Utang RI Dikhawatirkan Jadi Bom Waktu

NERACA

Jakarta---Pernyataan Presiden SBY terkait utang luar negeri tampaknya perlu direspon dengan cepat. Masalahnya anggaran negara selama ini selalu ditopang dengan utang. Padahal masalah utang cukup serius. Karena disatu sisi akan bisa menjadi boom waktu. "Ini bisa jadi bom waktu, tercermin dalam APBN makin lama peran pemerintah makin mengecil, utamanya di sektor infrastruktur dan pelayanan publik semakin mengecil,” kataKetua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan kepada wartawan di Jakarta,9/8.

Menurut Dani, seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman krisis utang AS dan Eropa. Dengan pengalaman itu pemerintah bisa terhindar dari jeratan utang. Meskipun selama ini pemerintah selalu beralibi rasio utang Indonesia terhadap PDB relatif jauh lebih rendah atau masih dalam rentang yang sangat aman. “Masalah utang ini sewaktu-waktu bisa meledak. Proteksi negara terhadap rakyat semakin berkurang," tambahnya

Berdasarkan catataan, kata Dani, lima tahun terakhir terdapat trend peningkatan utang luar negeri. Hal ini menurutnya erat kaitannya dengan upaya liberalisasi ekonomi di Indonesia seperti memfasilitasi modal asing. Sejalan dengan meningkatnya utang program, maka tingkat utang proyek pun langsung mengikuti, yang berimbas mengendurnya peran pemerintah.

Lebih jauh Dani, mencontohkan pada 2010 saja, realisasi alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN mencapai Rp 215.546 trilun. Terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp 88.383 trilun, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 50.632 triliun, dan pembayaran cicilan pokok dan buyback SBN sebesar Rp 76.531 triliun.

Bahkan pada 2011 ini, pemerintah juga merencanakan untuk menambah alokasi pembayaran utang hingga mencapai Rp 249.727 triliun, atau meningkat sekitar Rp 35 triliun sejak 2010. Angka ini jauh lebih besar dari total belanja modal, yang merupakan investasi pemerintah dalam APBN Perubahan 2011 yang hanya sebesar Rp 136.877 triliun atau hanya 8,4%.

Dikatakan Dani, dengan begitu besarnya alokasi pembayaran cicilan dan bunga utang setiap tahunnya, maka akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk berpartisipasi dalam proteksi masyarakat dan fasilitas infrastruktur dan lain-lain.

Dani menambahkan selama ini instrumen utang sebagian besar untuk kebutuhan menutup defisit anggaran dan membayar cicilan pokok utang luar negeri maupun surat berharga negara. Besarnya beban pembayaran utang, menyebabkan pemerintah harus merogoh anggaran di APBN dalam jumlah yang sangat besar.

"Angkanya akan semakin mencolok bila kita membandingkan total pembayaran utang dengan porsi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan, pangan dan pertanian, serta pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah," terangnya

Koalisi Anti Utang juga mencatat dalam lima tahun terakhir pembiayaan utang sangat dominan dan memberikan kontribusi rata-rata 75,1% dari total pembiayaan yang diperlukan dalam APBN.

Selama ini, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi total pendapatan pembiayaan dari utang. Penerbitan SBN di 2010 meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun 2005, yaitu dari Rp 47,4 triliun ke Rp 178,0 triliun. Sedangkan penarikan pinjaman luar negeri di 2005 sebesar Rp 26,8 triliun meningkat menjadi Rp 70,7 triliun di 2010.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga Juni 2011, posisi utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.723,90 triliun. Terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp 589 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp 1,135 triliun. Selama triwulan pertama 2011, jumlah utang bertambah sebesar Rp 47 triliun dibandingkan posisi Desember 2010. **cahyo

Related posts