Visi Misi Energi Para Capres Dinilai Usang

NERACA

Jakarta – Dalam rangka Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 9 Juli 2014, para pendukung kandidat capres mulai mengeluarkan beberapa visi misinya baik di bidang ekonomi, hukum, kesejahteraan maupun soal energi. Untuk sektor energi, Ketua Pengkajian Energi dari Universitas Indonesia Iwa Gamiwa menyatakan bahwa visi misi yang disampaikan oleh kedua tim pemenangan capres dan cawapres telah usang.

Pasalnya, beberapa program yang disampaikan oleh tim sukses kedua pasangan tersebut seperti konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), membangun infrastruktur gas dan pengembangan energi terbarukan adalah program-program yang telah ada dalam pemerintahan sebelumnya. "Itu semua program lama. Seperti kaset lama diputar pakai CD. Tidak ada solusi kalau begini terus. Harapan saya cuma satu adalah komitmen itu harus dijalankan, bukan cuma sekedar janji," kata Iwa, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Iwa juga meminta kedua pasangan capres dan cawapres tersebut memaparkan visi misi yang lebih detail sehingga bisa diukur tingkat keberhasilannya."Jangan hanya bilang akan kurangi subsidi itu tidak terukur, tapi sebutkan subsidi akan berkurang misalnya dalam berapa tahun," papar dia.

Tak hanya itu, dia juga menantang pemerintah baru untuk berani jujur kepada masyarakat bahwa saat Indonesia bukanlah negeri yang kaya energi. Pasalnya saat ini Indonesia hanya menguasai 0,2% dari cadangan minyak dunia, begitupun batu bara tidak lebih dari 1%. "Karena masyarakat masih merasa minyak dan gas, mereka menggunakan energi itu boros," kata dia.

Kondisi ini, lanjut Iwa, telah membuat beban subsidi energi terus meningkat akibat lebih rendahnya harga jual dibanding biaya produksi. "Kita subsidi BBM Rp 275 triliun, listrik Rp 100 triliun, negara mana bisa maju dengan kondisi ini?" tegasnya.

Perbaiki Tata Kelola

Dalam visi-misi capres-cawapres yang diserahkan ke KPU, kedua pasangan sama-sama mengakui ada yang tidak beres dalam tata kelola energi di negeri ini. Untuk itu keduanya mengagendakan revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas (Migas). Revisi UU Migas No 22 tahun 2001 sebenarnya sejak lama sudah masuk dalam agenda DPR RI. UU ini sarat kepentingan asing. Proses pembuatannya disinyalir dibiayai USAID dengan tujuan agar sektor migas diliberalisasi dan terjadi internasionalisasi harga, yaitu harga-harga domestik migas disesuaikan dengan harga internasional.

UU Migas memang sangat kontroversial. Tak kurang dari tiga kali telah diajukan untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), terakhir pada bulan Maret 2012 dengan penggugat PP Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam lainnya. Namun hingga saat ini, penggodokan revisi di DPR RI tak kunjung selesai.

Pasangan Jokowi-JK beranggapan pembubaran BP Migas oleh MK, yang kemudian justru berganti nama menjadi SKK Migas, menyebabkan ketidakpastian investasi di sektor migas. Akibatnya, kegiatan eksplorasi dan pengembangan migas terhambat.

“Untuk itu perlu perbaikan tata kelola migas. Dalam jangka pendek dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Sedangkan dalam jangka menengah merevisi UU Migas Merah Putih yang berkarakter membangun kepasitas nasional dan akan memberikan kepastian hukum secara permanen,” tulis visi misi Jokowi-JK yang diberi judul “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulan, Mandiri dan Berkepribadian”.

Sedangkan dalam visi misinya, Prabowo-Hatta mengatakan akan mengembalikan tata kelola migas nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945 dengan merevisi UU Migas. Namun pasangan ini tidak merinci lebih lanjut apa saja yang perlu diperbaiki.

Dalam hal subsidi bahan bakar minyak (BBM), Jokowi-JK berpendapat harus ada pengurangan. Caranya dengan mengkonversi transportasi berbasis BBM ke gas. Perubahan ini diklaim akan mengurangi subsidi BBM hingga Rp 60 triliun. Program lainnya, merelokasi sebagian subsidi BBM ke penyedia biofuel.

Sementara Prabowo-Hatta menempuh cara pengurangan subsidi BBM terhadap orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. “Kami juga akan membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran,” tulis Prabowo-Hatta dalam visi misi mereka yang diberi judul “Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia”.

Di bidang listrik, Jokowi-JK menargetkan rasio elektrifikasi sebesar 100 persen, mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi dan menghilangkan subsidi listrik. Sedangkan Prabowo-Hatta berani berjanji rasio elektrifikasi sebesar 100 persen pada 2019 dengan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air berkapasitas 10.000 MW.

Dalam hal infrastruktur migas, kedua pasangan capres-cawapres mengagendakan pembangunan kilang minyak dan jaringan transmisi gas. Bedanya, Jokowi-JK menekankan pada pembangunan infrastruktur transportasi berbasis energi lokal dan murah serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas. Sementara Prabowo mengagendakan pembangunan pabrik etanol dan pabrik Dimethyl Ether (DME) atau penganti elpiji.

Related posts