PANDANGAN UMUM FRAKSI TENTANG APBD PERUBAHAN 2011 Anggaran Biro HPU Jabar Dinilai tak Rasional

Bandung - Sehubungan dengan penyampaian nota pengantar RAPBD perubahan tahun 2011, Fraksi-Fraksi di DPRD Jabar mengajukan pertanyaan dan kritik. Pertanyaan dan kritik paling banyak diajukan oleh fraksi-fraksi di antaranya usulan anggaran dari Biro HPU (Humas – Protokol dan Umum) Provinsi Jabar.

NERACA

Sehubungan dengan adanya kritik, pertanyaan dan saran yang muncul dari beberapa Fraksi di DPRD Jabar, kalangan internal Komisi A DPRD Jabar kepada Neraca mengemukakan kritisinya atas usulan program dan kegiatan di Biro HPU.

Anggota Komisi A dari FPDI Perjuangan Deden Darmansyah memaparkan, usulan program dan kegiatan dalam APBD P 2011, terungkap adanya usulan penambahan biaya untuk belanja pegawai. Program/kegiatan tersebut diusulkan oleh Biro HPU Setda Jabar,yaitu program/kegiatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Setda dengan kegiatan yang diusulkan pelayanan kesehatan untuk pengadaan kacamata baca.

Usulan tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik,dinilai mempunyai manfaat yang minim, karena bobot kinerja Biro HPU lebih banyak pada pelayanan untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah.

Sementara itu di OPD lain yang bobot pelayanan ke publik, anggaran yang sekarang diterima untuk kegiatan pelayanan kesehatan aparatur ada yang berada dibawah Biro HPU. Jika memang Biro HPU membutuhkan anggaran tersebut, jumlahnya perlu dirasionalisasi.

“Di sisi lain,atas usulan kegiatan/program di Biro HPU juga kami menyesalkan masih adanya usulan penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam program tersebut yaitu kegiatan renovasi gedung sebesar Rp.214.500.000,” ujar Deden.

Usulan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana , tambah Deden seharusnya tidak perlu dilakukan dalam perubahan apalagi kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun. Atas usulan-usulan seperti itu, termasuk ada kemungkinan juga diusulkan oleh OPD lain dipandang perlu dikritisi. Jika mendesak penambahan anggaran dilakukan dari sisi jumlah patut juga dilakukan rasionalisasi.

Sementara itu,Yusuf Fuad menambahkan untuk usulan Biro HPU, hal yang dikritisi adalah usulan kegiatan fasilitasi koordinasi serta penyebaran informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.705 juta.

“Dari rincian kegiatan, dinilai ada hal yang patut dikritisi adalah penambahan volume untuk kegiatan pimpinan berupa baligo.Untuk kegiatan tersebut, dari sisi isi harus yang memberikan manfaat mencerdaskan masyarakat, jangan menjadi ajang pencitraan untuk kepentingan Pemilukada 2013 mendatang,”kritik dia.

Motor bagi Kades

FPPP, yang dibacakan Mien Aminah memaparkan FPPP, cukup apresiatif kepada Pemprov. Jabar dan mendukung kebijakan Pemprov. Jabar yang akan memberikan tambahan alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan roda dua yang akan diserahkan kepada para Kepala Desa (Kades) . Sehingga seluruh Kepala Desa di Jabar akan mendapatkan kendaraan roda dua untuk menunjang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan esa.

Sehubungan dengan pengajuan beberapa program dan kegiatan dalam perubahan APBD tahun 2011, FPPP meminta Pemprov. Jabar untuk mengoreksi kembali penetapan target pendapatannya agar disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dan hasil evaluasi semester I tahun 2011. Untuk pendapatan di Badan Diklat, disarankan disesuaikan dan dioptimalkan sesuai perkiraan target.

F Golkar, yang dibacakan Nawawi Saleh mempertanyakan beberapa hal yaitu penurunan belanja di RSJ dan RS Paru-paru Rp.10,177 miliar mengingat anggaran kesehatan seharusnya tetap pada posisi semula. Kenaikan anggaran pada bidang perhubungan sebesar Rp.71, 97 miliar lebih mengingat terbatasnya waktu selama 3 bulan serta mempertanyakan penurunan angaran untuk memperluas tenaga kerja pedesaan dan perlindungan pengembangan pengembangan ketenagakerjaan sebesar Rp.2,045 miliar.

Rentetan pertanyaan atas usulan program dan kegiatan APBD perubahan juga datang dari Fraksi PD, yang dibacakan Toto. FPD, mempertanyakan usulan program dan kegiatan di semua bidang. Di bidang pemerintahan, dipertanyakan sosialisasi E-KTP, alas an penambahan anggaran untuk pengamanan asset serta penambahan anggaran di Biro HPU sebesar Rp. 8 miliar lebih dinilai tidak rasional dan perlu ditinjau ulang.

Di bidang ekonomi FPD, mempertanyakan peningkatan anggaran untuk pembibitan buah-buahan sebesar Rp.4 miliar karena usulan tersebut tiba-tiba diusulkan dalam perubahan APBD tahun 2011 dan tidak melalui usulan KUA-PPAS. Mempertanyakan kesiapan Pemprov. Jabar tentang ketersediaan sembako terutama menghadapi Hari Raya Idul Fitri serta penambahan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi hulu DAS Citarum.

Selanjutnya, FPAN, yang dibacakan Buyung Iskal mempertanyakan besaran dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan gedung pusat Kantor Pemerintahan KBB, lanjutan pembangunan gedung serta lanjutan pembangunan SUS Gedebage.

Pada bagian lain, FPDI Perjuangan yang dibacakan Agus Welianto memberikan saran. sehubungan dengan adanya surplus anggaran, maka dana tersebut disarankan dapat dialokasikan di perubahan APBD untuk bantuan pelayanan kesehatan untuk gakin sebesar Rp.147 miliar, penambahan alokasi RKB 1.000 kelas sebesar Rp.85 miliar, alokasi penerima beasiswa SLTA swasta sebesar 10 miliar, program KTP berasuransi sebesar Rp.28 miliar, serta akselerasi pembangunan desa untuk mendukung program desa membangun menuju desa mandiri sebesar Rp.50 miliar.

Related posts