Pembangunan Infrastruktur Harus Diprioritaskan

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum menilai pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk pemimpin baru mendatang, pasalnya infrastruktur memadai sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengatakan, sektor konstruksi harus menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah mendatang demi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri sejalan dengan MP3EI khususnya dalam menyambut MEA 2015. “Pembangunan infrastruktur harus jadi prioritas pemimpin baru nanti,” katanya saat acara Konstruksi Indonesia 2014, Jakarta, Kamis (5/6).

Sama halnya Hermanto, dimata Wakil Presiden Boediono Infrastruktur memiliki peran penting sebagai salah satu fondasi perekonomian sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas

“Infrastruktur adalah prioritas utama untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur harus kita bangun secara all out," tegasnya belum lama ini.

Pemerintah, lanjut Wapres, terus berupaya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Namun demikian, menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Wapres mengatakan, pemerintah akan memperkuat skema pembiayaan agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal. Skema pembiayaan tersebut akan diarahkan dengan mengombinasikan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kerja sama pembiayaan dari pihak swasta. "Skema pembiayaan yang jelas dapat menentukan keberlangsungan proyek infrastruktur," paparnya.

Selain itu, Wapres juga memandang pentingnya pengembangangreen economydalam pembangunan infrastruktur. Ia berharap, pengembangangreen economyjuga diteruskan oleh pemerintahan terpilih selanjutnya. "Dan saya harap pemerintah yang akan datang akan all out," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, terdapat tiga alur pengembangan infrastruktur yang harus diterapkan di Indonesia. "Pertama, Indonesia harus mempunyai kualitas SDM yang mumpuni," katanya. Yang kedua, pemerintah harus menerapkan pemberian insentif. "Kompensasi fiskal kami pertimbangkan," katanya.

Sedangkan bagi Iskandar Zulkarnain Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan, elektabilitas pencapresan sangat kuat, harapnnya jika ia kelak menduduki kursi kepresidenan tetap mempertahankan konsep kerjanya yang lebih mengandalkan terobosan baru daripada sekadar teori dalam visi misinya sebagai calon presiden (capres).

“Siapa pun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nantinya harus mampu melakukan upaya perbaikan infrastruktur nasional,” terangnya. [agus]

Related posts