Oleh: Tumpal Sihombing

CEO Indonesia Bond Strategist

Ada seorang budayawan Indonesia yang pernah  menyatakan bahwa salah satu karakter orang Indonesia adalah suka ikut-ikutan. Kalau saya bilang banyak cendikia van nusantara yang doyan jalan tengah atau bersikap netral. Pola pikir-sikap ini merupakan cerminan jiwa yang telah terlena dalam “comfort zone” atau bersikap masa-bodoh terhadap dinamika kehidupan. Kalau sudah begini, pemerintah cenderung menomorsatukan stabilitas dan menomorsekiankan efektivitas kebijakan.

Stabilitas itu baik dan perlu bagi pertumbuhan, namun efektivitas itu adalah keharusan untuk survival. Mengapa? Kondisi eksternal sangat dinamis dan kompetisi melindas neutralist. Reformasi ekonomi bukanlah konsumsi yang tepat bagi perut neutralist. Pemerintahan akan segera mengalami transisi dan jika para praktisi memilih  bersikap netral, itu artinya mereka sudah merasa nyaman saat ini. Ini boleh jadi dinilai normal dari kaca mata reformasi yang salah kaprah.

Reformasi yang telah berlangsung 15 tahun ini tidak efektif sama sekali. Hal ini dapat dinilai dari dampak kebijakan pada ketidaksiapan masyarakat menghadapi paradigma masyarakat ekonomi ASEAN(MEA) 2015. Dampak ketaktepatan kebijakan  ekonomi yang diterapkan telah menyumbang significant opportunity cost bagi nusantara. Peubah inilah yang seharusnya jadi salah satu variabel utama dalam pengukuran kinerja perumus kebijakan ekonomi nusantara. Jika ini kita jadikan basis pengukuran, maka kita baru menyadari bahwa sebenarnya tak ada hasil pembangunan yang signifikan selama 15 tahun terakhir.

Selama ini pemerintah terlalu disibukkan dengan pengembangan institusional dalam membangun perekonomian domestik. Ini kebijakan salah sasaran alias keliru. Prioritas pengembangan utama adalah masyarakatnya, bukan kelembagaannya. Paradigma pengembangan ekonomi dengan berbasis institusional sudah pasti memakan biaya, waktu dan konsentrasi perhatian massif. Ini merupakan kelanjutan pola/praktek ekonomi biaya tinggi yang telah berlangsung sekian generasi di negeri tercinta ini. Kondisi ini tak akan membaik jika para praktisi hanya bersikap netral.

Selama 15 tahun pemerintah telah menerapkan kebijakan atas nama reformasi namun hingga kini masih banyak yang menuntut perubahan. Ini merupakan bentuk ketakpuasan masyarakat akan kinerja pemerintah selama ini. Ada diskrepansi dalam perspektif reformasi pembangunan ekonomi antara sisi pemerintah dan sisi masyarakat, membuat delivery-nya tak sesuai harapan. Ini bukan kesalahan di sisi masyararakat. Seperti pernyataan guru manajemen tingkat dunia Peter Drucker, 80% kesalahan organisasi yang tak efektif terletak di mispolicy top management.

Pembangunan ekonomi Indonesia harus ditekankan pada pengembangan kapasitas individunya secara agregat, bukan fokus di institutional building. Jika selama 15 tahun ini pola kebijakan ekonomi ternyata kurang efektif (malah menyedot biaya besar), itu pertanda bahwa nusantara membutuhkan suatu reformasi ekonomi disruptif. Suatu pendekatan yang mampu mengubah perspektif masyarakat terhadap pembangunan ekonomi dalam waktu terbatas pra efektifnya MEA 2015. Reformasi ekonomi disruptif adalah suatu wujud revolusi terhadap pola pikir-sikap di tingkat individu secara agregat. Suatu bentuk revolusi yang membutuhkan sikap kritis dan nyali besar untuk menyatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan siap menanggung risikonya. Masyarakat yang kritis akan meningkatkan kinerja pemerintah.