Degradasi Moralitas Politik dalam Demokrasi - Oleh: Mory Yana Gultom, Alumni UNIME

Pilpres 2014 sudah di pelupuk mata. Beragam jurus dilakukan para elite partai untuk menjaring simpati rakyat agar menjatuhkan pilihan. Masing-masing (bakal) capres dan cawapres, tentu mempunyai visi, misi dan program yang bervariasi.

Di sinilah pentingnya bahwa kampanye pilpres bukan sekadar mengajak rakyat untuk memilih partai, akan tetapi bagaimana memberi ruang bagi terbangunnya demokrasi murni dan terdidik yang memberikan pendidikan politik bagi rakyat, sehingga rakyat cerdas, dan tidak seperti membeli kucing dalam karung.

Dinamika yang tampak menunjukkan adanya kenaikan eskalasi yang siginifikan. Berbagai manuver politik pun secara vulgar tanpa mengindahkan demokrasi yang berakhlak ditampilkan oleh para tim sukses masing-masing bakal capres dan cawapres.

Kompetisi yang menentukan kehidupan bangsa selama lima tahun ke depan ini semakin keras melaju bak bola liar tak bisa dihentikan. Perseteruan antar kontestan semakin tak terhindarkan demi mendapat simpati dan keberpihakan rakyat. Bahkan kalau bisa mendesak lawan, memojokkannya, dan menendangnya ke luar arena. Minimal membuatnya buruk di mata rakyat sehingga rakyat menjauhinya. Memfitnah, kritik membabi buta, pokoknya apa pun yang dilakukan rival politik jika merugikan diri dan kelompoknya akan mendapatkan pembalasannya.

Inilah adegan politik yang dipertontonkan oleh para capres dan cawapres dan para pendukungnya. Adegan politik yang mereka klaim seakan terlegitimasi dalam sistem demokrasi yang saat ini kita anut. Kenyataan ini tidak saja membuat peta persaingan menjadi tidak sehat dan jauh dari kepantasan sebagaimana ciri dan budaya bangsa kita. Sebab, citra pasangan capres dan cawapres tidak dibangun berdasarkan kemampuan diri, tetapi dengan cara menjatuhkan citra pasangan calon lain. Tentu saja kondisi seperti itu tidak ideal untuk membangun demokrasi yang sehat.

Pilar demokrasi di negeri ini selayaknya tidak dibangun dengan perilaku yang saling menjatuhkan, tetapi fondasi akhlak sebagai kultur asli bangsa. Inilah yang seharusnya disadari oleh para capres dan cawapres. Capres dan cawapres serta tim sukses para kandidat selayaknya tidak membuat program pemenangan pilpres berdasarkan persaingan dengan memfitnah serta menghalalkan segala cara. Di sini, etika politik dalam kampanye harus benar-benar dijaga, bahwa menarik simpati harus dilakukan dalam koridor etika yang santun dan berakhlak.

Menjatuhkan dan memfitnah lawan politik di mata rakyat bukanlah solusi tepat untuk meraih simpati. Sebab, rakyat mampu menilai mana opini sesungguhnya dan mana opini yang dibangun dengan fitnah.

"Pelaksanaan demokrasi sebaiknya juga didasari oleh akhlak yang mulia sehingga tidak bisa sebebas-bebasnya. Tidak mengganggu orang lain, juga tidak menjelek-jelekkan pihak lain," demikian pernyataan Jokowi yang sering dilontarkannya. Bebas tanpa akhlak, hanya akan menghasilkan kehancuran. Sedangkan bebas yang bersandarkan akhlak, merupakan langkah menggapai kedamaian yang sesuai dengan kultur bangsa.

Pernyataan itu mengingatkan kita akan pentingnya demokrasi yang berakhlak dalam pelaksanaan kampanye pilpres dan ini akan merangkum dan memfungsikan akhlak sebagai fondasi demokrasi berkultur Indonesia yang menjadi prasyarat bagi lahirnya budaya dan politik unggul.

Hannah Arendt (1958) mengungkapkan setiap aktivitas politik yang berlangsung di ruang publik merupakan suatu upaya untuk 'menyelesaikan pelbagai persoalan melalui kata-kata dan persuasi (argumen untuk meyakinkan pihak lain), bukannya melalui kekuatan dan kekerasan atau bahkan melakukan black campaign untuk memfitnah.

Politik merupakan aktivitas sintesis: mengubah benturan maksud dan kepentingan menjadi langkah kerja sama untuk melakukan hal-hal yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Akhlak dan etika sangat penting bagi perpolitikan di Indonesia, mengingat bangsa ini bangsa Timur, bukan Barat. Bangsa Timur sangat kental dengan tata nilai, norma-norma dalam kehidupannya.

Politik yang dikembangkan juga harus berakhlak dan bermoral, sesuai nilai luhur bangsa. Berpolitik tidak sekadar mencari kemenangan, tetapi harus dipikirkan bagaimana bangsa ini maju, rakyatnya sejahtera, ramah terhadap sesama, damai, tidak ada kekerasan dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari.

Politik berkhlak juga merupakan kristalisasi dari nalar (logika) politik warga bangsa itu sendiri. Ia merupakan muara sintesis dari logika-logika yang berkembang pada ranah publik demi terbangunnya kohesi sosial. Pelanggaran terhadap politik berakhlak dengan sendirinya menandakan matinya tradisi dan nilai keagamaan serta nalar kebangsaan yang dapat mengancam integrasi sosial.

Adalah benar, dalam kehidupan berdemokrasi kebebasan makin terbuka dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) semakin tinggi, namun semua harus dilakukan dengan penuh akhlak yang baik, bertanggung jawab dan beretika. Tapi alangkah indahnya, kalau kebebasan satu pihak, tidak boleh melanggar kebebasan yang lain. Kebebasan harus disertai etika, bermanfaat bagi masyarakat luas, dan kebebasan itu harus berakhlak mulia. Kultur demokrasi yang berakhlak, harus terus dijaga dan dipelihara.

Menurut Gabriel Almond (1996), sebuah negara yang berhasil sistem demokrasinya, salah satunya karena keberadaan kultur demokrasi yang baik. Kultur demokrasi di sini, termasuk sikap individu yang terlibat dalam proses demokrasi itu. Jika ada individu, terlebih mereka yang berada pada kompetisi suatu pemilu, yang bersikap antidemokrasi, sudah barang tentu cita-cita untuk membangun negara yang demokratis akan sulit terwujud.

Selain itu juga moralitas dalam berpolitik ditunjukkan pada saat penguasa menjalankan kekuasaannya dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral. Jika dalam upaya meraih kedudukan dan kekuasaan capres dan cawapres telah memisahkan politik dengan etika dan moral politik, maka dapat dipastikan bahwa pada saat berkuasa kelak akan banyak kebijakan yang tidak bermoral dikeluarkannya.

Moralitas Politik

Moralitas merupakan atribut yang melekat pada politik itu sendiri. Politik pada dirinya mengandung keutamaan- keutamaan moral seperti kerendahan hati, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebenaran. Kalau saja praktik politik yang terlihat dalam kenyataan menampilkan dimensi-dimensi etis itu sendiri.

Membangun moralitas dalam berpolitik berarti juga membangun akhlak dalam berdemokrasi. Selanjutnya semua lapisan masyarakat perlu mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Itulah esensi demokrasi, suatu kebebasan yang dipagari oleh etika dan perangkat hukum yang harus dipatuhi oleh semua orang.

Setidaknya itulah yang terlihat sedang diperjuangkan oleh salah satu capres dari PDIP, Joko Widodo, sehingga dalam segala teori yang mencoba menyerangnya, beliau sampai saat ini tidak pernah membalas. Sesengit apapun fitnah yang menggoyahkan, dia selalu berusaha menghadapi dengan kepala dingin bahkan mencoba mengingatkan semua pihak agar berpolitik dengan santun.

Maka benar seperti diungkapkan Francis Fukuyama, harus ada hubungan simbiosis mutual antara sistem dengan budaya masyarakat sebagai nilai kultural demokrasi. Selama masyarakat hidup dalam budaya arsitokrasi atau feodalisme, hampir dipastikan demokrasi akan berjalan tidak efektif, tanpa terkendali. Sebab, politik dan demokrasi meniscayakan partisipasi penuh sehingga kualitasnya bergantung pada kualitas modal sosial yang ada didalamnya. Demikian pula kualitas seorang pemimpin yang bergantung pada kualitas pemilih, bukan pada suara mayoritas.

Akhirnya, politik dalam demokrasi bermuara pada masalah akhlak atau moral suatu bangsa. Kemerosotan demokrasi lebih banyak disebabkan oleh elite politik yang tidak memiliki integritas moral dan akhlak.

Integritas moral dan akhlak bukan sekadar bermakna kehidupan pribadi elite politik tetapi berkesesuaian dengan persetujuan publik. Integritas moral dan akhlak, ungkap Matthew Collins (2003), berarti terciptanya kesatuan antara nurani yang secara internal terdapat pada manusia, perilaku eksternal yang dapat dilihat secara fisik, dan kepatuhan pada hukum moral dan akhlak.

Dalam hal ini tampaknya Jokowi sudah maju selangkah dalam memahami kultur demokrasi bangsa. Inilah modal utama yang selama ini terlupakan dalam perjalanan demokrasi bangsa. Jokowi ingin mengembalikan ranah politik Indonesia kembali pada fitrahnya yang sesuai jatidiri bangsa yaitu demokrasi berakhlak sebagaimana ditunjukan oleh para founding fathers dahulu.(amalisadaily.com)

Related posts