Jakarta – Walau Wakil Presiden Boediono menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih sangat kondusif bagi investor asing, kalangan pengamat dan akademisi menilai cepat atau lambat krisis perekonomian yang melanda Amerika Serikat dan Eropa akan berpengaruh ke negeri ini.

NERACA

"Iklim investasi di dalam negeri masih kondusif tapi kita tidak alami masalah serius dan masih dalam batas yang bisa dikendalikan secara wajar, meski ada penyakit ekonomi besar melanda sejumlah negara," kata jurubicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers di Jakarta, Selasa (9/8).

Hal tersebut disampaikan usai kunjungan Wakil Presiden Exxon Mobil Corporation Mark W Alber yang bertemu dengan Wapres Boediono di Istana Wapres Jakarta, kemarin.

Menurut Yopie, sekalipun sejumlah negara di Eropa bermasalah soal utang, di Amerika Serikat soal kemungkinan resesi dan di sejumlah negara berkembang terkait inflasi, tapi sejauh ini di Indonesia masih dalam kondisi wajar dan laju inflasi masih dalam rentang target pemerintah.

Namun secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan,  krisis perekonomian yang saat ini melanda Eropa dan Amerika serikat, cepat atau lambat akan berpengaruh juga terhadap perekonomian nasional, karena sejak lama sektor domestik masih tergantung dengan pihak asing seperti portofolio saham dan instrumen SBI.

”Oleh karena itu keadaan ini sangat membahayakan sekali, jika di pasar global sedang mengalami guncangan , mau tidak mau kita pasti akan terkena imbas dari guncangan tersebut”ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Lebih jauh lagi Erani mengungkapkan, sebenarnya Indonesia bisa mengantisipasi krisis Eropa dan AS tersebut asalkan pemerintah dan Bank Indonesia mempunyai langkah yang tepat seperti melakukan perpanjangan portofolio yang jangka waktunya akan berakhir.

”Untuk masalah ekspor kita  pasti akan terkena dampaknya juga karena sekitar 40% tujuan impor kita  ke Eropa, Amerika dan Jepang. Dampaknya memang tidak secara langsung namun akan terasa secara bertahap, karena lama kelaman pembelian produk Indonesia oleh pihak luar negeri akan mengalami kelesuan” tegasnya.

Pendapat senada juga diungkapkan Dekan FEUI Prof. Firmanzah Ph.D. “Saya berharap mudah-mudahhan krisis Amerika tidak berdampak terhadap Indonesia di bidang ekspor. Tapi memang agak sulit, karena krisis ini pasti akan mempengaruhi ekspor indonesia. Sebab Amerika merupakan pasar ekspor terbesar CPO bagi Indonesia, “ ujarnya.

Dampaknya menurut dia, mungkin akan terjadi perlambatan ekspor yang disebabkan turunnya tingkat konsumsi. Krisis di Amerika itu pasti menimbulkan sentiment negatif dari dalam negeri AS seperti pengurangan konsumsi masyarakat. Sedangkan dari perusahaan AS sendiri akan melakukan cost efficiency karena berkurangnya tingkat konsumsi masyarakat setempat, sementara biaya produksi meningkat.

Karena itu, Firmanzah menyarankan agar pemerintah mengalihkan tujuan ekspornya ke negara lain. “Selama ini pemerintah kita terlalu menggantungkan ekspor kepada negara-negara yang sudah lama jadi mitranya. Padahal akan lebih baik kalau pemerintah membuka lahan ekspor baru di negara lain. Jangan terus bergantung begini,” ujarnya.

Kendalikan Utang

Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan krisis utang AS dan Eropa harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar tak terjebak ke masalah yang sama di masa mendatang. ”Meski selama ini pemerintah selalu beralibi rasio utang Indonesia terhadap PDB relatif jauh lebih rendah atau masih dalam rentang yang sangat aman,” ujarnya.

Dia melihat dalam lima tahun terakhir ini terdapat tren peningkatan utang program dari luar negeri. Hal ini diduga erat kaitannya dengan upaya liberalisasi ekonomi di Indonesia seperti memfasilitasi modal asing. Sejalan dengan meningkatnya utang program, maka tingkat utang proyek pun langsung mengikuti, yang berimbas mengendurnya peran pemerintah.

Menurut data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga Juni 2011 mencapai Rp 1.723,9 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 7,34 triliun dibanding Mei 2011 Rp 1.716,56 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Juni 2011 bertambah Rp 47,05 triliun.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Juni 2011 mencapai US$ 200,52 miliar. turun dibandingkan per Mei 2011 yang sebesar US$ 201,07 miliar. Tapi masih lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang tercatat US$ 186,5 miliar.

Dani mengilustrasikan di 2010 saja, realisasi alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN mencapai Rp 215,54 trilun. Terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp 88,38 trilun, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 50,63 triliun, dan pembayaran cicilan pokok dan buyback SBN sebesar Rp 76,53 triliun.

Sementara di 2011, pemerintah merencanakan untuk menambah alokasi pembayaran utang hingga mencapai Rp 249,72 triliun, atau meningkat sekitar Rp 35 triliun sejak 2010. Angka ini jauh lebih besar dari total belanja modal, yang merupakan investasi pemerintah dalam APBN-P 2011 yang hanya Rp 136,87 triliun atau hanya 8,4%.

Menurut dia, begitu besarnya alokasi pembayaran cicilan dan bunga utang setiap tahunnya, hal ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk berpartisipasi dalam proteksi masyarakat dan fasilitas infrastruktur dan lain-lain.

"Ini bisa jadi ”bom waktu”, tercermin dalam APBN makin lama peran pemerintah makin mengecil, utamanya di sektor infrastruktur dan pelayanan publik semakin mengecil ini bisa menjadi bom waktu. Proteksi negara terhadap rakyat semakin berkurang," katanya.

Dani mengatakan, selama ini instrumen utang sebagian besar untuk kebutuhan menutup defisit anggaran dan membayar cicilan pokok utang luar negeri maupun surat berharga negara. Besarnya beban pembayaran utang, menjadi penyebab pemerintah harus merogoh anggaran di APBN dalam jumlah yang sangat besar. salim/vanya/fba