Pemerintah Didorong Transparan Soal Kelola SDA

Terkait Standar Pelaporan

Rabu, 10/08/2011

NERACA

Jakarta--Indonesia diminta mendorong negara ASEAN terutama yang kaya sumber daya alam (SDA) untuk menggalang komitmen menerapkan standar pelaporan pengelolaan SDA yang lebih transparan. Hal ini bisa menarik dan sekaligus meningkatkan investasi. "Pasti meningkatkan iklim investasi tidak mungkin tidak. Tidak ada satupun company yang tidak suka dengan transparansi," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Energi dan Mineral Kemenko Perekonomian, Wimpy Tjetjep di Jakarta,Selasa, 9/8.

Lebih jauh kata Wimpy, membangun komitmen di ASEAN untuk menerapkan standar internasional yang transparan untuk pengolahan SDA merupakan langkah positif. Karena hal ini berdampak positif pada masalah akuntabilitas perusahaan dan pendapatan negara.

Sementara itu, Tim formatur Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI), Chandra Kirana mengatakan pengelolaan SDA membutuhkan standar internasional terkait pelaporan bagi perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan bagi hasil pemerintah atas penerimaan pendapatan.

Menurut Chandra, sejauh ini belum tercipta transparansi pelaporan pengelolaan SDA oleh industri ekstraktif (minyak, gas alam, dan mineral) pada sembilan negara ASEAN.

"Model, format pelaporan pengelolaan SDA melibatkan multipihak. Pemerintah dan industri ekstraktif bersama tim pelaksana. Ada sekitar 20 standar yang dipergunakan,” ungkapnya

Lebih jauh kata Chandra, dalam pengelolaan SDA transparansi adalah hal mutlak yang harus dipenuhi. Alasannya, sambung Chandra, Kebutuhan dan permintaan energi dunia yang semakin besar, diperkirakan akan mendorong pengalian secara besar-besaran tanpa memperhitungkan dampak lain.

Karenanya, timbul kekhawatiran penggalian serta pengeskporan SDA dalam jumlah besar tidak terpantau transparansinya. Padahal, kata dia, hasil pengolahan SDA bisa dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pembangunan di sektor lain. "Ini menjadi tantangan sembilan negara kaya SDA di ASEAN, termasuk Indonesia," imbuhnya

Chandra mengakui selama ini masyarakat di daerah penghasil SDA tidak mengetahui secara jelas seberapa besar penghasilan dari industri ekstraktif atau pengolah SDA yang diserahkan ke negara dan dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Sedangkan pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa menambahkan, kesepakatan awal mengenai upaya transparansi pelaporan pengolahan SDA, diharapkan akan menghasilkan satu rekomendasi bersama untuk bisa diimplementasikan.

Menurut Fabby, hal ini menjadi penting untuk diterapkan. "Selama ini bicara industri ekstraktif tidak menyentuh aspek non teknis seperti pelaporan, padahal dengan penerapan transparansi sesuai dengan good governance, secara tidak langsung akan menarik minat investasi juga,” kata Fabby.

Selain itu, dari kajiannya, EITI menemukan kurangnya transparansi masih menjadi tren di ASEAN. Menurutnya, banyak perusahaan ekstraktif yang beroperasi tanpa pengawasan pemerintah, sehingga investor yang beroperasi tidak kredibel.

Investor lebih banyak tertarik ke Australia, Amerika Serikat, atau Kanada lantaran negara-negara tersebut memiliki aturan ketat. Aturan yang mampu meyakinkan investor bahwa risiko investasi pertambangan semakin kecil dengan transparansi dan pengelolaan yang akuntabel. **cahyo