Sambut MEA, Perbankan Indonesia Masih Terkendala

NERACA

Jakarta - Pasar tunggal Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khusus Perbankan atau ASEAN Banking Integration 2020, tinggal 18 bulan lagi. Kendati demikian, industri perbankan nasional masih terkendala beberapa masalah yang harus secepatnya diperbaiki. Biro Riset Infobank melihat, setidaknya, tiga hal yang harus diperhatikan perbankan Tanah Air. Ancaman stagnasi kredit dengan laju kenaikan kredit yang melebihi laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Kemudian, permodalan yang terhambat pembatasan kepemilikan lewat aturan Kepemilikan Saham Bank Umum, yang membatasi investor baru hanya bisa memiliki maksimal porsi saham bank sebesar 40%. Terakhir, daya saing dan market position.

"Karena perbankan Indonesia selalu dalam posisi investment gap atau funding gap. Sayangnya, pengusaha Indonesia yang memiliki uang berlebih tidak berminat membeli bank, sehingga investor asing masuk. Sementara kepemilikannya (asing di bank) sudah dibatasi,” kata Direktur Biro Riset Infobank, Karnoto Mohamad, di Jakarta, Rabu (4/6).

Menurut dia, bank-bank kecil akan menghadapi tantangan berat menghadapi kompetisi yang kian ketat. Karnoto memperkirakan, pada 2020 nanti, masih ada 19 bank di BUKU I, 41 bank di BUKU II. Sisanya 37 bank di BUKU III dan 13 bank mampu masuk BUKU IV. “Nah, untuk meningkatkan market position, maka tidak ada solusi lagi, selain menambah modal, merger, atau dijual,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, suku bunga perbankan di Tanah Air yang masih tinggi dinilai kurang mendukung daya saing dunia usaha. Saat ini rata-rata suku bunga kredit perbankan masih di atas satu digit. “Beban UMKM semakin berat karena tingginya suku bunga kredit, ditambah lemahnya daya saing produk terhadap produk impor, dan menurunnya daya beli konsumen,” ungkapnya kepada Neraca, kemarin.

Dia juga menjelaskan suku bunga Indonesia masih tinggi berkisar 13%-14%, sedang di negara lain hanya 4%-5%. Faktanya, suku bunga diklasifikasikan dalam tiga jenis yakni suku bunga kelompok korporasi 1%-10%, suku bunga menengah untuk modal kerja, investasi, konsumsi adalah 13%-15%, dan suku bunga UMKM 20%-24%."Dari hasil pengamatan kami, UKM kita yang sudah bankable baru mencapai 40%, selebihnya belum tersentuh perbankan," jelas Harry.

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, mangkraknya sejumlah RUU bidang ekonomi, termasuk RUU Perbankan, bukanlah sepenuhnya kesalahan DPR, namun Pemerintah dituding sebagai penghambat. “Pembahasan RUU bidang ekonomi disebabkan oleh banyak hal. Yang seringkali terjadi, pemerintah bertindak sebagai penghambatnya. Tolong sebutkan RUU mana yang dibuat lambat oleh DPR. Pasalnya, antara pemerintah dan DPR sering berbeda pandangan sehingga pemabahasan RUU ini menjadi terhambat,’’ tegasnya.

Pada kesempatan terpisah, Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistyaningsih menambahkan, meskipun industri perbankan mengalami perlambatan laba yang diakibatkan oleh pertumbuhan kredit yang melambat pada tahun ini, namun perbankan di Indonesia masih mempunyai profit atau keuntungan yang tinggi sehingga tidak akan mempengaruhi kondisi perbankan tersebut. Industri perbankan hanya mengalami perlambatan penerimaan laba saja dan hal ini bisa disiasati dengan baik oleh dunia perbankan Indonesia dengan memperkuat surat berharga.

“Pertumbuhan ekonomi melambat sehingga mempengaruhi atas perlambatan laba perbankan sehingga diperlukan penguatan dalam sektor pertumbuhan ini,” katanya, kemarin. Menurut dia, perbankan masih menikmati profit yang lumayan tinggi dimana suku bunga kredit masih terbilang tinggi. Meskipun terjadi perlambatan laba perbankan namun profit yang diterima melalui suku bunga krrdit masih besar.

“Oleh karenanya, suku bunga kredit yang tinggi tidak banyak mempengaruhi pertumbuhan kredit yang melambat pada tahun ini, namun pertumbuhan ekonomi yang melambat membuat pertumbuhan kredit menjadi melambat,” ujar Lana.

Wapres Boediono pernah bilang terdapat dua hal yang perlu diperhatikan industri perbankan saat menghadapi ASEAN Banking Integration. Yaitu, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya bisa ‘menyerbu’ negara-negara ASEAN lainnya.

“Saya rasa yang paling prioritas adalah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sebelum poin kedua dijalankan karena lebih sulit. Perbankan nasional memang harus bisa berkontribusi dan berperan dominan kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita harus mendominasi bisa dominan dalam berperan di dalam negeri,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Boediono meminta pelaku industri perbankan untuk memberi masukan atau saran kepada Pemerintah terkait pengembangan dan pertumbuhan industri perbankan pada masa-masa mendatang.

“Jangan seperti negara tetangga, Selandia Baru. Sektor perbankan memiliki pendapatan besar dari PDB-nya. Tapi, semuanya dikendalikan oleh bank di luar negara itu. Bank dalam negerinya kacau. Karenanya perbankan kita harus punya peran untuk mempengaruhi dan mendukung perekonomian nasional,” tandasnya. mohar/ardhi

Related posts