NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian, Mohamad S Hidayat mengatakan globalisasi perdagangan dunia sangat berdampak pada perdagangan nasional. Hal ini harus disikapi secara cermat terutama oleh dunia usaha nasional.

"Adanya kecenderungan perjanjian kerjasama, baik bilateral, regional maupun multilateral atau dikenal dengan Free Trade Agreement (FTA) menyebabkan produk-produk dari negara mitra kerjasama lebih mudah keluar masuk ke Indonesia, namun sebaliknya FTA juga dapat memberikan dampak positif terhadap industri nasional melalui perluasan akses pasar," ujar Hidayat saat membuka acara Gelar Sepatu, Kulit dan Fesyen 2014 di Jakarta, Rabu (28/5).

Lebih lanjut mantan Ketua Umum Kadin ini mengatakan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator telah memiliki acuan dalam menentukan arah bagi pengembangan industri nasional yang dituangkan dalam Kebijakan Industri Nasional (KIN).

"Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Acuan tersebut merupakan penjabaran dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian," paparnya.

Menurut Hidayat  untuk mendukung peningkatan daya saing tekstil dan alas kaki nasional, Kementerian Perindustrian telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain, peningkatan kompetensi dan upgrading SDM industri pakaian jadi maupun industri alas kaki. Fasilitasi pemberian insentif fiskal, salah satu langkah yang dilakukan sebagai antisipasi menjaga daya saing industri dengan peningkatan upaya pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri melalui kebijakan non-tariff measures, seperti penerapan SNI Wajib.

"Program restrukturisasi mesin dan peralatan industri TPT dan alas kaki, optimalisasi pemanfaatan pasar serta mencari pasar-pasar tujuan ekspor baru dengan cara mendorong kerjasama perdagangan dengan negara-negara pasar ekspor industri TPT dan alas kaki nasional, program P3DN untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri, Program penganugerahan industri hijau,"ungkapnya.

Menperin mengatakan industri tekstil dan alas kaki merupakan salah satu sektor andalan industri manufaktur karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, memenuhi kebutuhan sandang dalam negeri, dan menyumbang devisa ekspor non migas yang cukup signifikan.

"Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri tekstil dan alas kaki nasional sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar dalam negeri maupun internasional,"ujarnya.

Tahun 2013, nilai impor produk tekstil sebesar US$ 8,47 miliar mengalami kenaikan 4% dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 8,14 miliar. Sedangkan pada industri alas kaki, nilai impor sebesar US$ 434 juta mengalami kenaikan 12% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$ 387 juta. “Hal ini menjadi catatan bagi kita untuk dapat mengoptimalkan pasar dalam negeri mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar yaitu lebih dari 230 juta jiwa yang merupakan pasar sangat potensial,” tegas Menperin.

Dapat disampaikan, pada tahun 2013, industri non migas tumbuh sebesar 6,25% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 %. Kinerja industri non migas tersebut didukung oleh pertumbuhan positif pada seluruh kelompok industri non migas, salah satunya didukung oleh kinerja industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,06 % atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya tahun 2012 sebesar 4,27%.

Sementara itu, industri pengolahan non migas telah memberikan kontribusi sebesar 20,82 % terhadap PDB, dan sektor industri tekstil, barang dari kulit serta alas kaki mampu memberikan kontribusi sebesar 1,94 % terhadap PDB.

Selanjutnya, nilai ekspor produk tekstil pada tahun 2013 mencapai US$ 12,68 miliar, demikian juga dengan produk alas kaki yang mencapai US$ 3,86 miliar. Selain nilai ekspor yang cukup besar, surplus neraca perdagangan produk tekstil dalam 5 tahun terakhir secara rata-rata mencapai US$ 4,5 miliar per tahun, demikian juga dengan industri alas kaki surplus ekspornya selama 5 tahun terakhir rata-rata mencapai US$ 2 miliar.

Dengan nilai ekspor tersebut, Indonesia mampu memenuhi sekitar 1,8% kebutuhan dunia akan produk tekstil dan memenuhi sekitar 3% kebutuhan dunia akan produk alas kaki. Disamping itu, kedua kelompok industri tersebut juga menyerap banyak tenaga kerja, dimana untuk industri tekstil tenaga kerja yang terlibat mencapai 1,55 juta orang, sedangkan industri alas kaki tenaga kerja yang terlibat sekitar 750 ribu orang.

Adapun terkait dengan geliat industri tekstil, disebutkan bahwa tingginya kenaikan beberapa komponen  biaya produksi seperti upah minimum provinsi (UMP) dan tarif listrik membuat industri tekstil dalam negeri tidak segan-segan untuk memindahkan pabriknya ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Di Jakarta, industri listrik mulai hengkang ke daerah lain.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat mengatakan, saat ini telah banyak industri tekstil yang pindah maupun bersiap-siap untuk pindah dari DKI Jakarta. Alasannya, dengan kenaikan UMP dan kenaikan tarif listrik yang berlaku mulai Mei 2014, membuat ongkos produksi melonjak.

Dia mengungkapkan, kebanyakan industri tekstil memilih untuk merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah yang UMP-nya relatif lebih murah dibandingkan DKI Jakarta."Mereka nggak perlu dipaksa (untuk pindah). Ongkos produksi di sini, dengan yang di Jawa Tengah itu berbeda 100%. Hampir semua relokasi (bukan ekspansi)," ujar Ade di Jakarta, belum lama ini.

Selain kedua faktor tersebut, faktor pendorong lain yang membuat industri tekstil merelokasi pabriknya yaitu soal harga lahan yang lebih murah di Jawa Tengah, sehingga jika lahan bekas pabrik yang direlokasi di Jakarta dijual, maka pengusaha bisa mendapatkan keuntungan untuk bangun pabriknya lagi di Jawa Tengah.