NERACA

Jakarta – Gap anatara penduduk kaya dan miskin kian melebar, saat ini setidaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 29 juta orang atau 11,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Tidak mustahil angka tersebut akan terus bertambah jika pemerintah tidak menanganinya dengan serius. 

Chief Eksekutif Officer PT Sugih Energy Tbk, Andhika Bagoes Hermanto mengatakan, butuh anggaran Rp90 triliun untuk bisa menghilangkan orang miskin di Indonesia. Anggaran Rp90 triliun tersebut adalah subsidi yang diberikan tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang berjumlah 29 juta jiwa itu.

Dia merinci, jika satu orang miskin diberi Rp100 ribu pemerintah harus siapkan Rp36 triliun, jika diberi 200 ribu maka pemerintah harus siapkan Rp 60 triliun. Sedangkan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), subsidi yang dibutuhkan untuk masyarakat miskin sebesar Rp280 ribu per orang maka pemerintah harus menyiapkan Rp90 triliun.

“Anggaran Rp90 triliun atau sebesar 45% dari subsidi BBM, maka dengan begitu negara tidak ada rakyat miskinnya,” ujar Bagoes saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Harapan Para Pengusaha Pada Presiden dan Kabinet Baru,” di Hotel Amos Cozy, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2014.

Sedangkan sisa dari anggaran subsidi BBM menurutnya dapat digelontorkan untuk membangun infrastruktur. Dalam hal ini tol trans Sumatera yang menghubungkan jalan dari Sumatera Utara ke Sumatera Selatan bisa terbangun, karena kebutuhan anggaran Rp200 triliun dapat terpenuhi. “Bangun tol dari Aceh ke Sumatera Rp200 triliun, itu cukup. Ucap Bagoes.

Dia mengungkapkan, saat ini subsidi di sektor energi sudah mencapai Rp440 triliun. Sedangkan anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp300 triliun. Guna memecahkan persoalan subsidi tersebut, Bagoes berharap agat pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak pengusaha. “Bagaimana ke depannya permasalah ini bisa kita pecahkan bersama-sama,” tukasnya.

Sedangkan menurut Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai program untuk mengatasi kemiskinan. 

Jokowi mengatakan, cara untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yaitu dengan membentuk desa produksi. Pria yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, desa produksi adalah menjadikan sebuah desa sebagai pusat produksi komoditi pertanian.

Namun, ujarnya, produksi itu juga harus ditopang dengan akses permodalan, pemasaran yang baik, serta teknologi pascapanen yang baik. 

"Petani betul-betul akan merasa produknya itu menguntungkan sehingga mereka terpacu untuk berproduksi terus," ujar Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, kemiskinan juga bisa dikurangi dengan cara membuka lapangan kerja baru. Menurut capres yang berpasangan dengan JK tersebut, lapangan kerja baru bisa tercipta apabila ekonomi bergerak merata dari barat hingga ke timur Indonesia.

Untuk mencapai hal itu, Jokowi menilai, perlu ada penguatan infrastruktur laut, yaitu dengan membuat 'tol laut' atau deap sea port agar kapal-kapal besar setiap hari bisa mendistribusikan barang ke pulau-pulau kecil.

"Kalau ekonomi itu tumbuh dari Sabang sampai Merauke, pasti akan ada pemerataan. 'Tol laut' itu dalam rangka pemerataan," kata dia. [agus]