Pemerintah Tak Mungkin Naikkan Harga BBM - SELAMA PEMERINTAHAN SBY

NERACA

Jakarta - Pemerintah memastikan opsi pengurangan subsidi energi melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak mungkin dilakukan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggal lima bulan, meski sudah menelan anggaran negara yang awalnya hanya Rp210,7 triliun, kini membengkak menjadi Rp284,9 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengakui sulitnya menyelesaikan carut-marut BBM bersubsidi, terlebih dalam lima bulan tersisa masa Pemerintahan SBY tersebut.

"Karena itu bukan lewat Keputusan Menteri (Kepmen) atau Keputusan Presiden (Keppres). Tapi ini (menaikkan harga BBM bersubsidi) adalah keputusan Pemerintah dan DPR. Selain itu butuh waktu yang panjang dalam menyelesaikan permasalahan ini. Menurut saya masih akan terasa sulit dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek,” ungkap Chairul Tanjung, saat melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Rabu (28/5).

Dia juga mengakui bahwa beberapa keluhan memang datang dari kalangan dunia usaha terkait persoalan BBM bersubsidi yang terus menggerogoti APBN. Menanggapi keluhan tersebut, lagi-lagi mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu berkilah persoalan subsidi BBM masih terasa sukar untuk dipecahkan dengan waktu singkat, dan perlu perimbangan-pertimbangan yang matang dan menyeluruh yang tentunya tidak bisa dilakukan dengan cepat.

“Tidak semudah membalik telapak tangan. Soal BBM subsidi, saya tidak mungkin bisa selesaikan ini dalam sekejap,” tegasnya. Namun begitu, Chairul Tanjung memastikan hasil pembahasan APBN-Perubahan yang kini sedang dibahas di DPR akan menjadi dasar bagi kebijakan Pemerintah.

Menanggapi ketidakpastian kenaikan harga BBM bersubsidi ini, Direktur Institute for Development of Economic and Finance, Enny Sri Hartati meminta Pemerintah dengan segera  menyiapkan skenario untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna mengantisipasi beban subsidi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelum Ramadhan

Dia menilai, tanpa komitmen menaikkan harga BBM bersubsidi maka beban subsidi akan terus membengkak mengganggu kesehatan APBN. "Idealnya BBM harus dinaikkan agar dana untuk subsidi bisa berkurang. Meskipun ada implikasi jika BBM naik," katanya, kemarin.

Enny pun menyarankan agar skenario kenaikan harga BBM segera ditetapkan sebelum masuknya bulan Ramadhan dan Lebaran. "Momentum mendekati Ramadan masih mungkin. Saya harap skenario bisa segera diterapkan," jelas dia.

Menurut Enny, kenaikan BBM bersubsidi mendesak dilakukan untuk menjaga APBN. Dia khawatir jika kenaikan harga BBM kemudian dipolitisasi. "Menaikkan harga BBM boleh saja, asal jangan jadi bahan politisasi. Untuk elpiji jangan naik, fokus dahulu ke BBM," ujarnya.

Selain itu, untuk jangka panjang langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan menyiapkan energi alternative. "Bukan hanya menaikan harga BBM subsidi saja, Pemerintah juga harus dengan segera membuat cetak biru (blue print) untuk pengembangan energi alternatif," kata Enny, seraya mengingatkan.

Sebelumnya, lifting minyak 2014 diproyeksikan sulit mencapai target APBN 2014 yang seharusnya dapat menghasilkan sebanyak 870 ribu barel per hari. Rofi Munawar selaku anggota Komisi VII DPR menilai, penurunan lifting minyak merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Lifting yang rendah tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan defisit pada anggaran negara. Di sisi lain, dalam APBN-P tekanan nilai tukar rupiah diprediksi naik mencapai 10,2%. Tentunya akan semakin memperburuk struktur anggaran karena importasi minyak masih cukup tinggi,” kata Rofi.

Realisasi lifting minyak periode Desember 2013–Maret 2014, lanjut Rofi, baru mencapai sekitar 797 ribu barel per hari. Kondisi ini jelas  semakin menegaskan ketidakmampuan SKK Migas dalam mengembangkan industri migas nasional. "SKK Migas tidak pernah bisa mencapai target yang ditetapkan oleh APBN. Setiap tahun perolehan lifting minyak mengalami penurunan,” tandasnya.[agus/ardi]

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…