“ Politik Sempit ” - Oleh: Kalyana Samudra, Pemerhati Masalah Sosial Politik, aktif di Kajian Lintas Studi Sosial

Pemilihan Presiden 2014 terasa semakin memanas. Tim sukses kedua kandidat (Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK) terus melakukan berbagai cara guna merebut simpati masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui pemberitaan dari berbagai media, baik media massa, media elektronik dan internet (media sosial dan website/online/portal berita). Meningkatnya suhu politik sangat tampak dari pola pencitraan kedua kandidat. Prabowo terus menggalang kekuatan dengan jargonnya menjadi Macan Asia yang mengharapkan adanya kemandirian ekonomi dan Jokowi dengan gaya khasnya “blusukan” serta melakukan berbagai kunjungan atau silaturahmi kepada pada tokoh-tokoh nasional.

Namun demikian, hal yang sedikit di sesalkan adalah para tokoh nasional yang saat ini telah bergabung dengan kedua kandidat kerap membuat pernyataan yang terkesan tidak produktif, membuat suasanya gaduh di tengah masyarakat dan bahkan mengarah ke SARA. Masyarakat tentu mengharapkan adanya pembelajaran politik yang mendidik bukan justru pembodohan politik.

Bermanuver politik untuk mencari dukungan rakyat tentu boleh-boleh saja. Tindakan tersebut dilakukan untuk menarik simpati masyarakat guna memenangkan pilpres 2014. Namun para tokoh nasional tersebut tentu harus menunjukkan rasa nasionalisme dan mengedepankan jiwa kenegarawanannya.

Masih segar di ingatan kita pernyataan Amien Rais di depan jemaah sholat jum’at yang mengemukakan tentang semangat Perang Badar. Pernyataan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satunya di kerikit oleh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi yang menyatakan pernyataan Amien Rais tentang semangat perang Badar dalam mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta tidak tepat. Menurutnya, urusan agama dalam semangat perang Badar adalah untuk dunia akhirat. Sementara, urusan pemilihan presiden hanyalah untuk mencari jabatan.

"Pernyataan Amien Rais itu pelajaran tentang agama dan negara yang jelek," tegas Hasyim Muzadi kepada wartawan di kediamannya di Ponpes Al-Hikam, Kota Malang, Jawa Timur. Hasyim yang dinilai banyak kalangan cenderung pro Jokowi-JK ini mengatakan, analogi Perang Badar dalam konteks Pilpres 2014 tidak tepat bahkan dinilai provokatif, terlebih diarahkan untuk mendukung Capres Prabowo dan Cawapres Hatta Rajasa untuk melawan pesaingnya pasangan Jokowi-JK. Perang Badar sendiri merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Guyonan di kalangan aktivis malah sebaliknya yaitu “perang Badar” atau “perang Bandar” dalam Pilpres 2014, karena kedua pasangan ini sama-sama didukung dana yang sangat besar, bahkan konon mahar untuk menjadi cawapres juga sangat-sangat mahal.

Selain itu, gagasan kubu pasangan capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Jusuf Kalla soal pengawasan terhadap khatib dan khutbah Jumat di masjid-masjid juga menuai kecaman dari Pemuda Muhammadiyah. Aksi semacam itu dinilai sangat memprovokasi umat Muslim.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pengawasan terhadap khatib dan khutbah Jumat justru lebih berbahaya dari sekadar kampanye hitam. Pasalnya, tindakan tersebut mengesankan seakan-akan para khatib di masjid-masjid sebagai alat bagi kepentingan politik tertentu. "Tidak tanggung-tanggung, yang mereka tuduh begitu adalah para alim ulama yang selama ini bekerja keras membina umat," ungkapnya.

Menurutnya, ide dari kubu Jokowi-JK tersebut ingin memberikan kesan seolah-olah pasangan capres dan cawapres itu sedang dizalimi oleh khatib-khatib yang menyampaikan khutbah di masjid. Padahal, kata Saleh, sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya black campaign yang dilakukan di atas mimbar-mimbar Jumat.

Informasi yang beredar di kalangan aktivis, karena sebelumnya beredar tabloid yang disebarkan secara sistematis ke sejumlah pondok pesantren dan masjid-masjid dengan informasi yang mendiskreditkan rakyat, namun ternyata tabloid ini adalah tabloid bodong, sebab alamat redaksinya tidak ada nama jalan tersebut seperti yang tertera dalam tabloid tersebut. Tabloid ini jelas merupakan black campaign terhadap Jokowi dan JK.

Tindakan dan strategi kedua kubu kandidat tersebut tentu sangat tidak mendidik, tidak etis, dan tidak sehat . Indonesia saat ini dengan mencari sosok pemimpin masa depan. Pemimpin yang mampu merubah bangsa ini jauh lebih baik. Indonesia bukan sedang menghadapi perang agama.

Selain itu, adanya kekhawatiran terhadap netralitas Badan intelijen Negara (BIN) terhadap pesta demokrasi 5 tahunan ini tentu hal yang patut disayangkan. Karena tidak mungkin BIN sebagai lembaga negara melakukan tindakan diluar tugas pokoknya, karena BIN bukan lembaga politik. Tugas-tugas intelijen yang dilakukan oleh BIN tentu adalah untuk mengamankan negara, bukan untuk mengamankan kandidat politik.

Seperti yang ditegaskan oleh Kepala BIN Marciano Norman bahwa lembaga yang dipimpinnya dipastikan akan profesional dan netral di Pilpres 2014 mendatang. Saya ingin menyampaikan kembali keyakinan dan kesungguhan saya sebagai pimpinan BIN dan juga atas nama penyelenggara intelijen negara lainnya, kami akan tetap bersikap profesional dan netral dalam pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 yang akan datang," kata Marciano, dalam rilis yang diterima detikcom.

Marciano menambahkan, BIN mengkoordinasikan berbagai langkah upaya yang dilakukan oleh para penyelenggara intelijen dan stakeholders keamanan lainnya, yaitu TNI, POLRI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait, guna terwujudnya Pemilu Presiden yang aman, jujur dan adil.

Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa berwibawa. Bukan bangsa kroco bermental dan berwatak picik dan sempit. Indonesia sedang menghadapi penjajahan gaya baru dengan berdalih moderniasasi, musuh terbesar bangsa Indonesia adalah konspirasi pihak asing. Bukan bangsa sendiri. Saling curiga, saling hasut adalah politik gaya lama.

Untuk itu, para tokoh nasional harus memberikan pendidikan politik yang bermartabat kepada masyarakat, bukan menampilkan drama politik yang justru membuat suasana semakin gaduh dan ricuh. Bangsa ini tidak akan maju jika gaya politik tokoh panutannya tidak sehat.

Masyarakat membutuhkan pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bangsa Indonesia akan maju, jika dipimpin oleh orang-orang yang berfikir maju, juga pemimpin yang layak dipercaya apabila jujur, adil, dan selaras antara kata yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan. Karena pemimpin yang amanah mampu mengutamakan kepentingan publik dibanding dengan kepentingkan pribadi. Maksudnya adalah seorang pemimpin amanah akan berani melakukan tindakan tidak popular. Dia tidak tega melakukan tipu muslihat dan tidak lagi berpikir periode mendatang harus menjabat lagi. Jika tindakan yang dijalankan memberi kemaslahatan banyak orang dan demi kepentingan publik, dia akan berani ambil keputusan, meski resiko akan dicerca banyak orang dan berdampak negatif bagi citra dirinya. Sebab masyarakat masih terus berharap bahwa Pemilihan Presiden 2014 dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dengan jiwa kenegarawanan. Bukan Pemimpin bermental picik dan sempit.***

BERITA TERKAIT

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Mitra Sociopreneurs Muda DBS Berbagi Kiat Sukses - Dukung Pertumbuhan Wirausaha Sosial

Membangun kemandirian ekonomi kaum wanita saat ini bukan lagi menjadi pilihan tetapi juga kebutuhan. Oleh karena itu, dalam rangka memberdayakan…

Peran Aktif Perbankan Syariah Dalam Edukasi - Tingkatkan Pangsa Pasar

  NERACA   Jakarta - Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan Dodi Reza Alex mengatakan perbankan syariah harus aktif mengedukasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

KUNJUNGAN EMIR QATAR

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (kiri) tertawa disela-sela menyaksikan penandatanganan kerja sama…

TINJAU CONTACT CENTER

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Agus Susanto bersama Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan M Krishna Syarif meninjau layanan Care Contact Center…

RUPSLB BRI

Presiden Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Suprajarto (kanan) berbincang dengan jajaran direksi usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa…