonesia telah menjadi anggota penuh dalam Western and Central Pasific Fisheries Commissions (WCPFC) hingga penguatan regulasi penangkapan ikan.

"Dengan adanya perizinan online kita harapkan seluruh nelayan di Indonesia dapat mendaftar untuk segala perizinan melalui internet, jadi bisa di mana dan kapapun. Sehingga kita bisa memonitor para nelayan, di daerah mana mereka melakukan operasi, berapa tangkapannya dan jenis ikan apa saja yang ditangkap," sambungnya.

Selain itu, DJPT juga akan mengoptimalkan program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan program industrialisasi perikanan tangkap, peningkatan kehidupan nelayan, konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta peningkatan jumlah kartu nelayan. "Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nelayan buruh sebesar Rp979.782 dari target Rp952.692. Sedangkan untuk nelayan pemilik, penghasilannya meningkat dari target sebesar Rp2.235.900 menjadi Rp3.045.425," pungkas Gellwynn. [agus]