Pasif Menjaga Batas Negara - Oleh: Ardi Winangun, Pemerhati Perbatasan

Untuk kesekian kalinya Malaysia melanggar batas negara. Terakhir pelanggaran batas negara yang dilakukan negerinya Siti Nurhaliza itu melakukan pembangunan mercusuar di wilayah Indonesia, di titik koordinat 02.05.053 N-109.38.370 E Bujur Timur, sekitar 900 meter dari patok SRTP 1 di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Malaysia berulang kali melakukan tindak pelanggaran wilayah perbatasan Indonesia bisa jadi menganggap bahwa wilayah-wilayah itu di bawah kekuasaan Malaysia. Hal demikian bisa jadi wilayah tersebut masih berada dalam sengketa di mana perjanjian kedua negara belum disepakati, bisa pula karena Malaysia secara diam-diam ingin memperluas wilayah negaranya.

Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya sudah banyak yang diselesaikan dalam sebuah perjanjian, bahkan Indonesia telah menyerahkan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada negeri yang banyak didatangi para TKI dan TKW itu. Meski sudah banyak kesepakatan ditandatangani namun Malaysia tidak mempunyai komitmen dalam menjalankan kesepakatan itu. Berulang kali mereka entah dengan sengaja atau memancing-mancing amarah melakukan aktivitas di darat atau laut wilayah Indonesia.

Mengapa Malaysia gemar membuat masalah di perbatasan? faktornya, pertama, pihak Indonesia pasif menjaga wilayah perbatasan. Pihak terkait yang mengurusi masalah perbatasan seperti TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri, menjaga perbatasan hanya berdasarkan pada peta dan perjanjian yang disepakati. Padahal di lapangan peta itu bisa berubah, entah karena faktor alam atau manusia. Faktor alam dan manusia itulah yang bisa jadi membuat pihak lain dan kita sendiri keliru dalam membaca peta yang ada.

Pihak terkait, TNI khususnya, pasif menjaga perbatasan bisa jadi dikarenakan sarana dan tenaga yang diperlukan untuk pasang mata dan telinga di wilayah itu sangat kurang. Misalnya karena TNI pada kondisi keterbatasan alutsista dan anggaran membuat dirinya tak bisa melakukan patroli dan lebih banyak duduk di pos-pos jaga saja.

Keterbatasan sarana dan tenaga inilah yang membuat TNI dalam menjaga perbatasan tidak bergerak aktif atau menangkal pelanggar perbatasan namun baru bereaksi ketika ada pihak-pihak yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin dan mengganggu kedaulatan. Akibat yang demikian, tidak hanya Malaysia namun ratusan nelayan asing dengan lenggang kakung mencuri ikan di perairan nusantara.

Kedua, TNI sebagai pelaksana di lapangan penjaga perbatasan tidak pernah melakukan tindakan yang bisa menimbulkan efek jera kepada para pelanggar perbatasan. Meski tentara Diraja Malaysia sudah kesekian kalinya melakukan tindakan yang tak senonoh di wilayah Indonesia namun TNI selalu berbuat lembut. Tak berbuat sesuai doktrinnya ketika ada pengganggu kedaulatan bangsa. Sikap lembut itu membuat pihak asing tak jera melakukan kesalahan yang sama.

Memang TNI ketika melakukan sebuah tindakan itu harus berdasarkan perintah dari Presiden dan DPR namun alangkah gagah dan beraninya bila TNI mengambil inisiatif melakukan tindakan yang membuat mereka jera. Contoh, aksi heroik Usman dan Harun di McDonal House, Singapura, ketika.

Indonesia melakukan konfrontasi dengan negara-negara boneka Inggris membuat Singapura takut kepada Indonesia dan negeri singa itu sampai saat ini tidak mempunyai masalah dengan Indonesia dalam masalah wilayah perbatasan. Contoh lain, bagaimana tentara China sangat agresif di Laut China Selatan sehingga membuat Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan beberapa negara ASEAN merinding. Jadi di sini TNI harus lebih agresif. Untuk itu tiang-tiang pancang pembangunan mercusuar yang sudah berdiri di perairan Tanjung Datu harus dicabut atau diamankan oleh personil TNI yang bertugas di sana.

Ketiga, tidak hanya TNI entah karena keterbatasan personel dan alutsista yang membuat pasif dalam menjaga wilayah perbatasan namun pemerintah pusat dan daerah juga abai dan mengampangkan masalah dalam menjaga wilayah perbatasan. Presiden dan DPR biasanya memaafkan bila Malaysia melakukan pelanggaran batas wilayah. Dengan dalih serumpun maka sikap maaf itu muncul. Perasaan serumpun inilah yang membuat pemerintah kita tidak berani lantang kepada Malaysia. Akibatnya mereka terus melakukan hal yang sama.

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah di wilayah perbatasan sama parahnya. Kalau kita berkunjung ke Pulau Sebatik, kita akan merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Pulau di seberang lebih gemerlap daripada di Pulau Sebatik, akibatnya roda perekonomian wilayah Indonesia di daerah perbatasan itu tergantung pada Tawau, Malaysia.

Bila pembangunan ekonomi di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, tidak digenjot akan berakibat pada menipisnya rasa nasionalisme masyarakat akibat ketidakadilan pembangunan. Ketika penulis berkunjung ke Nunukan, melihat ada masyarakat yang menggunakan jersey Timnas Malaysia, kuning-hitam. Tak hanya itu, banyak pedagang kaos yang menjual jersey tim yang berjuluk Harimau Malaya itu.

Hal-hal demikianlah yang membuat wilayah perbatasan kita akan selalu terusik. Bila ketiga hal di atas tidak diselesaikan maka pelanggaran batas yang dilakukan Malaysia di perairan Tanjung Datu itu bukan yang terakhir. Mereka akan mengulang sebab TNI tak tegas, pemerintah pemaaf, dan terkikisnya rasa nasionalisme sebagian masyarakat karena masalah ketidakadilan pembangunan. (haluankepri.com)

Related posts