Ekonom: LPS Berhati-hati Dalam Menjual Mutiara - Menteri BUMN Jangan Menekan

NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebaiknya tidak memberikan tekanan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memilih Bank BUMN terkait penjualan PT Bank Mutiara Tbk (dahulu bernama Bank Century). Apalagi, konsolidasi keuangan bank-bank milik pemerintah berada di wilayah Kementerian Keuangan, bukan kewenangan Kementerian BUMN.

Agustinus Prasetyantoko, ekonom Universitas Atmajaya menilai, LPS selaku pihak yang akan melepas kepemilikan saham Bank Mutiara harus sangat hati-hati (prudent) dalam pelepasan saham Bank Mutiara. LPS juga diharapkan untuk bersifat adil dan terbuka dalam proses pelepasan saham bank tersebut.

LPS, kata Prasetyantoko, dinilai sangat bagus bila dapat mengemukakan ke publik profil 11 calon pembeli Bank Mutiara. “Keputusan pemilihan pembeli Bank Mutiara harus didasari kepada pertimbangan pengembalian bagi LPS serta proposal rencana strategis dari calon pembeli,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/6).

Sementara Hendrawan Supratikno, guru besar Universitas Satya Wacana mengungkapkan, usulan Kementerian BUMN agar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Mutiara hanya sekadar gagasan dan belum tentu bisa diimplementasikan. Rencana akuisisi Bank Mutiara dengan BRI harus mendapat restu dari Kementerian Keuangan serta persetujuan dari Komisi VI dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun begitu, Menteri BUMN diminta untuk tidak memasukkan kepentingan pribadi atau yang berbau nepotisme dalam proses penjualan eks Bank Century. “Pak Dahlan (Iskan, Menteri BUMN) itu banyak gagasan dan ide-idenya brilian. Kita harus mencermati secara bijaksana,” katanya.

Chief Economist Danareksa, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, alangkah lebih baik jika ada penawaran yang lebih tinggi terhadap Bank Mutiara. Akan tetapi, kalau dapat harga yang dibawah pasaran, itu jelas tak boleh. “Proses penjualan Century oleh LPS ini sudah transparan dan sesuai UU," jelas dia.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya meminta sejumlah Bank BUMN untuk mengkaji opsi pembelian saham Bank Mutiara. Dahlan menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembelian saham Bank Mutiara kepada bank BUMN terkait. “Saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman perbankan. Saya tidak menginstruksikan tapi juga tidak melarang. Silakan masing-masing memikirkan," ujar Dahlan, baru-baru ini.

Sebanyak 11 investor calon pembeli Bank Mutara disebut-sebut telah lolos tahap prakualifikasi. Sebanyak empat di antaranya berasal dari dalam negeri, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Sisanya sebanyak tujuh calon investor berasal dari Jepang, Hong Kong, Malaysia, dan negara lain.

Ke -11 calon investor itu akan diberi kesempatan mengajukan harga penawaran kepada LPS. Penawaran dibuka mulai 2 Juni hingga 5 Juni 2014. Kesempatan penawaran harga awal akan diberikan investor kepada LPS melalui surat tertulis.

Samsu Adi Nugroho, Sekretaris LPS mengatakan, dari 11 calon investor yang sudah mengirimkan proposal penawaran pembelian saham Bank Mutiara, sudah ada dua yang mengirimkan proposal penawaran awal melalui jasa pos. “Kami belum terima fisik penawarannya,” paparnya, singkat.

LPS kemudian akan menunjuk kantor jasa penilai perusahaan untuk menilai harga penjualan Bank Mutiara. Penunjukkan dilakukan agar harga penjualan Bank Mutiara tepat. Penunjukan kantor jasa penilai perusahaan dilakukan untuk mendapatkan harga yang tepat sebagai pembanding atas penawaran yang akan dimasukkan para investor calon pembeli Bank Mutiara.

Tim independen yang ditunjuk oleh LPS untuk menghitung harga jual, mengacu kepada kinerja bank per 31 Maret dan metode penilaian lain yang sesuai. Jika mengacu dengan transaksi penjualan bank lokal di Tanah Air, nilai buku bank dikalikan empat. Adapun nilai buku Bank Mutiara sekitar Rp 1,5 triliun. LPS juga menggunakan acuan lain yaitu return on assets (ROE) rata-rata industri perbankan sebesar 23%. [kam]

Related posts