Berisiko DSR Meningkat - BEBAN UTANG LUAR NEGERI MEMBENGKAK

Jakarta - Tingginya utang LN Indonesia (swasta dan pemerintah) yang mencapai Rp 3.156,8 triliun atau setara US$276,5 miliar hingga kuartal I-2014 setidaknya akan berdampak pada makin tingginya debt service ratio (DSR), yang pada akhirnya meningkatkan country risk Indonesia di mata internasional.

NERACA

Kalangan pengamat mengakui rasio utang luar negeri yang terus menerus meningkat tersebut dapat membuat kondisi ekonomi RI semakin rentan, apalagi ditambah situasi tahun politik 2014 dan belum membaiknya kinerja ekspor Indonesia, yang dapat berisiko menurunkan kepercayaan akan kemampuan untuk membayar utang luar negeri yang membengkak tersebut hingga kuartal I-2014.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, sudah pasti tingginya utang luar negeri akan memberikan tekanan depresiasi terhadap nilai rupiah, karena perubahan nilai tukar rupiah tentu menimbulkan beberapa konsekuensi ekonomi.

"Salah satu dampaknya adalah depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang secara langsung memengaruhi jumlah utang luar negeri yang harus dibayar baik oleh pemerintah dan swasta," jelas Hendri saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Hendri mengatakan cadangan devisa yang dimiliki negara sudah pasti akan tergerus terus. Apabila pemerintah tidak bisa meningkatkan beberapa komoditas ekspor, bisa dipastikan cadev dalam negeri tidak akan kuat dan akhirnya jebol.

"Besarnya utang luar negeri Indonesia itu harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya, jumlah ini harus memberikan sinyal kehati-hatian dalam pengelolaan utang, baik swasta maupun pemerintah. “BI melansir data tersebut, merupakan sinyal dari BI untuk ingatkan pemerintah akan tingginya utang luar negeri nasional dan jumlah utang itu penting," ujarnya.

Debt Service Ratio (DSR) adalah jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Jika DSR semakin besar, maka beban utang luar negeri semakin berat dan serius. Namun, makna dari besarnya angka DSR ini tidak mutlak demikian, sebab ada negara yang DSR-nya 40%, tetapi relatif tidak menemui kesulitan dalam perekonomian nasionalnya.

Sebaliknya, bisa terjadi suatu negara dengan DSR yang hanya sebesar kurang dari 10% menghadapi kesulitan yang cukup serius dalam perekonomiannya. Selama ada keyakinan dari negara kreditur dan investor bahwa telah terjadi perkembangan ekonomi yang baik di negara debiturnya, maka pembayaran kembali pinjaman diprediksikan akan dapat diselesaikan dengan baik oleh negara debitur.

Menurut Hendri, pengendalian terhadap utang luar negeri berdenominasi terhadap dolar AS diperlukan sebagai bagian dari upaya menjaga kekuatan rupiah. Tingginya permintaan dolar AS membuat rupiah semakin tertekan. Oleh karenanya, utang luar negeri harus dikendalikan dan dibatasi. Supaya permintaan terhadap valas dolar terkendali. “JIka utang luar negeri tidak terkendali maka dampaknya kita punya masalah tekanan pada rupiah," ujarnya.

Karena itu, peningkatan utang luar negeri Indonesia ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Kalau utang besar nominalnya naik, sementara pertumbuhan pendapatan menurun otomatis DSR-nya naik. Itu sudah otomatis," ujarnya.

Perangkap Utang

Pengamat ekonomi Iman Sugema menilai, utang luar negeri Indonesia baik dari pemerintah ataupun swasta yang terus membengkak akan membawa Indonesia ke jurang krisis. “Selama ini kebijakan fiskal yang masih mengandalkan utang sama saja memasukkan Indonesia kedalam perangkap utang dan kewajiban membayar bunganya. Artinya hutang tak akan pernah lunas. Itu hanya bisa dirubah dengan perubahan kebijakan fiskal,” ujarnya, kemarin.

Di saat utang semakin parah, namun disisi lain pemerintah justru akan menurunkan pendapatan pajak. Padahal jika penerimaan pajak berkurang maka APBN semakin defisit dan nantinya akan membuat Indonesia semakin ketergantungan terhadap utang. “Alih-alih pajak meningkat, kasus pajaknya yang justru terus meningkat,” cetusnya.

Dia menuturkan besarnya jumlah utang ini akan membuat likuiditas valas menjadi terbatas dan berujung pada fluktuasi rupiah. Risiko lainnya adalah tatkala proyek jangka panjang banyak didanai dari utang luar negeri yang berjangka pendek. “Jadi, saat utang jangka pendek dibayar dan perusahaan akan kesulitan mendapatkan utang baru, bahkan proyek yang sedang berjalan bisa terhenti,” tambahnya.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, menjelang berakhirnya masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah meninggalkan utang sebesar Rp8,9 juta pada setiap orang. Angka ini didapat jika melihat posisi jumlah total utang negara pada 2013 sebesar Rp2.277 triliun dan ditambah defisit APBN 2014 Rp175,3 triliun. Pada saat ini, utang luar negeri (ULN) makin bertambah dan semakin memberatkan masyarakat Indonesia.

"Kalau dibagi rata-rata setiap satu penduduk, dengan jumlah total pada tahun 2013 sebanyak 255 juta orang, maka setiap penduduk mempunyai utang sebesar Rp8,9 juta per orang," kata dia.

Dia juga menjelaskan, beberapa negara berkembang saat ini menunjukkan kerentanan yang dipicu dari utang luar negeri (ULN) swasta yang terus meningkat, bahkan bisa menimpa Indonesia. Oleh karenanya, swasta untuk tidak agresif dalam mencari pembiayaan dari luar negeri.

"Apalagi, risiko depresiasi nilai tukar rupiah yang diiringi dengan tren peningkatan suku bunga bisa memberikan tekanan keuangan korporasi. Bahkan, ada sejumlah perusahaan yang terancam insolvent (gagal memenuhi kewajiban) apabila rupiah terus melemah," ujar Uchok.

Menurut Uchok, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat mengendalikan utang luar negeri swasta. Dengan melihat kondisi utang pemerintah sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Dilihat dari profil utang dan waktu jatuh temponya, pembayaran beban utang cenderung tidak akan mengalami penurunan di masa yang akan datang.

"Pemerintah harus mengendalikan utang luar negeri sehingga tidak membengkak tiap tahunnya. Sudah saatnya pemerintah melakukan moratorium hutang, daripada selalu menyuguhkan indikator rasio hutang dengan pendapatan domestik bruto," ungkap dia.

Dia menuturkan bertambahnya utang setiap tahunnya merupakan kontribusi DPR karena tidak melakukan pengetatan anggaran atau APBN untuk setiap tahun. Anggaran selalu direkayasa untuk defisit agar bisa ditutupi oleh utang.

“Padahal, DPR bisa melakukan penghematan dengan melakukan misalnya, pengurangan anggaran operasional menteri atau pengurangan perjalanan dinas presiden,” jelas Uchok.

Uchok mengungkapkan cadangan devisa (cadev) Bank Indonesia (BI) senilai US$106,2 miliar dinilai belum aman. Pasalnya, utang luar negeri (ULN) Indonesia yang berjangka pendek saat ini cukup besar. Saat ini rasio ULN jangka pendek terhadap cadev perlu menjadi perhatian.

"Jika melihat cadev sebesar US$106,2 miliar dan ULN jangka pendek berkisar US$47-49 miliar, rasionya hanya sebesar dua hingga tiga kali. Jika terjadi guncangan, jumlah sebesar itu dinilainya belum aman, bahkan cukup berbahaya. Oleh karenanya, pemerintah harus bisa mengendalikan ULN ini sehingga jangan menguras cadangan devisa apabila kinerja ekspor Indonesia masih kecil," tambah dia.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, sejatinya utang pemerintah jika dikelola dengan benar dapat berdampak pada peningkatan ekonomi nasional dan tentu saja membangun fundamental ekonomi yang kokoh yang akhirnya berimbas pada menguatnya rupiah. Namun fakta bicara sebaliknya, hutang yang ada tidak dikelola dengan benar sehingga tidak berimbas pada penguatan ekonomi malah rupiah kian terdepresiasi. "Jika utangnya dikelola dengan benar, hasilnya bisa optimal imbasnya rupiah bisa membaik, tapi faktanya berbalik meski utang tinggi rupiah makin terdepresiasi,” katanya.

Faktanya, meski utang baik pemerintah maupun swasta yang sudah menembus angka Rp 3.156,8 triliun tapi pemerintah menurunkan target proyeksi yang tadinya rupiah bisa pada level Rp 11400 per US$ dalam APBN P malah menurun menjadi Rp 11700 per dollar AS.

Ini gampang sekali mengindikasikan meski utang pemerintah yang tinggi sebesar Rp 2.400 trilliunan tidak mampu menjadikan rupiah kian menguat. "Berarti jelas selama ini arah hutang bukan untuk penguatan ekonomi, tapi pengelolaan utang yang hanya seperti untuk belanja pegawai, subsidi BBM menjadikan hutang tidak produktif," ujarnya.

Selain itu, tentu saja dengan utang yang tinggi akan kian menguras cadangan devisa (cadev) mengingat dengan utang yang tinggi akan menguras dengan bebah cicilan dan bayar bunga utang setiap tahunnya. "Semakin besar utang, semakin besar bebannya. Tentu ini akan menguras cadev yang terus berkurang," ucapnya.

Apalagi secara neraca perdagangan pada April bulan lalu meski ada surplus itu pun secara nominal masih sangat kecil. Dan belum tentu pada bulan ini bisa mengukir surplus lagi. Jadi memang neraca perdagangan pun belum mampu menjadikan rupiah menguat dan cadev yang lebih besar." Rupiah maupun cadev tidak lepas dari neraca perdagangan nasional, saat ini saja neraca perdagangan pun belum mampu menguatkan rupiah, dan menambah cadev lebih besar," paparnya. mohar/agus/bari/iwan

Related posts