Ancam Defisit Perdagangan RI - TEKANAN IMPOR MENINGKAT LAGI

Jakarta – Gara-gara tekanan impor kembali meningkat, Defisit neraca perdagangan Indonesia dan defisit transaksi berjalan (current account) dipastikan membengkak pada triwulan II-2014. Sementara pelemahan kinerja ekspor akibat menurunnya mitra utama Tiongkok juga berdampak terhadap depresiasi rupiah yang kian melebar saat ini.

NERACA

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan RI pada April 2014 mengalami defisit sebesar US$1,96 miliar. Hal ini disebabkan defisit sektor migas dan nonmigas masing-masing sebesar US$1,07 miliar dan US$0,89 miliar.

Kepala BPS Suryamin menjelaskan nilai ekspor Indonesia pada April 2014 mencapai US$14,29 miliar, turun 5,92% dibandingkan Maret 2014 dan menurun 3,16% dibandingkan April 2013. Sedangkan impor pada April 2014 tercatat US$ 16,26 miliar, yang melonjak 11,93% dibandingkan bulan sebelumnya. Faktor pemicu utamanya adalah peningkatan impor telepon seluler (ponsel) sebesar 58,9% dari US$ 209 juta menjadi US$ 332,1 juta.

Selain defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan hingga kuartal I-2014 mencapai US$4,2 miliar juga akan terpengaruh pada posisi triwulan II-2014. Ini jelas akan menambah berat tekanan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Akumulasi impor sepanjang Januari-April 2014 adalah US$ 59,49 miliar, turun 4,23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor non migas turun 4,64% menjadi US$ 44,79 miliar. Impor non migas terbesar adalah untuk mesin dan peralatan mekanik yaitu US$ 8,58 miliar serta mesin dan peralatan listrik US$ 6,08 miliar.

Tidak hanya itu. Tekanan defisit neraca perdagangan bisa membawa pelemahan tajam atas kurs rupiah. Menurut data Bloomberg, rupiah kemarin (2/6) dibuka melorot ke posisi Rp 11.725, turun dibanding penutupan akhir pekan lalu yang berada pada Rp 11.676 per US$. Kondisi rupiah terakhir ini seperti pada 21 Feb. 2014 di kisaran Rp 11.700 per US$.

Masa Krusial

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan (Mei-Juli 2014), perekonomian nasional akan dihadapkan pada tiga tantangan sekaligus, yaitu terkait dengan kesiapan menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri 1435 H, masalah stabilitas politik, keamanan dan ketertiban jelang masa kampanye, pemungutan dan perhitungan suara Capres-Cawapres pada tanggal 9 Juli 2014 dan tantangan untuk terus melakukan penguatan fundamental perekonomian sebagai antisipasi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian dunia.

“Ketiga tantangan tersebut perlu kita kelola dengan baik di tengah konsentrasi dan energy nasional terfokus pada persiapan menunggu perhitungan hasil pemilihan legislatif (Pileg) oleh KPU dan persiapan jelang pemilihan Presiden dan WakilPresiden 2014-2019,” ungkap Erani kepada Neraca, Senin (2/6).

Lebih lanjut, Erani mengatakan masa tiga bulan ke depan adalah masa-masa krusial bagi perekonomian nasional. “Harus kita pastikan bahwa Indonesia mampu melewati tiga tantangan tersebut, sehingga hal ini menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan lima tahun ke depan 2014-2019,” ujar Erani.

Dia menegaskan, untuk terus menjaga perekonomian nasional tetap tumbuh positif, merata dan berdaya-tahan menghadapi tiga tantangan di atas, maka kewaspadaan serta kecepatan dalam melakukan policy-responses semakin kita perlukan.

Menurut Erani, pengambil kebijakan nasional di bidang perekonomian perlu tetap fokus dan terus meningkatkan koordinasi lintas kementrian dan lembaga lainnya.

Sementara dukungan dari pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan agar efektivitas implementasi serta harmonisasi kebijakan dapat terus ditingkatkan. “Transisi kepemimpinan perlu kita jaga dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah tetap meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui penuntasan agenda-agenda pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Terkait dengan tantangan kesiapan menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah, Erani mengingatkan seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah langkah kebijakan perlu terus dioptimalkan untuk menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, mobilitas barang-uang-manusia yang terus meningkat di saat bulan puasa dan hari raya Idul Fitri pada tahun ini.

Monitoring persediaan nasional dan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional bagi kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabai, bawang putih, dan daging ayam, lanjut Erani, juga perlu terus dilakukan untuk menghindari lonjakan harga yang tidak normal.

Erani menilai, kedewasaan serta kematangan politisi, partai politik, masyarakat dan media serta kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu didukung oleh Kepolisian dan TNI akan menentukan tidak hanya stabilitas perpolitikan domestik tetapi juga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

“Berkaca pada proses dan kondusifnya iklim politik selama satu tahun terakhir, saya optimistis bahwa pilpres putaran pertama akan dapat kita lalui secara baik,” paparnya.

Namun Erani mengingatkan, di saat Indonesia sedang fokus pada persiapan menghadapi dua tantangan domestik sekaligus, kondisi perekonomian dunia masih penuh dengan ketidakpastian.

Ketua Umum Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, selain masih terjadinya defisit perdagangan pada kuartal I tahun ini, bahkan kegiatan bisnis pada kuartal I tahun ini juga memang turun. Hal ini dikarenakan minat pengusaha menanamkan modal untuk ekspansi usaha melemah akibat kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI). BI telah sengaja menjaga suku bunga acuan tetap tinggi sehingga bunga pinjaman perbankan juga mahal.

"Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang memperbesar biaya impor. Rupiah juga melemah, sehingga harga barang di luar negeri semakin mahal," kata dia.

Menurut dia, penurunan investasi dunia usaha masih akan terjadi pada triwulan II sehingga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pengusaha masih wait and see hasil pemilu, arah pemerintahan serta kebijakan ke depan. Defisit neraca perdagangan Indonesia masih menjadi momok yang terus membayangi perekonomian nasional ke depan. Kemudian diharapkan pada tahun ini, perekonomian Indonesia tidak akan mengalami stagnan akibat pengaruh dalam negeri maupun kondisi global.

"Sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini cenderung kontraproduktif dengan kebutuhan dunia usaha. Di antaranya rencana pemerintah mencabut subsidi listrik untuk sejumlah industri dan bank sentral yang memberi sinyal akan tetap melakukan kebijakan moneter ketat," ujar Sofjan.

"Oleh karenanya, perlu diselaraskan, kebijakan moneter jangan sampai memicu kenaikan suku bunga yang bisa berdampak pada pertumbuhan perekonomian terutama di sektor riil," tambah dia.

Kenaikan harga barang, lanjut dia, pihak pengusaha tidak akan menaikkan harga secara signifikan. Pengusaha takut konsumen nantinya akan lebih memilih produk impor karena harga yang jauh lebih murah. Untuk itu, Sofjan meminta pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak agar distribusi barang kembali lancar sehingga harga barang menjadi stabil. Faktor distribusi barang merupakan suatu hal yang krusial dalam pemenuhan barang pokok kepada masyarakat dan pemerintah harus memperbaiki kendala dalam masalah pendistribusian ini.

"Apapun itu, kita juga menahan agar tidak menaikkan harga barang dan pasar Indonesia tidak dihajar oleh barang-barang impor. Secepatnya perbaikan jalan harus dilakukan sehingga jalur distribusi lancar serta permudah prosedur birokrasinya," jelas dia.

Dia juga mengungkapkaan pemerintah beserta pengusaha harus menyepakati untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan usaha domestik atau dalam negeri yang diharapkan tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang.

"Kesepakatan tersebut diharapkan akan terus berjalan supaya perdagangan berjalan dengan baik, efisien, dan kebutuhan masyarakat untuk bahan pokok bisa terpenuhi," tandas dia.

Pengamat ekonomi UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, kondisi ekonomi global yang kian membaik dimana investasi asing bisa terancam menurun, disamping itu kondisi internal dimana defisit terus membayangi baik defisit neraca perdagangan maupun defisit transaksi berjalan. Kondisi ini jelas menjadikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 bakal berjalan lamban dan jalan ditempat. "Ekonomi 2014 bakal berjalan stagnan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lebih dari 5,3 - 5,5%. Ini karena pengaruh eksternal maupun internal," katanya kemarin.

Tentu saja, menyikapi akan adanya regulasi pergantian kepemimpinan tahun ini maka akan menjadi tugas berat bagi pemerintahan mendatang melihat kondisi ekonomi saat ini. Oleh karenanya pemimpin era sekarang disisa waktu yang tidak banyak ini perlu upaya keras, membuat regulasi kebijakan ekonomi yang efektif agar pemimpin mendatang tidak terlalu berat menanggung beban pemulihan ekonomi nasional."Pemerintah sekarang memang sudah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) serta telah menyusun untuk post anggaran APBN 2015 mudah-mudahan dapat berjalan," ujarnya. agus/mohar/iwan

Related posts