Menaikkan Harga BBM Bersubsidi - Tantangan Presiden Mendatang

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menantang kedua calon presiden (capres) yang akan bertarung pada pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014 untuk memungkinkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014.

Menurut dia, pemerintah telah mengupayakan opsi tersebut pada 2013. Penawaran opsi itu, lanjutnya, tidak lagi dimungkinkan karena situasi politik yang memang sulit untuk diterapkan.

"Opsi kenaikan harga 2013 kita sudah meminta waktu itu. Kalau sekarang situasi politik tidak mudah. Keputusan strategis tidak boleh diambil. Kecuali kalau kedua calon presiden yang baru meminta kenaikan harga dan partai meminta semua saya akan naikkan harga," kata Chatib dalam pembahasan RAPBNP 2014 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6).

Pendapat tersebut diutarakan Chatib mengingat sisa periode APBN-P 2014 terhitung Oktober sudah merupakan masa pemerintahan baru yang akan dipilih bulan depan.

Chatib menerangkan, saat ini anggaran subsidi energi memang cukup besar yakni mencapai Rp445 triliun. Jika dibagi per bulan maka anggaran subsidi habis sekira Rp37 triliun per bulan. Opsi tersebut, menurut dia, penting untuk dipertimbangkan para kandidat mengingat besaran defisit yang mengancam di akhir tahun ini.

"Ini kita bahas agar tidak ada beban untuk presiden baru karena defisit melebihi 3 persen itu November nanti. Sebagai bangsa tidak boleh melakukan ini," ujarnya.

Dirinya berharap anggota DPR bisa bekerja sama dengan pemerintah sekarang agar defisit anggaran tidak melebar hingga batas yang tidak stabil. "Makanya, kami lakukan pemotongan anggaran. Kalau mau kasih beban kami tak akan datang dengan pemotongan anggaran di APBN-P ini," jelasnya.

Kendati demikian, salah satu kubu calon presiden Prabowo-Hatta mengklaim bahwa arah kebijakan dan Program untuk penekanan anggaran subsidi BBM bukan menaikan harga BBM.

Drajad Wibowo, menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jika terpilih menduduki pemerintahan mendatang.

Sebagai kompensasi, Prabowo-Hatta akan menggenjot mekanisme pajak dan cukai untuk menambal pengeluaran subsidi BBM. Sebab, selama ini kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Kami akan mengurangi subsidi BBM khusus bagi orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Kami juga akan membangun sistem energi yang tepat sasaran," katanya

Penarikan pajak dan cukai akan lebih difokuskan bagi orang kaya agar dapat menolong rakyat miskin. Maka dari itu, lanjutnya, reformasi perpajakan menjadi prioritas kubunya untuk dilakukan pembenahan.

"Caranya dengan penyisiran, integrasi teknologi, inovasi tarif, dan pengembalian fokus Ditjen Pajak. Mau tidak mau pembenahan perpajakan menjadi kunci," kata Drajat Wibowo

Sementara itu, tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Darmawan Prasojo dalam kesempatan berbeda, mengungkapkan, pasangan yang diusungnya akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap selama empat tahun ke depan.

Pengurangan subsidi BBM tersebut dilakukan seiring dengan pengembangan energi alternatif yang potensinya masih besar di Indonesia. Sehingga, adanya alternatif yang murah menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap BBM mampu diredam.

"Subsidi dihilangkan akan ada energi penggantinya. Misalnya, minyak sawit untuk solar dan etanol pengganti premium," kata Darmawan.

Menyikapi hal itu, dimata Ketua Pengkaji Energi Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa berpendapat, kedua visi pasangan capres cawapres tersebut masih belum jelas menjawab permasalahan subsidi BBM saat ini.

Misalnya visi pasangan Prabowo-Hatta, dinilai implementasi akan sulit di tengah keterbatasan institusi pajak saat ini. "Bayangkan memungut pajak biasa saja masih kewalahan Ditjen Pajak, ini ditambah lagi disuruh pungut pajak BBM," kata Iwa.

Sedangkan, kebijakan Jokowi-JK, lanjutnya, bukanlah kebijakan jangka pendek yang dibutuhkan Indonesia. Sebab, untuk menyediakan energi alternatif, dibutuhkan infrastruktur yang memadai, membangun infrastruktur bukanlah pekerjaan empat tahun dan bisa langsung dirasakan hasilnya.

"Kebijakan keduannya masih abu-abu. Yang paling realistis sih, naikkan harga tanpa menghapus subsidi," pungkasnya. [agus]

Related posts