KKP: Laut Dukung Ketahanan Pangan

NERACA

Jakarta – Sektor kelautan mempunyai kontribusi sangat besar bagi ketahanan pangan dunia. Khusus di wilayah Asia Pasifik saja, perikanan skala kecil berkontribusi terhadap penghidupan sedikitnya 357 juta orang. Apalagi dua pertiga produk perikanan dunia berada di kawasan Asia Pasifik. Demikian juga lautan Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 juta km2 menyediakan sumber pangan melimpah. Lautan menyediakan sumber pangan berupa ikan, krustasea, kerang-kerangan dan rumput laut. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo di Jakarta, Sabtu (31/5).

Sharif menegaskan, produksi ikan nasional bisa mendukung ketahanan pangan Indoneisa di tengah ancaman krisis pangan saat ini. Potensi laut Indonesia yang besar sudah seharusnya menjadi fokus untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Apabila seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85% perekonomian nasional bakal sangat bergantung pada sumber daya kelautan termasuk pangan. Bahkan pada 2030 diprediksi perekonomian Indonesia akan ditopang empat sektor utama, yaitu bidang jasa, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam. “Dari sisi preferensi, ketersediaan pangan akan mengalami pergeseran pola pikir menuju pola makan sehat dari daging merah ke daging putih atau ikan,” jelas Sharif.

Laut tegas Sharif, merupakan kontributor terpenting bagi ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia. Isu ketahanan pangan tidak mesti bersumber dari darat. Banyak sumber pangan dari laut yang belum dioptimalkan. Padahal biota laut dapat menjadi sumber makanan alternatif dan obat-obatan bagi masyarakat. Politik pangan kelautan yang berpihak pada rakyat perlu diterapkan dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pangan setiap individu secara merata. Berdasarkan penelitian LIPI yang di lakukan di perairan laut dalam Selatan Jawa dan Barat Sumatera, terungkap bahwa setidaknya terdapat 529 biota yang berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan melalui diversifikasi produk pangan. Masing-masing 415 termasuk dalam jenis ikan, 68 jenis udang dan kepiting, serta 46 lainnya adalah jenis cumi-cumi. “Indonesia juga memiliki sekitar 13 dari 20 spesies lamun dunia, 682 spesies rumput laut, 2.500 spesies moluska, 1.502 spesies krustasea, 745 spesies ekinodermata. Potensi sumber daya kelautan tersebut berpeluang untuk menghasilkan devisa negara jika dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan,” kata Sharif.

Menurut Sharif, masuknya kelautaan sebagai sektor utama penopang perekonomian Indonesia merupakan hal yang wajar. Sebab luas wilayah Indonesia yang 75% teritorial laut (5,8 juta km2) lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah daratan. Untuk itu sudah menjadi keharusan pemerintah perlu membangun paradigma baru dari orientasi darat menuju orientasi lautan bila ingin memberdayakan potensi kelautan. Potensi laut Indonesia yang besar sudah seharusnya menjadi focus untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Apabila seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85% perekonomian nasional bakal sangat bergantung pada sumber daya kelautan termasuk pangan. “Politik pangan kelautan yang berpihak pada rakyat harus diterapkan dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pangan setiap individu secara merata,” tandasnya.

Kebijakan KKP

Sementara itu menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Universitas Pattimura Ambon, hari ini (31/5), KKP telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan pangan berbasis kelautan. Pertama, KKP mendorong pemerintah perlu mengubah paradigma sumber pangan dari orientasi daratan ke arah lautan sebagai sumber pangan alternatif. Secara bertahap industri bioteknologi pangan kelautan perlu dibangun di setiap daerah pesisir lautan yang memiliki potensi produksi pe rikanan melimpah seperti di Indonesia kawasan timur.Kedua, KKP secara bertahap mengurangi bahkan menghapus impor bahan pangan yang bersumber dari kelautan. Ketiga, menjadikan sektor kelautan menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Saatnya pembangunan nasional melebar ke kawasan pesisir. “Permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pesisir mutlak diperhatikan. Pembangunan infrastruktur di daerah pesisir lautan juga telah dibenahi menjadi lebih baik,” jelasnya.

KKP tambah Sjarief juga telah meningkatkan anggaran dan penelitian pangan laut. Adanya riset penelitian di bidang pangan kelautan, akan menumbuhkembangkan inovasi dan daya saing produk. Identifikasi komoditas pangan kelautan yang menjadi unggulan di setiap kabupaten/kota pesisir perlu dikembangkan sebagai kompetensi inti industri suatu daerah sehingga dapat terwujud satu desa satu produk unggulan pangan kelautan yang bernilai tambah. Pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perekonomian regional secara umum. KKP juga mendorong pemerintah dalam melindungi dan menyejahterakan nelayan sebagai pelaku usaha pangan. Penanganan hasil tangkapan laut oleh nelayan perlu di benahi agar kualitasnya bagus dan harga tidak dimonopoli tengkulak. “Dengan upaya tersebut, diharapkan pangan dari sektor kelautan dapat diaplikasikan di lapangan,” ujarnya.

Sjarief menegaskan, laut sebagai sumber pangan banyak memiliki kelebihan. Pertama, kebutuhan akan hasil kaut seperti ikan di Indonesia tidak bergantung pada impor sehingga negara ini telah mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Apalagijika penguatan hilirisasi industri biotek nologi pangan kelautan dilakukan secara maskimal, Indonesia akan menghasilkan beragam produk pangan. Mengingat setiap tahun Indonesia telah kehilangan devisa sekitar US$ 5 miliar untuk mengimpor berbagai produk bioteknologi kelautan. Mulai dari teripang, omega-3, sgualene, viagra, khitin, khitosan, dan spirulina. “Jadi kita tidak perlu bergantung lagi pada impor. Seperti daging yang selama ini menimbulkan masalah serta seolah menjadi patokan untuk ketahanan pangan,” tandas Sjarief.

Dalam rangka membahas arah kebijakan pembangunan kelautan tahun 2015-2025 khususnya terkait isu ketahanan pangan, hari ini, Sabtu (31/5) KKP mengadakanFocus Group Discussion (FGD) di Universitas Pattimura Ambon, Maluku. FGD tersebut merupakan rangkaian kegiatan roadshow ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka mengkampanyekan visi Negara kepulauan. Sebelumnya FGD telah dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Hasanudin (UNHAS) Makasar dan Universitas Indonesia (UI) Depok.

Related posts