Megawati Soekarnoputri menyoroti kecurangan yang berpotensi terjadi dalam Pilpres 2014. Kata Megawati, seharusnya aparat negara bersikap netral dan tidak dijadikan alat oleh kelompok tertentu.

"Demokrasi itu tidak terjadi kalau KPU tidak netral, kalau intelijennya bermain," kata Megawati saat berpidato di Forum Rakernas Partai NasDem, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2014).

Megawati juga mengkritik sejumlah lembaga negara, seperti BIN dan Lemsaneg, yang kerap kali mengekor kepada kekuasaan. Dengan nada bercanda, Putri Proklamator ini bahkan menyindir gaya intelijen Indonesia yang menurutnya terkadang menggelikan.

"Mudah-mudahan di sini intel-intelnya dengar, mencatat, dan sampaikan ke sana. Pasti sini banyak intel. Intel Indonesia itu ya, sorry kalau saya ngomong, dia baca koran, kadang di situ dimasukkan pistol, dia mengamati orang lain sambil baca koran, tapi ternyata korannya terbalik," selorohnya, disambut tawa para peserta Rakernas, seperti dikutip dari metrotvnews.com.

Megawati menganggap penting persoalan ini karena menurutnya hal itu selalu terjadi berulang dari pemilu ke pemilu. "Jadi IT-nya dipermainkan, KPU tidak netral, intelijen bermain, lalu money
politics. Itu yang terjadi di lapangan," paparnya.

Dengan gaya santainya, Megawati meminta intelijen berhenti menjadi alat kekuasaan yang mempermainkan rakyat. "Intel itu sebaiknya berhenti. Ketua BIN itu lho,Pak Marciano Norman, yang saya sudah kenal dari kecil, anaknya Pak Norman, mbok sudah deh jangan dibantu-bantu deh, netral saja," kata Mega.

Ketua Umum PDIP ini juga menyoroti rentannya kecurangan statistik pemilu. "Saya pernah belajar statistik. Banyak yang mengatakan jangan percaya dengan statistik. Angka nol ditambah satu aja sudah berapa. Nol itu angka mukjizat, tiga itu angka mukjizat, bisa berubah jadi delapan. Coba saja hitung," pungkas dia.

Bukan sekali ini saja Presiden RI kelima ini menyoroti peran lembaga negara dan lembaga penyelenggara pemilu. Kala menyampaikan sambutan acara deklarasi koalisi pendukung capres Jokowi, Rabu (15/5/2014), di Jakarta.

Dikutip dari liputan6.com, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menyentil pemangku kebijakan agar tidak bermain-main dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Sentilan itu diarahkan ke Komisi
Pemilihan Umum, badan intelijen, dan Mahkamah Konstitusi.

"Kalau mau tegakkan Demokrasi, jangan KPU bermain, dan nyata kejadian itu (kecurangan), buktinya banyak yang ke MK," kata Megawati.

Mega mengungkapkan, telah menduga ada permainan dari sistem IT penghitungan suara dalam pemilu legislatif 9 April lalu. Karena menurut dia, memanipulasi penghitungan sangat mudah dilakukan sepanjang itu berjalan di KPU.

"Pada saat pertama ini, kejadian-kejadian ini ada, mengapa? Karena buktinya banyak yang masuk ke MK. Kita liat permainan di MK. Permainan politik, memang banyak yang masuk ke MK karena terlalu banyak permainan money politic," ujarnya.

Mega juga menegaskan, agar intelijen tidak ikut dalam permainan Pilpres tahun ini. Sebab, kata Mega, pemilu bukan untuk kepentingan orang per orang.

"Yang namanya intelijen, jangan ikut bermain. Karena saya tau intelijen itu permainan di dalam negeri yang melindungi negeri, dan bukan kepentingan orang perorang," tandas Mega.


Hanya saja, hingga kini, penulis belum pernah mendengar ataupun membaca media massa, baik cetak dan elektronik tentang bukti-bukti keterlibatan lembaga negara serta KPU selaku penyelenggara Pemilu.

Bahkan, Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak etis menuduh intelijen turut terlibat menciptakan pemilu curang.

Megawati mengatakan, Pemilu 2014 masih diwarnai kecurangan, lantaran KPU dan intelijen turut bermain dan terlibat. Buktinya, kata Megawati, masih banyak gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

"Statemen Bu Mega tidak terang, condong menuduh. Ini enggak elok. Berbicara tanpa bukti, tuding sana-sini, kurang etislah. Kasihan nama lembaga-lembaga yang tertuding," kata Ramadhan, Jumat (16/5/2014), seperti dikutip dari suaranews.com.

Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi hubungan luar negeri, kominfo dan pertahanan kemanan) menjelaskan, saat ini suasana pilpres harusnya diciptakan suasana kondusif. Apalagi Megawati adalah salah satu tokoh bangsa.


Menurut Ramadhan, pernyataan Megawati itu justru membuat situasi makin tidak kondusif.

"Kalau mau fair, Bu Mega ajukan saja bukti-bukti dan perkarakan. Aneh saja sudah menang masih suka main lempar tuduhan, apa maunya. Apa mau dikoreksi lagi hasilnya," kata Ramadhan.

Dari catatan di atas, penulis menilai wajar saja Megawati mencurigai adanya keberpihakan lembaga negara dan KPU. Hanya saja, jangan sebatas melemparkan tuduhan-tuduhan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat.

Meskinya, sebagai negarawan, saat melemparkan pernyataan ke publik hendaknya disertai bukti-bukti yang kuat. Karena hal ini akan menjadi bumerang bagi Megawati yang merupakan tokoh sentral dibalik
pencapresan Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla pada Pilpres 9 Juli 2014.

Megawati kini ditantang publik untuk membuka keberpihakan tersebut. Jangan sampai tuduhan malahan Megawati yang paranoid terhadap intelijen ataupun lembaga negara dan lembaga penyelenggara Pemilu. Buktikan buk!***