TERKAIT DEFISIT NERACA PERDAGANGAN - Validitas Data BPS Kembali Dipertanyakan

NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data neraca perdagangan Indonesia pada medio April 2014 mengalami defisit sebesar US$1,96 miliar. Penyebabnya adalah defisit sektor migas dan nonmigas. Sektor migas mengalami defisit sebesar US$1,06 miliar dan sektor non migas mencapai US$901,5 juta. Namun demikian, timbul rasa heran dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Keheranan Mendag ini sekaligus menggenapi keraguan sejumlah kalangan sebelumnya terhadap data BPS.

Lutfi mengatakan, salah satu andalan ekspor non migas Indonesia yaitu Crude Palm Oil (CPO) yang biasanya selalu berkontribusi besar, namun pada April mengalami penurunan sampai dengan 45%. Lutfi mengatakan salah satu penyebab defisit non migas karena ekspor CPO pada April 2014 mengalami penurunan drastis yang mencapai 45%. Padahal, kondisi CPO Indonesia tidak sedang dalam masalah.

“Ekspor non migas pada April 2014 mengalami penurunan sebesar 7% bila dibandingkan dengan bulan lalu. Dalam penurunan ekspor tersebut, paling besar kontribusinya adalah CPO. Kalau dibandingkan per bulannya, turunnya bisa mencapai 45%. Ini mungkin saja karena ada salah pencatatan atau terjadi masalah lainnya. Namun, sampai sekarang kami belum bisa mengetahuinya,” ungkap Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi saat pemaparan tentang kinerja ekspor impor April di kantornya, Jakarta (3/6).

Dia memaparkan pada Maret 2014, ekspor CPO Indonesia 2,3 juta ton dan telah menghasilkan devisa sebesar US$2,035 miliar. Akan tetapi pada April 2014, devisa yang dihasilkan dari CPO mengalami penurunan menjadi US$1,19 miliar. “Ini telah terjadi penurunan yang drastis dari sisi nilai dan tonasenya,” ucapnya. Untuk mengetahui lebih jelas soal penurunan ekspor ini, Lutfi akan mengumpulkan asosiasi industri kelapa sawit untuk mencari letak kesalahannya.

Penurunan ekspor non migas pada April 2014 dipengaruhi oleh kelompok produk lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 45,02%, dari US$ 2,03 miliar menjadi US$ 1,12 miliar. Salah satu komponen dengan penurunan tertinggi adalah komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Ekspor pada April 2014 mengalami penurunan sebesar 5,92% menjadi US$ 14,29 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara bila dibandingkan April 2013, terjadi penurunan 3,16%.

Dihubungi terpisah Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan membenarkan pada medio April memang terjadi penuruan ekspor karena perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor seperti di India, Pakistan, Bangladesh, dan Eropa. Berdasarkan data yang ia ungkapkan, ekspor CPO pada Maret mencapai 1,79 juta ton sementara pada April menurun sebesar 23% menjadi 1,38 juta ton.

“Ekspor CPO kita memang lagi kurang bergairah. Hal itu terjadi karena perlambatan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor CPO. Seperti di India yang mengalami pelemahan nilai tukar, inflasi yang tinggi. Di Tiongkok yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan di Eropa juga begitu. Kredit pun juga mengalami kemacetan, akibatnya permintaan ekspor jadi menurun,” ucap Fadhil saat dihubungi Neraca, kemarin.

Terlepas dari benar atau salahnya data defisit neraca perdagangan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyatakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya sejumlah kebijakan yang berdampak langsung ataupun tidak langsung pada minat investor asing di tanah air yang perlu diperhatikan. “Benar, defisit itu kan ada ambangnya, kalau sudah melampui ambang aman, yang artinya di atas ambang, kan berarti ada yang perlu dibenahi. Maka dari itu, kondisi yang penting ini harus kita ciptakan seramah mungkin untuk investasi, jangan sampai arus investasinya terganggu,” tutur Suryo.

Pentingnya penciptaan iklim investasi yang kondusif ini, lanjut dia, terutama didasari pada mulai turunnya kinerja ekspor Indonesia sebagai akibat dari turunnya permintaan komoditi asli Indonesia dari mitra dagang. Misalnya, mitra dagang dari China dan tengah dihadapkannya dunia usaha pada situasi kebijakan pengetatan fiskal yang tidak menguntungkan. “Sekarang itu situasinya, pemerintah memberlakukan kebijakan uang ketat, itu tidak baik untuk pelaku usaha dan dunia usaha,” kata dia.

Suryo menjelaskan, iklim investasi harus memiliki nilai kondusif untuk pengembangan sentra-sentra produksi. Itu dapat diciptakan dengan memanfaatkan dana investasi yang masuk. Hal ini diharapkan akan membuka banyak lapangan kerja dan dapat menyerap angkatan kerja produktif yang semakin bertambah setiap tahun. "Kita harus menjaga agar pertumbuhan tidak menurun lagi. Karena, tuntutan atas penciptaan lapangan kerja itu kan sangat riil, setiap tahun banyak yang lulus," tandasnya.

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…