KPR BTN Lunas, Sertifikat Belum Diterima

Pada April 2014, saya mengajukan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait persoalan yang menimpa kakak saya dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Persoalannya itu adalah kakak saya sudah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), namun pihak BTN belum memberikan sertifikat rumah tersebut.

BTN beralasan bahwa sertifikat rumah belum dipecah oleh pihak developer. Ini sebuah alasan yang mengherankan, bagaimana mungkin sebuah KPR disetujui bila ternyata belum ada sertifikat sebagai jaminannya.

Pihak BTN pun berjanji akan menyelesaikan persoalan itu dengan pihak developer. Namun hingga kini belum ada penyelesaian dari pihak BTN maupun developer.

Beberapa waktu yang lalu setelah melapor ke OJK, pihak BTN memang sudah menghubungi kakak saya terkait sertifikat rumahnya yang ditahan meski sudah melunasi KPR.

Namun, pihak BTN hanya menanyakan nomor debitur. Setelah itu tidak ada perkembangan baru dan kabar bagaimana sertifikat rumah kakak saya.

Firdaus

Tamansari Persada, Bogor

firdaus.cahyadi@gmail.com

BERITA TERKAIT

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BTN Ajak Siswa Bengkulu Perkuat Nilai Kebangsaan

Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka…

Implementasi Budaya Anti Korupsi, BTN Kerjasama dengan KPK

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

BERITA LAINNYA DI SURAT PEMBACA

Petunjuk di Stasiun MRT Minim

Ketika mencoba masuk stasiun MRT di Dukuh Atas, tidak terlihat petunjuk jelas bagi penumpang di atas 50 tahun untuk menggunakan…

Copet di Bus TransJakarta

Masyarakat perlu meningkatkan lagi kewaspadaannya saat naik bus TransJakarta. Ada warga yang naik TransJakarta dari Dukuh Atas 2 ke Manggarai…

Hilangkan Diskriminasi Taksi Online

Pemprov DKI Jakarta hendaknya tidak diskriminasi terhadap operasional taksi online (daring) melalui aturan perluasan ganjil genap. Mereka para driver adalah…