NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar Presiden terpilih dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 untuk menjalankan roadmap di sektor perikanan dan kelautan nasional. Pasalnya, hingga saat ini pengembangan sektor kelautan dan perikanan masih belum dioptimalkan padahal potensi di sektor tersebut cukup besar dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto menjelaskan bahwa pihaknya masih terus merancang peta jalan (roadmap) yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan mendatang. “Semua upaya yang dilakukan sudah baik, hanya memang belum optimal karena potensi perikanan nasional itu besar. Road Map ini akan kita sampaikan nanti kepada Presiden terpilih,” kata Yugi dalam keterangan pers yang diterima Neraca, kemarin (9/6).

Menurut dia,, sejauh ini ada beberapa persoalan yang tak kunjung diselesaikan antara lain mengenai persoalan subsidi solar, pemberdayaan pelaku perikanan, kesejahteraan dari nelayan, iklim ivestasi perikanan, kendala infrastruktur yang belum memadai hingga potensi perikanan dan kelautan yang belum termanfaatkan secara optimal. “Produktivitas kita masih rendah jika dibandingkan Tiongkok atau Amerika, padahal garis pantai kita luas dan potensi ekonominya bisa mencapai Rp 255 trilun per tahun,” ungkap Yugi.

Dalam perdagangan hasil perikanan dunia pada 2012 Indonesia menempati posisi ke-7. Sementara hasil perikanan 2013 meningkat sebesar 8,9% dibanding dengan 2012, dengan nilai ekspor tertinggi pada komoditas udang. “Sebagai produsen, kita mungkin salah satu yang terbesar di dunia, namun sayangnya nilai ekonomis produksi perikanan kita belum begitu naik. Perikanan itu bukan sebatas hasil penangkapan saja, tetapi ada juga budidaya dan lainnya. Ke depan kita juga harus mengenbangkan industrialisasi perikananya,” papar Yugi.

Selama ini, kata dia, pembangunan ekonomi masih terpaku pada sektor yang ada di darat dan perhatiannya belum mengarah ke sektor perikanan dan kelautan. Pihaknya berharap agar Road Map Perikanan dapat menjadi acuan bagi pemerintah ke depan untuk lebih mengembangkan sektor Perikanan dan Kelautan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto sempat menyampaikan bahwa laut adalah kekayaan alam yang sangat besar dan potensial. Namun sejauh ini, eksploitasi dan pengelolaan laut di Indonesia, terutama perikanan belum dilakukan secara maksimal dan bahkan banyak kasus pencurian ikan. Di mana, Angkatan Laut (AL) tampaknya tidak mampu mengawasi laut nusantara yang luas. “Bahkan ada indikasi oknum aparat dimanfaatkan atau bekerja sama dengan pencuri ikan di laut kita,” kata dia.

Suryo menjelaskan, untuk mengatasi masalah ini, seharusnya pemerintah mengambil tindakan-tindakan atau upaya-upaya tegas secara terbuka untuk menghukum berat para aparat yang kedapatan melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, kata Suryo, potensi yang terdapat di laut dapat dieksplorasi dan dikelola secara baik dan maksimal, agar memberikan manfaat sebesar-besarnya pada kesejahteraan rakyat Indonesia. “Lalu industrilisasi di bidang kelautan dan perikanan harus ditingkatkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian,” tukasnya.

Belum Dimanfaatkan

Diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo bahwa potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah belum seluruhnya dimanfaatkan. Padahal potensinya bisa melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per tahun.

Sharif mengungkapkan, besaran potensi hasil laut dan perikanan di Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun per tahun, sedangkan yang sudah dimanfaatkan Rp 225 triliun atau sekitar 7,5% saja. “Itu seluruhnya, Rp 3.000 triliun itu seluruhnya mulai dari di atas laut, dasar. Ini kita bicara potensi di laut maupun pulau-pulau kecil. Secara economic size baru Rp 225 triliun,” kata Sharif beberapa waktu lalu.

Sharif menambahkan pemerintah belum secara optimal memanfaatkan potensi kelautan tersebut. Ia yakin jika potensi kelautan itu bisa dimanfaatkan dengan sangat optimal, Indonesia di tahun 2030 nanti jadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 atau lebih. “Saya yakin dengan kelautan ini kita bisa kelima atau keempat,” katanya.

Potensi itu pun harus didukung dengan keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil di setiap pulau. Dia mengatakan, akan menjaring para investor agar mau membangun pelabuhan. “Karena kita nggak mungkin bangun bandara di setiap pulau,” katanya.