Melihat kinerja perbankan nasional dalam lima bulan pertama tahun ini ternyata menggiurkan. Mereka menangguk laba besar dari penghasilan non bunga kredit yaitu fee based income. Karena itu tak mengherankan kondisi ini sekaligus menggambarkan peran perbankan sebagai agent of development di negeri ini belum optimal.

Walau dengan dukungan data yang cukup menarik seperti rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio-LDR) tercatat rata-rata 78,45% dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio- CAR) 17,41%. Sementara dari sisi pinjaman, hingga Mei 2011 jumlah kredit yang tersalurkan telah mencapai Rp 1.889,4 triliun, naik 23,3% ketimbang periode sama 2010 sebesar Rp 1.531,5 triliun. Prestasi perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi juga belum lah menggembirakan. Mengapa?

Jika kita melihat ketentuan Bank Indonesia (BI) terkait dengan rasio LDR tersebut, batas minimal yang dipersyaratkan adalah 70%. Artinya, dengan LDR 78,45% menunjukkan indikasi portofolio jumlah kredit yang disalurkan belum sebanding dengan perolehan dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan nasional. Jadi kemungkinan besar pertumbuhan kredit naik 23,3% itu disebabkan mengandung unsur plafondering, yaitu peningkatan baki debet pinjaman yang disertai dengan kolektibilitas kredit non lancar.

Selain masalah perkreditan yang mengandung risiko tinggi, bankir lokal juga ternyata belum efisien dari sisi kegiatan operasionalnya. Data Price Waterhouse Coopers (PWC) Indonesia mengungkapkan, industri perbankan nasional masih dihadapkan pada masalah efisiensi biaya operasional. Fakta perbankan di negeri ini merupakan salah satu yang terburuk di Asia Tenggara, dengan rata-rata mendapatkan bunga bersih (net interest margin-NIM) sekitar 6%, jauh di atas rata-rata NIM di kawasan perbankan ASEAN yang hanya berkisar 3%-4%.

Jelas, dari gambaran itu kondisi perbankan nasional memang hanya mengejar keuntungan buat lembaganya saja, atau belum memberikan kemaslahatan yang berarti bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Ini tentu tidak bisa dibiarkan terus menerus, karena bankir masih memiliki banyak tantangan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

Masyarakat kini hanya mimpi industri perbankan nasional yang efisien. Karena merealisasikan kinerja perbankan yang mampu meningkatkan efisiensi bukan pekerjaan yang gampang, karena para pemegang saham maupun direksi perbankan saat ini sudah terbiasa menikmati keuntungan banknya yang dari waktu ke waktu terus meningkat, walau laba itu berasal dari pendapatan fee based income.

Padahal idealnya, cita-cita perbankan nasional setidaknya mampu memberikan tingkat suku bunga kredit yang rendah sekitar 10%-12% per tahun, supaya kehidupan ekonomi masyarakat bergairah di samping akses mendapatkan pinjaman bank cukup mudah. Saat ini masyarakat hanya termangu melihat tingginya suku bunga kredit, apalagi suku bunga KUR maupun UMKM bisa mencapai lebih 20% per tahun.

Kita tidak mengetahui secara pasti penyebab tingginya biaya dana (cost of fund) di tengah tingkat bunga acuan BI Rate yang akan tetap berada di level 6,75% hingga akhir tahun. Ini. Kita tentu menyayangkan sikap perbankan nasional yang sejatinya motor penggerak ekonomi Indonesia, ternyata bersikap hanya menguntungkan “diri sendiri” dan ada kesan menyalurkan kredit sekadar untuk memenuhi target semata.

Para pengelola bank seharusnya sadar. Bagaimanapun untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan profesional, perbankan sudah saatnya mampu menekan biaya dana seminimal mungkin agar dapat menetapkan suku bunga kredit yang rendah. Pekerjaan bankir merupakan amanah yang harus menjunjung tinggi azas profesional yang mumpuni alias tidak tamak mengejar laba, tanpa memperhatikan fungsi intermediasi sebagaimana layaknya kerja perbankan pada umumnya.