Pemerintahan SBY Bisa Menaikkan - Harga BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Badan Pusat Statistik menilai diakhir masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah bisa saja menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di sisa masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II masih memungkinkan. Seandainya kebijakan tak populis ini berani diambil. Jika itu diambil dampaknya kepada inflasi kurang signifikan.

Deputi Bidang Statistik Perdagangan dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo menilai, inflasi akan terjaga asal kenaikan harga BBM bersubsidi dijalankan bertahap. Skenario itu terbukti berhasil untuk penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun lalu, serta Mei lalu buat pelanggan industri. "Sebetulnya BBM juga bisa begitu. Kalau harga dinaikin sedikit-sedikit, enggak apa apa," katanya di Jakarta, Senin (9/6).

Sasmito menggambarkan, penaikan bertahap itu misalnya harga jual premium dan solar naik Rp 500 per liter saban tiga bulan sekali. Seandainya langkah ini ditempuh, pengusaha, terutama di sektor Usaha Kecil Menengah, bisa menyesuaikan biaya operasional secara terukur. "Jangan tiba-tiba, kalau mendadak naik langsung para pengusaha juga kaget," urainya.

BPS mengingatkan, langkah menaikkan harga jual BBM secara drastis seperti tahun lalu, terbukti mengerek inflasi tahunan. Pada Juni 2013, selepas pengumuman kenaikan harga premium dan solar, inflasi bulanan tembus 1,03%.

Sedangkan menurut Kresnayana Yahya, pakar Statistika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengatakan bahwa dengan jumlah subsidi sebesar Rp 400 triliun yang dikeluarkan setiap tahun, membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia selalu ketinggalan delapan tahun untuk menuju tahun 2030. “Dengan kondisi ini maka pilihan harus menaikkan harga BBM,” ujarnya.

Pilihan menaikkan harga BBM ini didasarkan pada sebuah studi yang pernah dilakukan Kresnayana pada 1-2 tahun lalu. Hasil studi itu memperlihatkan bahwa 70% dari seluruh pengguna kendaraan di Indonesia, menyatakan setuju jika harga BBM dinaikkan. Ini artinya, ide apa pun untuk menaikkan harga BBM, sudah pasti akan bisa dipahami masyarakat.

Yang mesti diketahui oleh presiden terpilih nanti, kata Kresna, harga keekonomisan BBM yang berlaku di dunia saat ini berada di level Rp16 ribu. Sedangkan jika mengacu pada harga wajar dari sisi kelayakan pemerintah di mana pemerintah tidak mengambil keuntungan dari produk-produk lokal, berada di level Rp 12 ribu.

“Karena harga BBM di Indonesia masih sangat rendah, pilihannya apakah dinaikkan secara ekstrem langsung ke harga keekonomisan itu dengan gejolak masyarakat yang sangat massif atau dilakukan secara bertahap. Saya lebih cenderung dilakukan secara bertahap meski akan ribut, ribet dan dan akan banyak opportunity loss asalkan disertai komitmen memperbaiki infrastruktur serta moda transportasi khususnya pengadaan angkutan barang dan perkotaan,” ujarnya.

Dengan pilihan bertahap, maka penyesuaian kenaikan harga BBM bisa dilakukan sebesar 10-15% setiap bulannya. Sehingga pada tahun pertama harga BBM sudah berada pada kisaran Rp 10.000 dan tahun kedua bisa naik di angka Rp 11.500-12.000, mendekati harga keekonomisan yang wajar dari sisi pemerintah. “Saya prediksi bahwa ribut dan ribetnya hanya sampai tahun kedua saja. Selebihnya pemerintah akan berjalan smooth, dan beban subsidi di APBN tak lebih dari Rp 100 triliun saja,” ujarnya.

Kodrat Wibowo, ekonom dari Universitas Padjajaran, sependapat bahwa memang subsidi BBM dikurangi dengan jalan menaikkan harga BBM. Saat ini dibutuhkan keberanian bersikap para calon presiden (capres) terkait masalah subsidi BBM ini.

Masalah populis atau tidak populis, kata Kodrat bukan lagi menjadi hal yang krusial. Pasalnya, masyarakat sudah jenuh dengan masalah subsidi ini yang tampaknya menjadi penyakit tahunan tanpa solusi yang cerdas dan elegan. Salah satu alternatif kebijakan subsidi BBM yang dinilai Kodrat cukup elegan yakni dengan menetapkan nilai besaran subsidi secara fix dengan harga BBM premium di angka tertentu. [agus]

BERITA TERKAIT

KTP Belum Bisa Jawab Semua Masalah Publik

  Oleh : Sugeng Hermansyah, Pemerhati Masalah Sosial Politik Dalam debat putaran ketiga yang mempertemukan kedua cawapres, KH Ma’ruf Amin…

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG NERACA Jakarta - Pakar hukum UI menilai majelis hakim tidak…

Kembali, Satgas Yonmek 741/GN Gagalkan Penyelundupan BBM di Perbatasan RI-RDTL

Kembali, Satgas Yonmek 741/GN Gagalkan Penyelundupan BBM di Perbatasan RI-RDTL NERACA Jakarta - Untuk kesekian kalinya, Satgas Yonif Mekanis (Yonmek)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…