NERACA

Jakarta - Ketua Pengkajian Energi UI, Iwa Garniwa meminta kabinet pemerintah terpilih nanti harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini merupakan tindakan yang realistis di tengah tingginya beban subsidi di sektor energi. "Kabinet selanjutnya, ya harus realistis. Fundamentalnya apa? Ya karena beban subsidi energi sudah tinggi. Faktanya memang BBM bersubsidi ya harus naik," kata Iwa di Jakarta, Sabtu (31/5).

Iwa juga menuturkan, hingga kini beban subsidi energi sekitar Rp400 triliun. Jika tidak ada langkah menaikkan harga BBM bersubsidi maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal terus meningkat tiap tahunnya.

"Mari kita jujur kepada masyarakat. Beban subsidi BBM besar. Lihat juga beban subsidi listrik. Kalau saya jadi Capres pun saya memilih untuk menaikkan harga BBM meski tidak ada yang pilih. Sebab persoalannya memang subsidi sudah terlampau besar," ucap Iwa.

Menurut Iwa, masyarakat pasti menerima jika BBM bersubsidi dinaikkan. Asalkan alokasi subsidi ini dibarengi dengan penyediaan alternatif energi dan peningkatan infrastruktur segala bidang.

"Kasih anggaran subsidi BBM ini ke pendidikan Rp20 triliun saja. Ini cukup luar biasa pengaruhnya ketimbang subsidi dihabiskan ke BBM. Tentu sangat ironis jika pemerintah bisa menyediakan subsidi ke BBM tapi ke pendidikan saja sulit," ujar Iwa.

Pendapat sama juga pernah dilontarkan oleh Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB), Edimon Ginting mengatakan, jika dilihat dari sisi tujuan, maka langkah yang harus diambil pemerintah adalah pengurangan subsidi dianggap langkah yang sangat baik sekarang, karena akan dinilai mengurangi subsidi yang salah sasaran. "Nantinya anggran subsidi bisa diarahkan ke yang lebih tepat," kata Edimon.

Dalam artian langkah lebih tepat itu, lebih baik jika anggaran subsidi tersebut ditujukan pada sektor yang lebih bermanfaat untuk jangka panjang seperti pada sektor pendidikan, kesehatan atau infrastruktur. "Kalau BBM dibikin murah, maka akan over consume, kalau subsidi ke sektor lain akan lebih bermanfaat untuk jangka panjang," lanjutnya.

Oleh karenanya Edimon menyatakan, pengurangan subsidi BBM ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah mendatang karena dengan masa pemerintahan saat ini hanya berumur hitungan bulan sehingga sulit untuk dilaksanakan. "Untuk jangka panjang sudah semakin diterima, kalau menurut saya  untuk menaikan harga BBM sebelum pemilu. Tetapi setelah ada pemerintah baru nanti, pasti akan mengarah kesana," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengakui sulitnya menyelesaikan carut-marut BBM bersubsidi, terlebih dalam lima bulan tersisa masa Pemerintahan SBY tersebut.

"Karena itu bukan lewat Keputusan Menteri (Kepmen) atau Keputusan Presiden (Keppres). Tapi ini (menaikkan harga BBM bersubsidi) adalah keputusan Pemerintah dan DPR. Selain itu butuh waktu yang panjang dalam menyelesaikan permasalahan ini. Menurut saya masih akan terasa sulit dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek,” ungkap Chairul Tanjung.

Dia juga mengakui bahwa beberapa keluhan memang datang dari kalangan dunia usaha terkait persoalan BBM bersubsidi yang terus menggerogoti APBN. Menanggapi keluhan tersebut, lagi-lagi mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu berkilah persoalan subsidi BBM masih terasa sukar untuk dipecahkan dengan waktu singkat, dan perlu perimbangan-pertimbangan yang matang dan menyeluruh yang tentunya tidak bisa dilakukan dengan cepat. “Tidak semudah membalik telapak tangan. Soal BBM subsidi, saya tidak mungkin bisa selesaikan ini dalam sekejap,” tegasnya.

 Namun begitu, Chairul Tanjung memastikan hasil pembahasan APBN-Perubahan yang kini sedang dibahas di DPR akan menjadi dasar bagi kebijakan Pemerintah. [agus]