NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi dari LIPI Latif Adam menilai bahwa pemerintah kurang memperhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi di sektor mikro. Padahal, kebijakan mikro cukup penting ketimbang makro ekonomi. Salah satu indikatornya adalah deindustrialiasasi, pasalnya Indonesia telah masuk dalam gejala deindustrialiasasi yang disebabkan desain kebijakan ekonomi pemerintah yang pro sektor makro.

“Lihat saja, semua barang yang kita pakai buatan Tiongkok. Pengusaha beralih ke bisnis sumber daya alam, yakni perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara,” ungkap Latif saat dihubungi Neraca, Selasa (27/5).

Dia menjelaskan salah satu indikator deindustrialisasi adalah mulai menurunnya produksi barang dibarengi dengan berkurangnya ekspor. “Gejala makin jelas saat terjadi penurunan peran sektor industri dalam pertumbuhan ekonomi. Hal itu berdampak juga pada berkurangnya tenaga kerja di sektor industri. Ini harus segera diantisipasi pemerintah,” tegas dia.

Latif menambahkan kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan sektor mikro akhirnya menyebabkan pengusaha kekurangan pasokan bahan baku sehingga produksi terhambat ditambah dengan mahalnya biaya logistik. Bahkan, pada industri otomotif yang memiliki ceruk pasar besar, Indonesia tidak memiliki industri komponen pendukungnya sehingga sekitar 90% masih impor.

Menurut dia, kondisi industri dengan pangsa pasar kecil bisa dipastikan lebih parah. Karena,sa mbung dia, kondisi dalam negeri yang kurang menguntukan itu berbarengan dengan menguatnya industri manufaktur Tiongkok, terutama ditandai dengan harga produk murah, sehingga produk Negeri Tirai Bambu itu membanjiri Indonesia. “Padahal selama ini, sektor industri paling potensial dalam menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, penurunan kinerja industri mengurangi penciptaan lapangan kerja,” papar Latif.

Secara terpisah, pemerhati industri dan perdagangan Fauzi Aziz mengatakan, kebijakan di tingkat mikro seringkali justru merongrong dan menggerogoti terhadap kebijakan makro di bidang moneter dan fiskal karena struktur di sektor mikronya rapuh yang ditandai sangat boros dalam menggunakan devisa untuk impor bahan pangan, BBM, dan kebutuhan bahan baku/penolong, komponen/suku cadang dan barang modal.

“Ancaman laten defisit akan selalu bersumber dari lemahnya secara fundamental dari kedua sektor tersebut yang dewasa ini adalah pemboros devisa selain yang berasal dari impor BBM. Defisit akan bisa diatasi jika pemerintah bersama DPR dapat mengembangkan kebijakan mikro yang berkualitas untuk mendorong industrilisasi sektor pertanian, mengakselerasi pembangunan sektor industri pengolahan non migas, pembangunan infrastruktur dengan kualitas yang baik dan saling terkoneksi dengan efisien antar wilayah, dan antar pusat produksi dan pusat distribusi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Fauzi melalui surat elektronik.

Menurut dia, kebutuhan penduduk hampir 250 juta jiwa di Indonesia harus semaksimal mungkin dipenuhi dari produksi nasional baik yang bersumber sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan. “Sangat berisiko kalau kebutuhan sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia harus dipenuhi dari impor dalam skala yang besar,” tambahnya.

Dengan mengandalkan impor, sektor pangan domestik semakin rapuh. Harga-harga kebutuhan pokok acapkali tidak stabil dan karena itu merugikan konsumen. Sebutlah misalnya, harga daging, yang karena masih ketergantungan pada impor, semakin tidak terjangkau. Mahalnya harga daging ini pula diakui oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Menurut dia, harga beberapa komoditas pangan memang cenderung naik menjelang bulan puasa, termasuk harga daging.