Kini sertifikasi profesi perencana keuangan (Financial Planner), seperti yang dikeluarkan oleh Financial Planning Standards Boards (FPSB) Indonesia, memang menjadi tuntutan  untuk  melakukan pekerjaan di  bidang  usahanya. Pasalnya, sertifikasi profesi terbukti menunjang karier dan peningkatan penghasilan para penyandangnya. Perbulan bisa ratusan juta.

Apalagi jika sertifikasi Registered Financial Associate (RFA), Registered Islamic Financial Associate (RIFA) dan Registered Financial Consultant (RFC) yang dimiliki dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti International Association of Registered Financial Consultants (IARFC).

Untuk mendapatkan gelar RFA & RFC, para calon perencana keuangan melampaui serangkaian tes, uji kasus/sidang dan membuat BookPlan sedikitnya 3 kali sebelum mereka lulus dengan gelar, di mana salah satu persyaratan untuk lulus harus melalui defense (mempertahankan) sidang kasus. Disinilah kemampuan mereka teruji.

Lantas apakah sertifikasi dapat dijadikan tolak ukur bagi para investor dalam memilih perencana keuangan untuk mengelola dana? Ya, sertifikasi bukanlah segalanya. Bisa saja perencana keuangan yang telah memiliki sertifikat melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada kliennya. Kisah artis Ferdi Hasan yang merugi miliaran rupiah buktinya.  

Niatnya mencari saran dan rekomendasi investasi yang benar, dana Ferdi Hasan malah tersangkut pada produk investasi bodong. Rontok sudah kepercayaan presenter kondang Ferdi Hasan pada perusahaan perencana keuangan pimpinan Ligwina Hananto, Quantum Magna (QM) Financial. Untuk mendukung pekerjaannya sekarang, Ligwina telah mengikuti berbagai program sertifikasi dari FPSB, CWMA, IARFC dan EPPL.

Tak ayal, kasus dugaan penipuan ini merusak citra prosfesi financial planner. Profesi perencana keuangan pun dipertanyakan. Sebatas apa perencana keuangan bisa memberi saran investasi pada kliennya? Sekadar saran atau boleh sampai merekomendasikan suatu produk?

Soal kasus investasi bodong yang menimpa Ferdi Hasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggarisbawahi jika perencana keuangan hanya sekadar memberi penjelasan atas manfaat, biaya dan risiko terhadap produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Artinya, perencana keuangan tidak diperkenankan mengelola langsung dana milik masyarakat.

Atas dasar itulah, OJK mendorong perencana keuangan menegakkan kode etik dan melaksanakan tata kelola yang baik (good governance). Di sini termasuk analisa yang didukung riset memadai dalam merekomendasikan suatu produk dan/atau layanan kepada klien

Guna meminimalisir berbagai modus penipuan dalam sektor investasi di dalam negeri, OJK kini tengah membahas kemungkinan adanya sebuah lembaga yang mengawasi aktivitas tersebut.  Dengan adanya ketentuan mengenai financial planner tersebut, hak dan kewajiban antara perencana keuangan dengan nasabahnya akan berjalan dengan lebih baik dan terlindung dengan hukum. Aturan tersebut juga diharapkan menjamin fairness di industri keuangan.