Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk segera tanggap menyikapi kampanye hitam yang dilayangkan ke Kubu Jokowi - JK dan Prabowo - Hatta jelang Pilpres 9 Juli nanti. Sebab, selama dua pekan ini, kampanye hitam ditengarai sudah tidak terkontrol bagaikan bola liar. Terutama menyangkut SARA. "Bawaslu harus segera bersikap, jangan terlalu santai. Padahal orang sudah teriak-teriak, apa mesti nunggu orang bakar-bakaran lagi baru mereka bertindak. Kan tidak begitu harusnya," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat dihubungi, Jakarta, Rabu (28/5).

Menurut Ray, kampanye hitam tidak seharusnya dilakukan oleh tim Jokowi ataupun tim Prabowo. Idealnya, mereka harus mendahulukan penyampaian visi dan misi agar publik semakin cerdas dalam memilih. Selain itu, kampanye hitam seperti yang menyebutkan bahwa Jokowi Herbertus dan tidak Islam ataupun serangan ke keluarga Prabowo sudah di luar logika. Justru yang jauh lebih penting adalah mengenai sosialisasi program kerja ke depannya oleh masing-masing kandidat. "Ini sudah kampanye jahat bila sudah menyangkut harkat dan martabat yang diserang. Jokowi dibilang tidak muslim, anaknya Prabowo juga dituding ini itu padahal dia tidak tahu menahu soal ini," tutupnya.

Perlu diketahui, jadwal kampanye masing-masing kandidat capres dan cawapres baru akan dimulai pada tanggal 4 Juni hingga 5 Juli 2014. Sebelum itu, pada tanggal 1 Juni, capres dan cawapres bakal mengambil nomor urut di KPU.

Faktor Pemicu

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketegangan politik menjelang, pada saat dan pasca Pilpres  2014 adalah : pertama, cukup banyaknya unsur tidak puas  dan sakit hati yang terjadi pada pasca Pemilu Legislatif, sebuah kondisi dan situasi yang cenderung menjadi sebab mengendornya banyak alat pengendali massa dan situasi, yang cenderung membiarkan situasi apapun terjadi meskipun situasi yang arahnya negatif.

Kedua, meskipun konflik ideologis tidak berkembang seperti pada masa Orla maupun Orba, namun  dengan munculnya pertmasalahan ideologi dalam visi, misi Capres, rakyat justeru terangsang Capres mana yang bakal mengayomi hidupnya, yang oleh karenanya harus dia pilih dan dia bela.

Ketiga, secara khusus isu-isu sosial yang sensitif justeru muncul, khususnya masalah-masalah keagamaan seperti isu Syiah, Yahudi, dan fanatisme hidup beragama atau intoleransi.

Keempat, masalah-masalah teknis yang digali dari berbagai track record yang menyangkut sejarah pribadi masing-masing Capres dan Cawapres, dimasa lalu muncul asumsi seolah-olah capres dan cawapres haruslah manusia yang sempurna. Dan demikianlah sejarah, di Indonesia nampaknya seorang capres harus diperbandingkan derngan segala kehebatan dan kelebihan Presiden Soekarno, bukan Suharto atau Presiden yang lain.

Kelima, digunakannya secara aktif dalam kegiatan operasional, kelompok-kelompok relawan yang sulit dipastikan jumlah dan alat kendalinya, rawan terhadap aksi-aksi brutal tanpa tanggung jawab.

Keenam, capres membawa citra bangsa sedangkan caleg hanya bersifat daerah pemilihan, sehingga figur capres dan cawapres  memang mengikat simpati atau antipati yang luas dari masyarakat, bukan sekedar dari sesuatu daerah pemilihan.

Ketujuh, secara batiniah kemungkinan telah mulai turun wahyu kepresidenan, yang secara tidak terasa telah membentuk daya tarik, kharisma dan pesona  bagi salah satu  diantara capres dan cawapres yang ada, yang menimbulkan rasa fanatisme dan sikap melindungi dan membela semua tingkah lakunya.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap massa pendukung tersebut diatas diperkirakan akan muncul pada periode kampanye sampai derngan minggu tenang  setelah masa kampanye berakhir. Selanjutnya suasana tegang dan bisa disana sini meledak menjadi konflik diperkirakan justeru dapat muncul pada periode setelah quick count hasil pemungutan suara tersiar pada 9 Juli 2014 sore, ketika seluruh pemungutan suara telah dilakukan dan hasilnya secara sporadis terkirim melalui berbagai berbagai alat komuniaksi yang tersedia ke Jakarta. Seperti Pemilu Legislatif, diperkirakan sebelum matahari terbenam tanggal 9 Juli 2014, siapakah Presiden RI untuk periode 2014-2019 akan sudah diketahui termasuk kelompok oposisinya.

Situasi Pasca Pilpres

Ketegangan situasi dapat terjadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya situasi tersebut adalah : pertama, kekalahan capres dan cawapres yang menjadi pilihan sesuatu kelompok massa tidak bisa diterima, mereka mulai emosional marah dan bereaksi.

Kedua, sikap tidak bisa menerima hasil yang sudah masuk, diilustrasi oleh adanya kecurigaan pelanggaran dalam pemungutan maupun penghitungan suara.

Ketiga, secara khusus perlu direnungkan, bahwa kekuatan massa pendukung kedua pasang capres/cawapres mungkin dimasing-masing daerah tidak sama tetapi secara nasional nampaknya seimbang, khususnya di tingkat Pusat dan Jawa pada umumnya. Kekuatan massa pendukung yang diperkirakan sama di tingkat Pusat (Jakarta) dan pulau Jawa ini justeru dikhawatirkan berpotensi mudah menyulut terjadinya konflik dan ekses-ekses negatif lainnya, karena berkumpulnya massa dari sesuatu aliran yang sama mudah terjadi.

Keempat, berbeda dengan situasi dan suasana Pilpres 2009, dimana kemenangan SBY dalam putaran kedua, mudah diterima oleh segenap massa pemilih, dikhawatirkan hasil Pilpres 9 Juli 2014 tidak demikian. SBY dianggap tokoh yang dizalimi sehingga menimbulkan simpati.

Bangsa Indonesia tentu berkeinginan Pilpres sebagai upaya membulatkan Pemilihan Legislatif yang sudak dilakukan sebelumnya (9/4) juga akan berjalan aman, tertib serta luber seperti Pemilihan Anggota Legislatif tersebut. Untuk itu, nampaknya beberapa hal perlu ditambahkan selain harapan seperti yang telah disampaikan kepada Bawaslu tersebut diatas, yaitu :

Pertama, munculnya pendukung dan pemilih sesuai dengan jumlah pasangan capres dan cawapres yang ada, agar dibiarkan terjadi secarfa alami dan wajar-wajar saja, tidak usah didorong-dorong dan diorganisir.

Kedua, sikap berbagai pensiunan jenderal TNI dan Polisi  yang mendukung dan mengorganisir diri dalam barisan jenderal yang berdiri dibelakang pasangan capres dan cawapres yang didukungnya, agar membubarkan diri tidak perlu mengorganisir diri sebagai kekuatan jenderal yang secara fisik berdiri dibelakang capres dan cawapres yang didukung. Para purnawirawan jenderal TNI agar memilih sesuai pilihannya, tetapi diharap tidak perlu merangsang massa ikut berbaris seperti yang dilakukan para jenderal, karena sejatinya yang dilakukan oleh mereka bukan mencerminkan pensiunan jenderal. Karena jenderal yang sejati adalah jenderal yang selalu mendukung kepentingan nasional dan mendukung hasil Pilpres 2014 tanpa memihak kubu manapun juga.

Ketiga, melihat pernyataan berbagai fihak, maka kekuatan massa pendukung kedua pasangan capres dan cawapres nampak seimbang, sehingga tidak perlu dipanas-panasi agar menjadi lebih besar dan agresif.

Keempat, menganjurkan masyarakat pengguna alat-alat elektronik, secara wajar saja jangan digunakan sebagai negatif dan black campaign menyerang pasangan capres yang bukan pilihannya.

Kelima, berbagai fihak yang telah mengkaji berpendapat, kedua capres yang akan bertanding pada dasarnya mempunyai visi dan misi yang tidak berbeda, visi dan misi mereka sama hanya berbeda penyajiannya. Secara gelar kedua-duanya secara ideologis menyatakan ingin menegakkan nasionalisme yang hakikatnya adalah inti ajaran Bung Karno, oleh sebab itu para pendukung dan pemilih tidak usah membagi diri secara hitam putih dengan membentuk dua barisan yang secara ideologis berhadapan.

Kita semua berdoa mudah-mudahan tidak ada konflik menyertai Pilpres 2014 dan kita mengharapkan masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi dan memilih dengan gembira.***