Mengulas Strategi Politik “ Black Campaign” - Oleh: Shiela Wardhani , Penulis Peneliti Muda Kajian Pemberdayaan Perempuan Mandiri. Alumnus Pascasarjana UI

Pemilihan Presiden 2014 yang hanya diikuti oleh 2 kandidat yaitu Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta terasa sangat kental dengan aroma Black Campaign. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan miring yang menyudutkan kedua kandidat, baik melalui media massa, media elektronik sampai media sosial. Maraknya pemberitaan yang terkesan Black Campaign tersebut tentu sangat disayangkan, karena tidak ada pendidikan politik di dalamnya, masyarakat justru terkesan semakin dibodohkan oleh pemberitaan-pemberitaan tersebut.

Pada dasarnya masyarakat ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang karakteristik Presiden Indonesia di masa depan. Pemahaman tersebut dapat dilihat melalui pemberitaan-pemberitaan hal positif dan negatif atas kedua kandidat. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah bahwa hal tersebut bukan didapatkan melalui berita-berita yang tidak benar atau mengada-ngada atau hanya muncul ketika moment pemilihan seperti ini.

Kampanye hitam selain tidak mendidik juga rentan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Bentuknya bisa apa pun, namun bentuk yang paling umum dipakai adalah isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Sejumlah tim sukses cenderung mengambil jalan pintas melalui kampanye hitam untuk menjatuhkan calon lain, dan tidak mengedepankan logika intelektual yang rasional dan objektif untuk memenangkan pasangan capres-cawapres yang mereka unggulkan. Selain menyesatkan, menyebarluaskan isu tersebut semakin menghilangkan kesadaran kebhinnekaan dan dasar negara Pancasila.

Menurut akademisi Universitas Lampung Dr Dedi Hermawan, meskipun tidak beretika, kampanye hitam masih laku dan dianggap ampuh untuk menjatuhkan pasangan lain. Kampanye hitam biasa terjadi saat pemilu, meski berlawanan dengan hakikat dan etika demokrasi. Menurut dia, untuk menghindari kampanye hitam bukan dengan mengeluarkan larangan, namun dengan meningkatkan kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat luas.

Selain itu, Tim sukses kedua kandidat pun telah menjelaskan tentang larangan melakukan Black Campaign. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Tim Relawan Jokowi-Jusuf Kalla Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menyatakan relawan harus bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang visi, misi, program, dan track record calon. Dengan penyampaian materi yang baik, maka masyarakat akan mengetahui sendiri siapa calon yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang. Relawan bisa menjelaskan kepada masyarakat, politik ke depan seperti apa, politik luar negeri seperti apa, kemandirian seperti apa. Hal Ini lebih penting untuk dikemukakan, sehingga masyarakat tercerahkan. Ganjar Pranowo juga meminta relawan tidak melakukan kampanye hitam dalam bentuk apapun dan dilarang menjelekkan calon presiden lain serta meminta kepada semua tim pemenangan untuk berkampanye secara santun.

Hal yang sama pun dilakukan oleh Capres Prabowo Subianto dengan mengingatkan kepada tim kampanye pendukungnya untuk tidak terlibat dalam kampanye hitam (black campaign) pada Pilpres 2014.

“Saya minta tolong jangan mau tim kampanye ikut-ikutan taktik dan teknik yang menjelek-jeleki orang. Kalau kita dijelek-jeleki biarlah Tuhan yang menentukan. Semakin difitnah kita balas dengan kebaikkan,” ungkap Prabowo disela Rapat Pemantapan Tim Pemenang Pasangan Prabowo-Hatta di Solo, Jawa Tengah.

Akan tetapi, sepertinya himbauan-himbauan tersebut hanyalah sebatas kata-kata. Kenyataannya aplikasi dilapangan sangatlah berbeda. Para tim sukses dan relawan kandidat saling serang dengan memanfaatkan media sebagai senjata pamungkas untuk saling menyerang dan menyudutkan satu dengan yang lainnya. Karena kampanye di lapangan dan pengerahan massa terbatas, maka pertarungan antar kandidat lebih panas dan lebih seru di media sosial,online, terutama di televisi. seperti halnya masing-masing stasiun televisi "semuanya mengklaim diri sebagai TV Pemilu", memiliki program dan liputan khusus soal Pilpres. Secara umum bentuk kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan :

Pertama, menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. Apabila teman-teman separtai tidak menyenanginya, maka bisa berakibat yang bersangkutan dikeluarkan dari partainya dan ini berarti karir politiknya di partai tersebut hancur. Bahkan mungkin sulit untuk diterima di partai yang lain. Apabila khalayak pendukung atau masyarakat luas tidak menyenanginya, maka diharapkan yang bersangkutan gagal terpilih dalam sebuah pencalonan.

Kedua, menjatuhkan nama baik seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik parpol tempat si politikus yang berkarir, yang berefek kepada politikus-politikus lain di parpol tersebut atau bahkan sekaligus menggagalkan calon presiden yang didukung parpol tersebut (efek domino).

Ketiga, pelaku black campaign biasanya karena sudah tidak mampu mengupgrade dirinya sendiri atau kelompoknya, sehingga melakukan black campaign untuk mendowngrade lawan-lawan politiknya. Sejatinya, pelaku black campaign adalah orang-orang yang kalah, hina, tersingkir dan bermotifkan dendam kesumat.

Cara-cara yang dipakai dalam berkampanye hitam adalah menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seseorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.

Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar terjadi, bisa juga benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan, namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa / manipulasi dengan bantuan teknologi komputer. Walaupun foto-foto yang disebar dalam bentuk “parodi atau guyonan” tetap merupakan bagian dari black campaign, karena ada unsur mendowngrade atau menjatuhkan lawan politiknya dengan cara-cara picik dan hina.

Yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan, atau pekerjaan jahat si politikus, baik di masa lalu maupun yang masih belum lama terjadi.

Kampanye hitam bukanlah sebuah pilihan dalam berpolitik. Selain mengandung unsur jahat dan melanggar norma, baik masyarakat atau pun agama, dan berpotensi pidana, kampanye hitam juga memberikan pendidikan politik yang jelek bagi masyarakat. Upaya menghalalkan segala cara yang melandasi dipilihnya bentuk kampanye hitam menunjukkan masih buruknya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan hal tersebut.

Strategi ilmu perang "menyerang adalah pertahanan yang terbaik", dipraktikan. Tim sukses saling serang dan saling bantah. Capres-Cawapres saling sindir dan berbalas pantun. Media bertepuk tangan. Televisi apalagi.

Ratting naik dengan berita-berita mengumbar konflik. Talkshow televisi pun diberi label "Ring Politik", seolah-olah para Capres-Cawapres diadu dalam sebuah pertandingan tinju mulut dan silat lidah. Untuk mendinginkan suasana perdebatan, musik dan lagu dimainkan. Padahal sejatinya, berdasarkan hasil rating sebuah lembaga rating terkenal, sejatinya masyarakat Indonesia tidak suka dengan acara-cara talkshow, diskusi, debat dan lain-lain, masyarakat menginginkan penyebaran Pilpres damai dari kedua pasangan capres melalui infotainment ataupun acara-acara komedian.

Selain itu, para tokoh nasional yang menjadi bagian dalam tim sukses ataupun tidak menjadi tim sukses pun harus bersikap bijak dengan tidak menjadi provokator. sikap tersebut dilakukan dengan memberikan pengarahan yang mampu memancing emosi masyarakat. Tokoh nasional harus memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk tidak golput, berpartisipasi aktif atau melaporkan kepada Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan Tim Sukses dan lain sebagainya,

Hal yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kampanye hitam, saling serang dan saling menelanjangi, itu baik bagi perkembangan demokrasi? Victor Kamber, penulis buku "Poison Politics", menjawab bahwa kampanye negatif, apalagi kampanye hitam, merusak demokrasi. "Kampanye hitam itu seperti racun politik yang tidak sehat bagi rakyat,".

Kampanye hitam, menurut Victor Kamber, telah berkontribusi terhadap sikap anti-politik dan meningkatnya jumlah golongan putih (Golput) di Amerika Serikat. Kampanye negatif telah meracuni demokrasi dengan menelanjangi kekurangan dan kebobrokan para kandidat dan pemimpin politik. Kampanye hitam akan membuat bangsa ini terbelah. Ia akan menyebarkan permusuhan, fitnah, SARA, dan kebencian.

Politik harus beretika. Ia tidak boleh menghalalkan segala cara. Jika kampanye didasarkan hanya pada bagaimana memenangkan Pilpres dan tidak pada landasan etika, maka akan melahirkan presiden yang oportunis, tidak jujur dan berorientasi pada kepentingan sesaat berjangka pendek.

Sebaliknya, jika kampanye didasarkan pada etika dan persaingan yang fair, maka bangsa ini akan mendapatkan presiden yang betul-betul terbaik dari yang baik. Maka, stop kampanye hitam. Katakan tidak pada poison politics.***

Related posts