Pesta demokrasi untuk menyambut datangnya agenda nasional pelaksanaan Pilpres 2014, tinggal sebentar lagi. 2 Poros capres dan cawapres terbentuk yaitu Jokowi Widodo-Yusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Untuk itu, marilah masyarakat Indonesia seluruhnya mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut secara berkeadaban karena menegakkan marwah Pemilu 2014 di Indonesia merupakan suatu harapan masyarakat semua.

Hanya dengan cara yang beradab bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan yang mulia, bukan dengan menghalalkan segala cara. Dalam perspektif spiritual, untuk melaksanakan sebuah perhelatan yang memiliki implikasi terhadap masa depan kehidupan suatu bangsa, sebaiknya masyarakat mempersiapkan diri dengan melakukan yakni menata hati untuk memantapkan niat, menjaga konsistensi perbuatan serta memilih untuk mengekspresikan personalitas.

Apa yang dipilih hendaknya didasarkan atas suara hati dan kehendak sendiri, tidak dipaksa oleh siapapun yang menurunkan martabat kemanusiaan dan apa yang dilakukan hendaknya didasarkan atas
kesadaran-kemampuan sendiri untuk melakukannya secara konsisten serta apa yang ditampilkan hendaknya didasarkan atas kepantasan kemampuan sendiri untuk menampilkannya.

Berkaca dari Pileg 2014 yang sudah dilaksanakan, masih menyaksikan dan beberapa stigma dalam pelaksanaannya yaitu mulai dari akurasi DPT, pelanggaran kampanye termasuk black campaign, money politics, manipulasi penghitungan suara, dan hilangnya hak suara rakyat baik karena faktor administrasi pemilu maupun kesadaran personal. Tentunya, pemilu yang kurang baik tersebut, karena berimplikasi tribunal, menyisakan pekerjaan bagi aparat penegak hukum.

Kendatipun demikian banyak stigma yang mewarnai pelaksanaan Pileg 2014 tersebut, sesungguhnya pangkal persoalannya berada pada lemahnya kesadaran dari sebagian masyarakat. "Sejatinya eksistensi sebuah bangsa itu dijamin oleh adanya satu tujuan yang sama di masa depan bukan karena persamaan ras, agama, bahasa, dan partai politik". Untuk itu, upaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pilpres 2014, bangsa Indonesia khususnya aparatur negara, KPU, Bawaslu, partai politik peserta pemilu, rakyat pemilih perlu meningkatkan jiwa kebangsaan sesuai peran dan kewajibannya masing-masing.

Peran pemerintah sebaiknya lebih banyak bekerja nyata daripada berwacana, karena Pilpres 2014 akan dilaksanakan bertepatan dengan bulan puasa, yang biasanya disertai dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, maka pemerintah harus dapat menjaga stabilitas harga barang-barang tersebut.

Selain itu, realitas kriminalitas tidak mengenal hari atau bulan, karenanya aparat keamanan tentunya sudah harus dapat membaca titik-titik rawan tindak kejahatan tersebut dan mengendalikannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peran partai politik pengusung pasangan capres dan cawapres, tetaplah bermain dalam koridor pemilu yang jujur dan adil, karena sesungguhnya partai-partai politiklah yang menjadi stimulator kualitas Pilpres 2014. Karena sejatinya antara Pileg dan Pilres 2014 adalah akad pengalihan kekuasaan dari rakyat kepada pemimpin dari cabang kekuasaan yang berbeda, maka terlalu naif bagi partai politik yang memenuhi syarat untuk mengulang kembali stigma permainan Pileg pada April 2014 di Pilpres pada Juli 2014.

Masih cukup waktu bagi KPU atau Bawaslu untuk berbenah diri berkenaan dengan aspek managemen dan administrasi pelaksanaan Pilpres 2014 agar pelaksanaannya menjadi lebih tertib, lancar, jujur dan adil daripada Pileg yang lalu. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa hasilnya pasangan presiden dan wakil presiden yang dimenangkan menjadi lebih legitimate.

Untuk itu, momentum pilpres 2014, menjadi sangat penting karena ada beberapa hal yang membedakan pilpres 2014 dengan sebelumnya yaitu pilpres sekarang tidak ada incumbent, kedua pilpres sekarang
dihasilkan dari sebuah proses koalisi yang tidak mudah, ketiga kompetisi dua calon ini akan membuat kompetisi semakin ketat. Satu hal yang sulit diukur adalah pergeseran gagasan di dalam kontek arena
kompetisi sekarang. Sebab ini generasi terakhir di masa SBY, Megawati dan muncul elit baru, dimana arena publik semakin terbuka seperti media sosial, yang memungkinkan lahirnya gagasan-gagasan baru. Gagasan baru ini akan menjadi menarik kalau masing-masing capres menawarkan gagasan apa yang mereka kembangkan dalam lima tahun ke depan.

Sedangkan terkait peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan peran KPU dalam pelaksanaan Pilpres tersebut secara formal tentunya sudah relatif memadai, tapi realitas pelaksanaannya di lapangan terkadang tidak selalu seperti yang dikonsepsikan. Oleh karenanya, KPU akan menjadi lebih produktif dan arif jika ada persoalan-persoalan praktek deviasi terhadap aturan main pemilu yang sudah ada tersebut sebaiknya fokus pada penyelesaiannya secara praksis daripada beragumentasi secara normatif. Netralitas peran KPU dan Bawaslu masing-masing dalam pelaksanaan dan pengawasan Piplres tersebut merupakan taruhan bagi kredibilitasnya dan legitimasi bagi pasangan presiden dan wakil presiden yang dimenangkan.

Ada hal yang perlu disadari oleh rakyat pemilih yakni rakyat adalah pemilik negeri dan yang menentukan masa depannya dan untuk mengubah agar masa depan, tergantung pada kesungguhan niat, komitment dan usahanya, dan secara strategis sangat tergantung pada ketepatannya dalam memilih pasangan presiden dan wakilnya. Survai yang dilakukan dikalangan kaum terpelajar menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki dasar ideologis dan tidak tahu bagaimana mereka
boleh menagih janji kepada pemimpin terpilih jika mereka tidak menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan, untuk menguatkan jiwa kebangsaan dalam tata hidup bersama, mungkin ada baiknya jika masyarakat mau membulatkan ungkapan spiritual "Ketika hati, raga, dan busana kita sudah ditata secara terpadu dan benar untuk bepartisipasi dalam Pilpres 2014 ini, maka akan ada harapan yang sangat besar bagi perbaikan negeri dan bangsa ini ke depan". Percayalah, bahwa setinggi apapun jabatan dan seluas apapun pengetahuan akan menjadi tidak berguna jika disemai melalui kebohongan/kecurangan.***