Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan ada 10 kementerian yang memiliki kinerja di bawah harapan. Menurut presiden, lemahnya kinerja kementerian-kementerian itu karena pengaruh dari pelaksanaan pemilu mendatang.

NERACA

"Sebagian menteri memiliki kinerja di bawah harapan. Ada 10 kementerian yang kinerjanya di bawah harapan dan dalam waktu ini harus digenjot agar bisa tercapai dan para Menko akan melakukan konseling terhadap 10 menteri ini apa yang harus dikakukan agar ke depan bisa dilaksaanakan sebaik-baiknya," ujar Presiden SBY saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/6).

Presiden mengatakan, sebagian menteri tidak bisa membagi waktunya antara mengurusi tugas pemerintahan dan tugas politik. Hal itu, menurut SBY, harus segera dicari solusinya. Presiden pun menyindir sejumlah menteri yang tidak bisa hadir.

"Bukan karena sakit atau tugas dan kesimpulan seperti itu faktual karena merupakan hasil evaluasi yang dilakukan UKP4 dan saya. Masukan dari masyarakat luas yang menyoroti kegiatan para menteri selama ini. Saya selalu mendengar masukan dari masyarakat luas. Sebagian laporan itu mengandung kebenaran," ujar Kepala Negara.

Menghadapi kondisi demikian, SBY  menginstruksikan agar dalam sisa waktu 4,5 bulan ini para menteri harus kembali aktif mengerjakan tugasnya. Dia menekankan agar mereka menjalankan instruksi presiden di bidang polhukam, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Bahkan sebelumnya Presiden mengingatkan, bagi menteri yang tidak lagi fokus bekerja untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Hasil evaluasi ke-10 menteri ini merupakan gabungan dari laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan pengamatan langsung dari Presiden, Wakil Presiden Boediono dan tiga menteri koordinator.

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan penilaian UKP4 pada para kementerian berdasarkan penuntasan program dan capaian indikator yang ditetapkan dalam rencana aksi nasional tahun ini.

Namun, dia menolak mengungkapkan 10 kementerian yang dinilai berkinerja buruk dengan alasan wewenang menyampaikan laporan UKP4 kepada masyarakat, ada pada Presiden.

Hadir dalam sidang kabinet kemarin a.l. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang kini masuk dalam jajaran tim sukses Prabowo-Hatta.

Namun, dua menteri, yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini tidak hadir dalam rapat kali ini. Djan Faridz menjadi tim sukses Prabowo-Hatta. Sementara itu, Helmy bersama dengan Muhaimin menjadi tim sukses Jokowi-JK.

Ke-10 menteri yang kinerjanya masih di bawah harapan presiden antara lain Mensos, Menakertrans, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Agama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menpera, Menhut, Menperin dan Menteri Pertanian.

Menteri Harus Profesional

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof  Sri Adiningsih, dalam masa politik seperti ini, sebaiknya Presiden, Wapres serta menteri harus bersikap profesional untuk mengurusi sisa waktu yang tersisa. Pasalnya kondisi politik dan ekonomi serta stabilitas negara ada di tangan mereka.

"Presiden jangan cuma bisa memberikan penilaian rapor merah saja. Akan tetapi harus memberikan teguran yang keras kepada menteri yang kinerja dibawah rata-rata. Karena ini menyangkut stabilitasi perekonomian negara," ujarnya saat dihubungi Neraca, Rabu (4/6).

Lebih lanjut Sri mengatakan Presiden beserta jajarannya dituntuk untuk tidak lepas tanggung jawab karena perekonomian dalam negeri juga bergerak mengikuti kondisi ekonomi global.

"Waktu yang tersisa seperti ini, pemerintah harus bekerja keras agar bisa menyelesaikan tugas dengan sebuah prestasi yang gemilang dan mampu menciptakan fondasi yang kuat untuk pemerintahan yang akan datang,"ujarnya.

Menurut Sri, kondisi perekonomian di masa transisi seperti ini tidak akan berjalan baik, Pasalnya, ada banyak sejumlah investor baik dari dalam negeri maupun asing, pasti akan menunggu masa peralihan pemerintahan tersebut atau wait and see. "Untuk rencana kerja pemerintah 2015 nanti, disarankan fokus pada penguatan fiskal yang sejalan dengan penguatan ekonomi domestik. Salah satunya dengan memperkuat investasi, moneter dan nilai tukar."Kontribusi ini harus berdampak pada pengurangan kemiskinan," papar Sri.

Pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati menilai kinerja menteri yang dikatakan buruk oleh Presiden adalah cermin dari pemimpin dari kabinet tersebut. “Presiden mengatakan ada 10 Kementerian yang mendapatkan penilaian buruk, seharusnya ini juga cermin dari kepemimpinan Presiden atas apa yang dipimpinnya. Seharusnya sebelum dikatakan kinerjanya buruk, maka perlu diberikan peringatan dan arahan terlebih dahulu,” ujarnya, kemarin.

Namun demikian, Enny meminta agar Presiden atau UKP4 menjelaskan lebih rinci indikator mana yang membuat kementerian-kementerian tersebut mendapatkan nilai buruk. Apakah dari penyerapan anggaran atau program kerja yang tidak terlaksana dan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Harus ada penjelasan, indikatornya apa dulu. Jangan sampai dikatakan kinerja buruk, tapi indikatornya tidak disebutkan,” jelasnya.

Enny pun mengkomentari kalau kinerja buruk dinilai dari penyerapan anggaran yang rendah. Pasalnya, penyerapan anggaran itu bisa saja diatur asalkan laporannya jelas. Namun yang lebih penting dalam menilai suatu kementerian adalah output atau outcome yang di hasilkan dari program kinerja yang dilakukan kementerian. “Kinerjanya yang diukur jangan anggarannya. Karena ini jauh lebih efektif ketimbang penilaiannya hanya penyerapan anggaran,” katanya.

Dia pun mengakui ada beberapa program kerja pada kementerian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini yang belum mencapai target seperti program rumah yang tak sesuai target, pertumbuhan industri yang belum mencapai target, ataupun para menteri yang tersandung kasus korupsi. “Ini memang jadi penilaian. Namun apapun indikatornya, penilaiannya harus obyektif,” pungkasnya.

Menko Kesra  Agung Laksono di kantor Presiden, kemarin, mengatakan belum ada rencana reshuffle atau mengundurkan diri dari tiga menteri yang membawahkan kementeriannya.  Namun, Agung berharap agar tiga menteri itu bisa menuntaskan agenda terpenting, yaitu instruksi presiden dan rencana kerja pemerintah.

Sebelumnya, Presiden SBY mengeluarkan dua Inpres, yakni terkait dengan penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2014 dan instruksi agar para menteri menghindari pengambilan kebijakan yang kontroversial.

Menurut Agung, lemahnya kinerja tiga menteri itu bukan karena masalah politik. "Bukan karena saking sibuknya berkampanye," ujarnya. Kalau pun tidak bisa hadir, tiga menteri itu akan menugaskan pejabat eselon I-nya. "Jadi tidak ada soal dengan masalah itu (politik). Saya percaya setelah berkomunikasi, saya yakin kementerian-kementerian tersebut bisa meng-upgrade kinerja atau mengoptimalkan," tutur dia.

Sebelumnya mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengungkapkan, kementerian yang pantang diisi oleh menteri dari partai politik adalah kementerian yang secara langsung berkaitan dengan ekonomi, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.

“Presiden yang akan datang harus memilih menteri keuangan, ESDM, BUMN dari profesional, jangan dari politisi. Mereka akan menghasilkan kebijakan yang baik. Kalau orang politik masuk, bisa berbahaya,” katanya, Selasa (3/6).

Sofyan menjelaskan, pemilihan menteri dari kalangan profesional akan mampu menafsirkan visi-misi yang sudah dibuat capres ketika pemilu. Hal tersebut akan membuat kinerja pemerintahan bisa lebih efektif. Oleh karena itu, Sofyan berharap kabinet yang akan datang secara mayoritas diisi oleh menteri-menteri dari kalangan profesional.

Hal tersebut diharapkan akan membuat pemerintahan jauh lebih baik ketimbang pemerintahan yang kabinetnya diisi oleh kalangan politisi. Presiden mendatang harus juga memperhatikan nasib buruh dengan mengubah undang-undang buruh saat ini.

Menurut dia, undang-undang buruh terutama tentang sistem kontrak kerja, sangat menakutkan bagi buruh di negeri ini. bari/iwan/fb