NERACA

Jakarta - Realiasasi anggaran 2014 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sampai dengan 30 April 2014 mencapai Rp 417,5 miliar atau sebesar 14,29% dari pagu anggaran sebesar Rp 2,92 triliun. "Realisasi ini lebih baik apabila dibandingkan dengangn tahun 2013 pada bulan yang sama yang realisasi sebesar 11,44%," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/6).

Dia menjelaskan, masih minimnya realisasi anggaran Kementerian Perindustrian disebabkan oleh masih terblokirnya dana optimalisasi Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 300 miliar.

Namun Hidayat menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan upaya dan langkah-langkah untuk mempercepat serapan anggaran 2014 tersebut. "Mempercepat proses lelang, terutama penunjukan langsung dan lelang sederhana, mendorong percepatan kegiatan swakelola, mempercepat proses pembayaran uang muka/penyelesaian pembayaran untuk termin yang sudah jatuh tempo kepada pihak ketiga, dan mendorong percepatan kegiatan utamanya untuk kegiatan-kegiatan dengan alokasi anggaran yang besar," kata dia.

Sementara itu secara total pada 2013 lalu, Kemenperin mendapatkan pagu anggaran Rp 3,334 triliun dengan penyerapan mencapai yaitu Rp 2,797 triliun atau 83,9%. "Realisasi tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu Rp 3,167 triliun atau 95% dari pagu anggaran," jelasnya.

Menurut Hidayat, ada beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2013 tidak mencapai target karena adanya beberapa kegiatan yang dibintangi dimana proses pencairan baru disetujui pada Juli 2013, sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal.

Beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan seperti pengadaan converter kit sebesar Rp 150 miliar karena keterbatasan jumlah SPBG yang baru dibangun, pengembangan kendaraan angkutan murah pedesaan sebesar Rp 25 miliar yang direncanakan untuk dilaksanakan PT INKA tak dapat direalisasikan, pembangunan pabrik pakan ternak di Manokwari, Papua Barat sebesar Rp 20 miliar karena ketidaksiapan lahan yang disediakan pemerintah daerah, dan program restrukturisasi industri gula yang hanya dapat terserap sebesar Rp 54 miliar atau hanya 55% dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 97 miliar. "Kemudian juga adanya perubahan peraturan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan anggaran yang secara langsung berpengaruh dalam penyerapan anggaran," tandas dia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan pemangksan anggaran sebesar Rp 700,36 miliar sebagai mana Instruksi Presiden (Inpres) nomo 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langka Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 dan Surat Kabinet nomor SE-7/Seskab/V/2014 per 19 Mei 2014.

Hidayat mengatakan bahwa penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan secara proporsional dikarenakan adanya kebijakan dalam Inpres yang mengatur bahwa penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadapat tiga hal. "Tiga hal ini, seperti anggran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan anggaran yang bersumber dari PNBP dan BLU," ujarnya.

Meski demikian menurutnya, Kemenperin telah menetapkan kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam pemotongan anggaran seperti kegiatan yang masih dibintang seperti dana optimalisasi, mengurangi anggaran perpanjang perjalanan dinas luar negeri sebesar 50% dan perjalan dinas dalam negeri sebesar 30%.

Selain hal tersebut, lanjut Hidayat, masih ada beberapa sektor yang bisa dilakukan pemangkasan seperti mengurangi kegiatan konsinyering, workshop dan seminar, mengurangi sebagai anggaran belanja pegawai atau tunjunagn kinerja yang diperhitungkan tidak terealisasi.

"Bisa juga dengan melakukan pemotongan untuk belanja yang terkait dengan pembangunan gedung dan pembelian kendaraan. Kemudian sisa dana pelaksanaan lelang atau swakelola yang dilaksanakan atau dikontrakkan," tandas dia.