Jakarta –  Penundaan penerbitan paket kebijakan stimulus ketiga dikhawatirkan akan membuat defisit transaksi berjalan (current account) makin membengkak di tengah rendahnya serapan belanja modal APBN hingga kuartal I-2014. Kalangan pengamat meminta agar pemerintah sebaiknya tidak menunda pelaksanan kebijakan lanjutan tersebut.

NERACA

Di tengah masih rendahnya serapan belanja modal APBN hingga kuartal I-2014, pemerintah terkesan menunda paket kebijakan stimulus jilid ke-3. "Implementasi dari paket stimulus jilid ketiga memang sedikit tertunda diharapkan paket ini bisa rampung semester dua," ujar Menkeu Chatib Basri di Jakarta, Jumat (16/5).

Padahal, sebelumnya kalangan pengusaha berharap poin yang paling penting kebijakan paket jilid 3 adalah repatriasi perusahaan. Artinya, pemerintah seharusnya mempercepat realisasi paket stimulus jilid 3 karena ini dianggap sebagai paket pamungkas dari paket jilid 1 dan 2. Sebab, jika implementasi paket jilid ketiga dapat direalisasikan, maka kemungkinan besar defisit transaksi berjalan bisa berada di bawah 3% terhadap PDB.

Patut diketahui, hingga April  2014 belanja modal baru terserap Rp 7,8 triliun, atau 4,23% dari pagu APBN 2014 Rp 214,4 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yaitu Rp 10,4 triliun, atau 5,6% dari pagunya. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, belanja modal pada kuartal pertama sudah mencapai Rp 10,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp 184,4 triliun.

Akibat masih rendahnya belanja tersebut, realisasi anggaran pemerintah saat ini masih mencatatkan surplus Rp 2,2 triliun dari target defisit anggaran dalam APBN sebesar Rp 175,4 triliun. Keseimbangan primer juga masih mencatat surplus sebesar Rp 35,8 triliun dari target defisit Rp 54,1 triliun.

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, seharusnya pemerintah merealisasikan belanja modalnya dengan cepat dan tepat. Pasalnya belanja modal diharapkan sebagai pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Setidaknya ada empat langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjadikan belanja modalnya sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mendisiplinkan diri dalam merealisasikan rencana penyerapan anggaran dalam APBN," ujarnya saat dihubungi Neraca, Senin (19/5).

Langkah kedua, menurut dia, pemerintah harus mengoptimalisasikan penerimaan negara, baik dari pajak maupun dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP). "Saya kira tax ratio itu perlu dinaikkan. Demikian juga dengan PNBP juga harus dinaikkan. Pemerintah harus betul-betul memastikan bahwa itu bisa dilakukan," katanya.

Erani juga menilai potensi penerimaan negara sebenarnya besar, namun hal itu tidak dapat dioptimalkan akibat tindakan korupsi.  Selanjutnya, langkah ketiga adalah mengorganisasi ulang rancangan alokasi APBN dengan mengutamakan porsi belanja modal. Hal itu perlu dilakukan karena belanja modal bisa menjadi faktor stimulus pertumbuhan ekonomi yang paling besar. 

"Nah mestinya itu, yang harus diperbesar oleh pemerintah. Kurangi alokasi lain yang tidak terlalu memberi dampak sebagai stimulus ekonomi, seperti belanja birokrasi," tuturnya.

Langkah keempat, adalah pemerintah perlu melakukan action plan terkait dengan alokasi sektoral anggaran. Dia menyarankan pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran APBN pada sektor-sektor yang mempunyai kemampuan penyerapan tenaga kerja yang besar, misalnya pertanian dan industri padat karya. 

"Di sanalah alokasi anggaran diperbesar, dan dengan ditambah program yang solid, diharapkan hal itu dapat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah," ujarnya.

Sangat Krusial

Pengamat ekonomi yang juga guru besar UGM Prof Sri Adiningsih mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran belanja negara tidak boleh terus menerus terjadi. Masalah anggaran belanja negara yang hampir setiap tahun terjadi ini, jangan sampai terjadi lagi dan pemerintah harus segera mencari solusi terkait minimnya penyerapan anggaran ini.

“Belanja modal itu kan diharapkan bisa menggerakkan ekonomi, seperti untuk stimulus dan untuk memperbaiki infrastruktur jangka panjang. Sementara itu, upaya percepatan penyerapan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati. Penyerapan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi itu krusial. Proyek-proyek yang dibiayai harusnya implementatif dan berkualitas agar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Dia pun berharap bahwa pemerintah dapat merencanakan tender dan prosedur administrasi proyek belanja modal dengan lebih baik juga melakukan verifikasi dan implementasi anggaran belanja dengan lebih serius agar sisa anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan cenderung menjadi tidak efisien. Padahal anggaran belanja modal merupakan instrumen krusial untuk menggerakkan perekonomian.

"Meski pemerintah mempunyai kebijakan ekonomi, pemerintah punya sikap berbeda, tetap optimis meski banyak persoalan. Kebijakan pemerintah kurang bisa pastikan pasar dan oleh karenanya paket kebijakan ekonomi yang sudah dicanangkan pemerintah harus diimplementasikan dengan baik dan benar. Ada masalah serius sebenarnya, butuh antisipasi karena defisit transaksi berjalan," ujar Sri.

Menurut dia, pemerintah masih memiliki waktu tiga kuartal untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%-5,8%. Syaratnya, pemerintah harus menggenjot pengeluaran atau belanja pemerintah pada kuartal II dan kuartal III dengan tender-tender agar kegiatan perekonomian segera bergerak.

"Hanya pada dua kuartal tersebut pemerintahan sekarang masih bisa berperan kuat untuk memacu pertumbuhan. Sedangkan pada kuartal IV sepenuhnya tergantung pada pemerintahan baru," tambah dia.

Untuk tahun 2014, lanjut dia, perekonomian Indonesia akan tergantung pada hasil pilpres. Jika pasangan calon presiden-wapres yang terpilih sesuai harapan dan bisa dipercaya masyarakat, produktivitas akan meningkat dan perekonomian akan tumbuh lebih baik. Hal sebaliknya bisa terjadi jika pasangan calon presiden-wapres yang terpilih tidak sesuai harapan masyarakat.

Menurut Sri, jika yang terpilih adalah pasangan presiden-wapres yang bisa memberi kepercayaan kepada masyarakat, perekonomian Indonesia bisa tumbuh 6%. Namun, hal sebaliknya juga bisa terjadi, pertumbuhan bisa di bawah asumsi APBN 2014. Perekonomian Indonesia akan menghadapi masalah lebih berat saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, yakni angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi serta produktivitas rendah.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan minimnya penyerapan anggaran belanja modal APBN kuartal I-2014 karena memang pemerintah tidak mempunyai perancanaan matang. Sehingga biasanya penyerapan anggaran lebih banyak dikeluarkan pada akhir tahun, sehingga tidak efektif. "Permasalahan seperti ini berulang setiap tahunnya. Ini bukti pemerintah tidak matang dalam perencanannya. Sehingga produktifitas anggaran terhadap perencanaan pembangunan terutama infrastruktur tidak efektif," ujarnya.

Padahal belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang lama. Dan seharusnya sudah dimulai sejak awal tahun sehingga realisasinya bisa berjalan sedari awal, sehingga pembangunan belanja modal bisa terarah. "Bukan hanya penyerapannya yang minim biasanya target untuk penyerapan anggaran belanja modal selalu meleset setiap tahunnya. Pembangunan seperti jalan, listrik dan lainnya tidak sesuai target. Lebih pada penambalan saja, kalau pun ada tidak banyak pembangunannya," imbuhnya.

Pengamat ekonomi Prof Dr Didin S Damanhuri mengatakan, paket kebijakan stimulus jilid 3 adalah paket yang ditunggu-tunggu. Pasalnya dalam paket tersebut menegaskan untuk melanjutkan proses konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). “Tentunya hal itu akan menyelamatkan neraca perdagangan Indonesia karena selama ini neraca perdagangan selalu defisit lantaran disumbangkan dari impor minyak yang besar,” ujarnya.  

Dia mengakui paket kebijakan ekonomi yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah jilid I dan II telah memberikan efek positif terhadap  defisit transaksi berjalan yang mengalami penurunan dari 4,4% pada triwulan II menjadi 3,2% pada akhir 2013. “Paket kebijakan pastinya akan memberikan efek baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang,” katanya

Namun demikian, dia mengkritisi menilai paket kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah baik jilid 1 dan jilid 2 hanya memberikan pengaruh moneter dan fiskal kepada pengusaha-pengusaha besar. Sementara itu, pengusaha kecil seperti UMKM tidak tersentuh dengan paket kebijakan tersebut padahal sebagian besar ekonomi Indonesia didukung dengan UMKM. “Paket-paket kebijakan ekonomi 1 dan 2 hanya memberikan approach moneter dan fiskal kepada pengusaha besar dan kurang memberi insentif kepada UMKM,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, paket ekonomi juga perlu diberikan kepada sektor UMKM karena bisa langsung kepada pemberdayaan sektor rill. Hal ini, menurut dia juga dalam rangka strategi besar untuk industri pengganti. Dia juga menilai turunnya defisit transaksi berjalan kurang bermakna lantaran tidak juga memberikan efek kepada pengurangan gini rasio. “Penurunan defisit transaksi berjalan kurang bermakna karena tidak menyumbang pengurangan ketimpangan atau gini rasio yang masih 0,43/rasio dan gini pendapatan yang bisa lebih 0,5. ini adalah ketimpangan yang buruk,” katanya. bari/iwan/agus/mohar