Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Mengurai kemacetan di kota Jakarta dan sekitarnya merupakan masalah kelasik yang belum terselesaikan. Ya kondisi ini bertolak belakang dengan negara tetangga Singapura yang lebih maju dalam mengatasi persoalan kemacetan dan lalu lintas. Terlepas dari populasinya rakyatnya yang kecil atau hanya 5 juta jiwa dibandingkan Jakarta mencapai 10 juta jiwa, namun political will pemerintahnya sangat tegas dan leadership-nya juga kuat untuk “memaksa” rakyatnya beralih dengan menggunakan transportasi publik ketimbang menggunakan transportasi pribadi. Mungkin bisa dibilang orang kelas atas saja yang bisa menggunakan kendaraan pribadi, karena pemerintah Singapura memberikan banyak aturan dan pajak besar bagi pengguna kendaraan pribadi, mulai dari pajak kendaraan, izin mengemudi dan bahkan parkir di rumah pribadi juga dikenakan pajak.

Diharapkan dengan kebijakan ini, rakyatnya bisa beralih menggunakan transportasi publik. Alhasil, sekitar 60% masyarakat di Singapura menggunakan transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari. Sedangkan di Jakarta baru 13% dari total penduduk yang memanfaatkan fasilitas bus TransJakarta, KRL, hingga angkutan umum untuk berpergian.

Sebelum mengajak rakyatnya beralih ke transportasi publik, pemerintah Singapura sudah menjamin transportasi publik yang disediakan pemerintah nyaman, aman, cepat dan murah. Dalam sejarahnya, pemerintah Singapura juga harus melalui proses panjang untuk mewujudkan pembangunan transportasi publik yang maju seperti saat ini, seperti bus, taksi, mass rapid transportasi dan land rapid transportasi.

Berkesempatan mengunjungi langsung kantor Land Transport Authority (LTA) Academy atau dinas transportasinya Singapura yang difasilitasi Singapura Internatonal Foundation (SIF), begitu terencana dan terarahnya pemerintah Singapura dalam membangun transportasi publik untuk jangka panjang hingga tahun 2030 nanti. Hal ini beralasan untuk mengantisipasi meningkatnya populasi rakyat Singapura. Maklum negara yang memiliki luas 704 kilometer persegi dan kebanyakan luas wilayahnya diperoleh dari reklamasi negara-negara di sekitarnya, menjadi tantangan untuk menyediakan transportasi publik yang nyaman, aman, cepat dan murah.

Sama seperti dengan di Indonesia, tak kala pertama kali bakal membangun Mass Rapid Transit (MRT). Pemerintah Singapura juga mengalami resistensi dan perdebatan dengan parlemen. Tepat pada tahun 1983, izin pembangunan MRT di setujui parlemen dan pada tahun 1987, MRT pertama di Singapura muali beroperasi. Saat ini sudah banyak kota-kota besar di Asia, termasuk Jakarta belajar banyak soal mengurai kemacetan berbasis transportasi publik dengan pembangunan MRT. Singapura menjadi referensi yang sukses membangun MRT sehingga diklaim menjadi negara dengan transportasi publiknya yang teraik di dunia.

Kini Jakarta yang tengah membangun MRT juga dilalui proses panjang hingga ke ranah hukum. Namun sikap konsistensi pemerintah daerah Jakarta bekerjasama dengan pemerintah daerah sekitarnya diperlukan untuk mensukseskan pembangunan MRT seperti Singapura. Bagaimanapun rakyat Jakarta memimpikan transportasi publik yang aman, nyaman, cepat dan murah. Jika masyarakat Jakarta dan sekitarnya sudah terbebas dari kemacetan, tentunya akan menemui kualitas hidup yang baik dan sehat dan bukan sebaliknya stres dengan kemacetan. Singapura sukses mengelola transportasi massal, lantas kenapa Jakarta belum bisa?