Kementerian PU Terbesar Kena Pemangkasan Anggaran

NERACA

Jakarta -  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang melekat dengan kementrian yang mengurusi masalah infrastruktur merupakan kementrian yang menduduki peringkat pertama K/L kena imbas pemangkasan anggaran. Kementerian ini dipotong anggarannya sebesar Rp22,746 triliun dari anggarannya yang sebesar Rp84,148 triliun.

Kendati demikian, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto tetap mengikuti keputusan tersebut. "Meskipun keberatan kalau pemerintah sudah seperti itu harus berbuat, kita harus mengikutnya,” katanya di Jakarta, Selasa malam (3/6).

Dengan adanya pemotongan itu ujar Djoko tetap mengurus proyek-proyek yang menjadi prioritas seperti jalan Pantai Utara (Pantura) yang memang diitargetkan bulan ini atau bulan depan sudah selesai. Namun begitu juga memang ada beberapa proyek yang harus ditunda sampai 2015.

"Proyek yang menjadi prioritas tetap dijalankan seperti jalan pantura, tapi memang ada juga target yang terpaksa harus digeser ke tahun 2015," imbuhnya.

Oleh karenanya kami  meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung. Akan kesiapannya tentang pemangkasan anggaran. Tapi, dia meminta kalau memang bisa agar pemotongan anggaran bisa berkurang dari yang telah ditetapkan."Saya sudah menjelaskan ke Menko dan siap jika memang anggrannya dipotong, tapi kalau bisa menawar dipotong Rp10,2 triliun saja,” ujarnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Mursito, mengatakan Kementerian PU berencana menunda beberapa paket pekerjaan yang belum dilelang. total tender yang akan ditahan sebanyak 1.891 paket pekerjaan. “Nilainya sebesar Rp4,52 triliun. Total proyek di PU tahun 2014 itu ada 13.869 paket pekerjaan dengan nilai Rp63,677 triliun,“ katanya.

Dia mengungkapkan, jika ada pemotongan anggaran, maka paket pekerjaan itu bisa ditunda pelaksanaannya. 

Namun, jika pemotongan lebih dari Rp4 triliun maka kementerian juga masih bisa mengurangi anggaran dengan paket pekerjaan yang mendapatkan dana pinjaman dari luar negeri.

Djoko menuturkan, per 2 Juni 2014, jumlah paket pekerjaan yang sudah terkontrak sebanyak 10.152 dengan nilai Rp51,89 triliun dari total pagu anggaran Rp54,95 triliun. 

Dia mengatakan, dari total proyek yang belum dilelang tersebut, sebanyak 30 persen merupakan proyek Ditjen Bina Marga, 35 persen milik Ditjen Sumber Daya Air, 10 persen milik Ditjen Cipta Karya dan sisanya, tersebar di satmikal (Satuan administrasi pangkal) lain.

Dia berharap, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mencapai Rp22,7 triliun.  Menurutnya, hal itu bisa mengganggu Rencana Kerja Pemerintah bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2013-2014.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2014 yang berisi tentang pemotongan anggaran belanja pemerintah, ada 86 kementerian/lembaga (K/L) yang harus dihemat. Total anggaran yang dihemat berdasarkan Inpres tersebut mencapai Rp100 triliun dari jumlah K/L sebelumnya yang mencapai Rp637,841 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…