Demokrasi vs Ekonomi Pasar

Pemilu legilatif (Pileg) 2014 baru saja usai. Sejumlah nama caleg yang lolos ke Senayan mulai terungkap. Partai-partai telah melaporkan penggunaan dana kampanye mereka, yang mencapai ratusan miliar rupiah. Berbagai laporan tentang bagi-bagi uang selama kampanye, juga diberitakan oleh media. Ada juga caleg yang terang-terangan menyebut berapa miliar uang yang digelontorkan untuk kampanye. Satu hal yang pasti: Pemilu kita sangat mahal. Ironis, harga mahal ini membuat wajah DPR mendatang penuh aroma money politic.

Bahkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengakui telah menerima dan membaca dokumen laporan dana kampanye yang digunakan peserta pemilu pada pemilihan legislatif dari Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dokumen itu teralamatkan secara khusus kepada Ketua Bawaslu dan bersifat rahasia.

“Sementara ini, kami sedang menganalisis untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan kami serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Muhammad di Gedung DPR, Jakarta (4/6).

Padahal makna demokrasi, menurut Beetham and Boyle (2000), menginginkan agar keputusan-keputusan yang mempengaruhi masyarakat harus diambil oleh semua anggota masyarakat. Dan masing-masing anggota masyarakat itu seharusnya mempunyai kesamaan hak dalam proses pengambilan keputusan tadi. Artinya, dalam demokrasi ada dua prinsip yang harus ditegakkan. Pertama, kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif. Kedua, kesamaan hak dalam pengontrolan itu.

Namun ternyata itu tidak semudah teori. Demokrasi sering terhenti pada prinsip persamaan hak. Ketika semua orang dianggap berhak berpolitik, siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Dalam demokrasi liberal yang kita anut, uang sangat menentukan kemenangan. Iklan di media massa, spanduk, poster, bahkan pembagian uang tunai menjadi andalan utama kampanye. Bukan kerja nyata. Apalagi perilaku dan moral.

Tidak heran bila yang memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik sebagian besar, akhirnya adalah orang-orang berduit atau orang yang di-backingorang berduit. Sehingga, mereka kelak di DPR, hampir pasti akan mengambil keputusan yang memang menguntungkan dirinya dan para pemodal di belakangnya. Dan siapa itu para pemodal? Tak lain para pengusaha, mulai dari pengusaha “putih” hingga pengusaha “hitam”.

Inilah paradoks demokrasi liberal. Kebebasan yang disediakan ternyata hanya bisa dimanfaatkan oleh para pemodal besar. Dan yang memiliki modal paling besar, tentu pengusaha multinasional. Pengusaha-pengusaha asing yang perusahaannya tersebar di berbagai penjuru dunia. Kekuatan uang mereka sedemikian besar. Sehingga, mampu mempengaruhi penyusunan undang-undang di sebuah negara.

Amy Chua dalam bukunyaWorld on Fireantara lain menyebut bahwa demokrasi yang kita anut hari ini adalah demokrasi yang disebarluaskan Amerika Serikat. Baik secara langsung maupun melalui institusi-institusi kuat dunia, seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO. AS datang membawa demokrasi kepada negara-negara berkembang, sambil mendiktekan undang-undang yang perlu dibuat negara itu, demi melapangkan jalan bagi perusahaan-perusahaan multinasional.

Chua memperingatkan bahwa demokrasi liberal yang bergandengan tangan dengan pasar bebas akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan pada sebagian besar rakyat. Akibatnya, yang muncul justru sentimen etnis, kebencian, dan perpecahan di tengah masyarakat. Ketimpangan ekonomi akan memunculkan kemarahan dan kebencian terhadap pihak-pihak yang merepresentasikan kemakmuran. Kita perlu mewaspadai gejala ini di tengah maraknya suasana kampanye Pilpres 2014.

BERITA TERKAIT

Mengkritisi Upaya Membuka Pasar Baru Dunia

Oleh: Pril Huseno Forum “Seminar Perdagangan Nasional dan Dialog Gerakan Ekspor Nasional” yang digagas Kadin, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia dan…

Pacu Pertumbuhan Investor di Sumbar - BEI dan OJK Edukasi Pasar Modal Ke Media

NERACA Padang - Dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Padang bekerja sama dengan…

Danai Infrastruktur Jangka Panjang - OJK Dorong Pemda Manfaatkan Pasar Modal

NERACA Jakarta – Perkenalkan instrumen pasar modal yang dinilai layak untuk mendanai infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang bersamaan pada 17 April 2019 akan menjadi perhatian apparat keamanan, khususnya Polri. Faktor keamanan dan…

Konsistensi Kebijakan Ekonomi

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…

Menata Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…