APBN Mestinya Anut Anggaran Berimbang - Hindari Kebangkrutan

NERACA

Jakarta---Penyusunan APBN dengan mengambil asas deficit berimbang mestinya diterapkan dalam pengelolaan utang. Masalahnya, utang jangan sampai perangkap utang membuat negara menjadi bangkrut. “Politik anggaran berimbang (balance budget) harusnya diterapkan guna menghindari Indonesia dari perangkap kubangan utang,” kata Wakil Ketua Panja Utang Piutang Negara, Abdilla Fauzi Achmad kepada wartawan di Jakarta,8/8.

Pasalnya, kata Fauzi lagi, strategi pemerintah berburu utang untuk guna menutup defisit anggaran APBN kurang efektif. Faktanya, tingginya utang luar negeri berdampak negatif bagi anggaran negara. “Sebenarnya, kami sudah mengingatkan pemerintah berkali-kali mengenai hal itu. Tetapi pemerintah kurang memberi respon,” katanya.

Fauzi menambahkan dalam jangka waktu menengah pemerintah akan dihadapkan pada posisi untuk terus berada dalam kubangan utang. Apalagi, kebijakan defisit anggaran yang kini diterapkan akan membuka celah yang lebar untuk terus menarik utang besar dari luar negeri.

Berdasarkan hal itu, kata anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini mengharapkan ada langkah kebijakan dari pemerintah untuk segera mengganti politik defisit anggaran yang kini dilaksanakan dengan politik anggaran berimbang. “Kalau itu merupakan komitmen maka harus dibuktikan oleh pemerintah dalam hal ini presiden ketika menyampaikan nota keuangan untuk APBN 2012 yang akan datang pada saatnya, dari nota keuangan, kita akan menelaah, apakah anggaran berimbang diterapkan kami akan melakukan,” terangnya.

Masalahnya, kata mantan auditor BPK ini, deficit anggaran yang terlalu besar bisa berdampak pada kebangkrutan negara. “Sudah terbukti bahwa defisit dibanyak negara membawa kebangkrutan dan stagnansi fiskal,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Bank Indonesia (BI), Difi Johansyah mengungkapkan total utang Indonesia hingga Juni 2011 yang mencapai Rp 1.723,9 triliun masih dibilang sangat aman. Walaupun jumlahnya terus meningkat namun rasio utang terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB masih sangat rendah. "Soal utang itu yang dilihat debt to GDP ratio atau rasio utang terhadap pertumbuhan ekonomi di mana masih sangat baik yakni 26%. Investor tidak peduli berapa amount (jumlah utang) namun yang dilihat angka 26% tadi," ujarnya

Menurut Difi, jangankan dibandingkan dengan Yunani yang rasio utang terhadap GDP-nya sudah mencapai 100% lebih, Indonesia dibandingkan dengan Filipina jauh lebih baik. Lembaga rating (pemeringkat) dan investor, sambung Difi fokus kepada kemampuan pembayaran luar negeri pemerintah yang dilihat dari rasio utang tadi. "Saat ini pemerintah memang telah memanage utang secara hati-hati sehingga terlihat semua sangat aman karena risiko pembayaran utang masih bisa di-handle," paparnya.

Total utang pemerintah Indonesia hingga Juni 2011 mencapai Rp 1.723,9 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 7,34 triliun dibanding Mei 2011 yang sebesar Rp 1.716,56 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Juni 2011 bertambah Rp 47,05 triliun. **cahyo

Related posts