NERACA

Jakarta – Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempertanyakan kebijakan logistik pelabuhan yang cenderung memprioritaskan pendekatan tarif dalam mengatasi hambatan arus barang. Akibatnya hal itu tidak mendukung pengembangan perekonomian nasional melalui penurunan biaya logistik.

Wakil Ketua Komite Tetap bidang Kebijakan Publik Kadin Iskandar Zulkarnain mengatakan pihaknya sudah mengamati adanya kebijakan pendekatan tarif dalam mengatasi masalah ekonomi logistik, khususnya di sektor  kepelabuhanan di Indonesia.

“Kebijakan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir sehingga berimplikasi terhadap kenaikan biaya-biaya pengiriman barang, baik rute domestik maupun internasional, padahal biaya-biaya tersebut berimplikasi terhadap kepentingan publik,” ungkap Iskandar dalam keterangan persnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dia mencontohkan kebijakan pendekatan tarif  terhadap masalah waktu tunggu barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat memburuk pada tahun 2013. Saat itu,  biaya penumpukan peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok dinaikkan secara progresif tetapi signifikan.

Menurut dia, setelah tarif meningkat drastis,  kondisi Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengalami perubahan secara signifikan meskipun dwelling time diklaim menurun “Tarif pengiriman barang sudah terlanjur  mahal akibat dari tarif pelabuhan meningkat, sementara Pelabuhan Tanjung Priok belum juga bisa keluar dari lingkaran masalahnya,” tukasnya.

Bahkan, katanya, dalam situasi pelayanan yang masih sama, operator pelabuhan Tanjung Priok mengusulkan kenaikan  CHC (Container Handling Charge) kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar 10% yang justru kontradiktif dengan rencana besar pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional yang masih  boros (26% terhadap PDB).

Sudah Tinggi

Menurut dia, besaran tarif kepelabuhanan  di Indonesia sudah cukup tinggi dan menarik bagi investor. Hal ini dapat dilihat dari  kinerja keuangan operator pelabuhan dimana laba bersih BUMN pelabuhan di Indonesia rata-rata sudah berada di atas 20%, padahal sebagai sektor usaha bidang layanan publik, profit marjin sebesar itu sudah terlalu besar.

Dia mencontohlan laba bersih PT Pelindo II pada 2013 sebesar Rp2,1 triliun dengan profit marjin lebih dari 20% terhadap pendapatan. Begitu juga dengan BUMN pelabuhan lainnya. "Dengan profit marjin sebesar 10% saja,  itu sudah sangat bagus bagi investor, apalagi jika lebih dari 20%," ujarnya.

Kenaikan tariff, katanya, seharusnya dilakukan pada saat kinerja keuangan sedang menurun dimana pendapatan perseroan sedang mengalami penurunan, demikian juga dengan net profit, sementara pelabuhan harus meningkatkan investasi untuk produktivitas secara terus-menerus.

“Tetapi jika kinerka keuangan sudah baik dan investasi yang ditanamkan selama ini bisa mengangkat kenaikan laba yang besar dan signifikan dengan profit marjin yang tinggi, kebijakan kenaikan tariff mestinya tidak dibutuhkan lagi malah seharusnya diturunkan demi kepentingan publik,” tegasnya.

Dilain sisi, Sejumlah Asosiasi Pengguna Jasa di Pelabuhan Tanjung Priok justru merestui kenaikan tarif pelabuhan atau Terminal Handling Charges (THC) yang diusulkan PT Pelindo II kepada pemerintah. Asosiasi tersebut antara lain Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia  (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Dewan Pelabuhan Tanjung Priok.

Penyesuaian tarif tersebut dinilai wajar mengingat kinerja tiga operator utama yaitu JICT, KOJA dan MAL terus meningkat sejalan dengan peningkatan investasi yang dilakukan para operator pelabuhan Priok tersebut. Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ALFI DKI Jakarta Sofian Pane mengatakan usulan penyesuaian tarif CHC di tiga terminal petikemas di Tanjung Priok sudah disosialisasikan kepada para asosiasi pengguna jasa di Tanjung Priok seperti ALFI, GINSI, GPEI dan INSA.

“Dalam berbagai pembicaraan yang telah dilakukan, usulan penyesuaian CHC telah disetujui dan hal ini tentu dengan harapan adanya peningkatan pelayanan guna menunjang daya saing,” kata Sofian.

Sekretaris Jendral (Sekjen) GINSI Achmad Ridwan mengharapkan pihak pengelola terminal pelabuhan untuk terus melakukan investasi dalam hal penambahan dan peremajaan alat bongkar muat petikemas, baik yang berada di sisi laut maupun darat.

Sebagai bentuk komitmen peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa oleh pengelola terminal petikemas, maka GINSI mengharapkan adanya Service Level Agreement (SLA) mengenai pelayanan penanganan petikemas di terminal.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Achmad, GINSI menilai bahwa para operator terminal petikemas di pelabuhan Tanjung Priok, telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan, baik dari sisi produktifitas bongkar muat maupun kecepatan pengeluaran petikemas dari pelabuhan. “GINSI dapat memahami adanya rencana penyesuaian tarif CHC oleh pengelola terminal petikemas. Namun hal ini tentunya harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” tuturnya.