NERACA

Malang – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suseno Sukoyono menargetkan jumlah penyuluh dapat mencapai 15.000 orang sehingga menggerakkan omzet usaha kecil di sektor kelautan dan perikanan sampai Rp 20 triliun pada 2015 mendatang.

“Untuk 2013 saja, mereka (penyuluh, red) bisa menghasilkan Rp 17,8 triliun setahun. Kita berharap di 2015 dengan penyuluh 15.000 kita akan bergerak di angka RP 20 triliun,” kata Seno—sapaan akrab Suseno, usai mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo memberikan kuliah umum di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Minggu (8/6).

Angka Rp 20 triliun ini, jelas Suseno, hanya berasal dari usaha kecil di sektor kelautan dan perikanan yang disuluh oleh BPSDM KP. Bukan dari usaha skala besar. “Tapi itu dari penyuluh yang skala kecil, bukan skala besar. Itu skala UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” tambah Seno.

Jika pada 2013 silam para penyuluh menggerakkan omzet UMKM kelautan dan perikanan Rp 17,8 triliun dalam setahun, namun kalau ditambah dengan penetrasi program blue economy (ekonomi biru) yang menerapkan bisnis nihil limbah, maka angka omzet tersebut bisa lebih besar. “Kalau kita mampu membuat yang ramah lingkungan, akan lebih lagi. Padahal penyuluh masih terbatas,” jelas Suseno.

Saat ini, total jumlah penyuluh yang dimiliki BPSDM KP berjumlah 12.000 orang lebih. Sementara target di 2015 mendatang, jumlah penyuluh ditargetkan 15.000 orang. Mereka pun bukan hanya PNS, tapi juga berasal dari masyarakat. “Kita harapkan jumlahnya 15.000 orang. Sekarang masih 12.000 orang. Penyuluh itu ada dari tokoh masyarakat, penyuluh kontrak, penyuluh swadaya, dan penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil).  Itu total seperti itu,” ujarnya.

Sebanyak 12.000 lebih penyuluh itu tersebar di seluruh Indonesia. Dalam penerapan ekonomi biru, para penyuluh juga dibekali dengan pemahaman dan keterampilan program itu. “Kita juga membekali mereka dengan blue economy. Ada demponnya (tempat demonstrasi). Kemudian kita juga mengambil perusahaan-perusahaan yang menerapkan blue economy ini kita sempurnakan. Bagaimana limbah menjadi berkah. Diolah untuk pakan ternak. Di situ, peran penyuluh sangat banyak.  Menggerakkan ekonomi kelautan dan perikanan sekarang tidak boleh ekstraktif saja, tidak boleh eksploitatif saja. Tapi yang ramah lingkungan. Limbah-limbah dimanfaatkan,” lanjutnya.

Kesejahteraan Penyuluh

Lebih jauh Suseno Sukoyono menjelaskan, sebenarnya, kebutuhan ideal untuk sektor kelautan dan perikanan sebanyak 15.000 penyuluh Pegawai negeri Sipil (PNS). Namun lantaran keuangan negara belum memadai untuk merekrut PNS penyuluh sebanyak itu, maka saat ini BPSDM KP hanya punya sekitar 4000-an penyuluh PNS, masih kurang 11.000 orang.

“Karena kita tidak punya uang untuk merekrut penyuluh PNS sebesar itu, maka dengan merekrut penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya itu sudah sekitar 8000 orang. Dari tokoh-tokoh masyarakat yang berhasil menjadi teladan. Kita itu kan paternalistik. Yang berhasil kemudian kita beri pelatihan, kita beri sertifikat, jadi ada setiap orang bisa jadi penyuluh, ada pelatihannya,” paparnya.

Disinggung soal kesejahteraan penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia itu, Suseno mengatakan, penyuluh mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, insentif dan tengah diupayakan tunjangan profesi. “Penyuluh selain dapat gaji, juga dapat tunjangan kerja, dapat biaya operasional, sarana-prasara, insentif. Kita juga berencana memberikan tunjangan profesi minimal satu kali gaji,” beber Seno.

BPSDM KP, dalam praktiknya, memang menerapkan modal pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi mengalokasikan praktik lebih besar ketimbang teori. Dominasi praktik dalam sistem pendidikan vokasi ini bakal mendorong terciptanya peserta didik yang lebih terampil dan profesional.

Selain lewat model pendidikan vokasi, menurut Suseno,  kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan juga ditingkatkan melalui pelatihan dan penyuluhan. Apalagi, dalam teori pembangunan sumber daya alam seperti yang ada di laut, pada hakikatnya adalah pembangunan SDM-nya. Tanpa SDM yang kompeten dan sadar lingkungan, maka kekayaan alam tidak akan dinikmati secara optimal dan lestari.

Untuk para lulusan sekolah kelautan dan perikanan di bawah naungan BPSDM KP, sambung Suseno, diarahkan untuk menjadi pengusaha (wirausaha). “Kita mengarahkan mereka menjadi wirausaha. Kita arahkan ke sana. Jadi sekolah-sekolah kita akan kita siapkan ke wirausaha. Untuk mencari dan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Karena mereka sebagian besar kan anak nelayan dan anak pembudidaya ikan, dan petani garam. Jadi kita kasih mereka bekal agar supaya bisa memperbaiki nasibnya dan lingkungannya. Arahnya ke wirausaha,” tukas Suseno.

Sesuai dengan kapasitas anggaran, pihaknya punya target total tahun ini meluluskan sekitar 1700 sampai 2000 peserta didik. “Harapannya kalau lulusan kita 1700, maka 60%-nya menajadi wirausaha. Sekarang ini yang menjadi pegawai negeri memang sedikit, yang jadi wirausaha lebih banyak,” tuturnya.