NERACA

Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) segera menempatkan dananya di sejumlah BPR Syariah guna membiayai kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai pelosok Tanah Air. Kesepakatan tersebut tertuang dalan perjanjian kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) di Jakarta.

Penempatan dana bergulir LPDB-KUMKM pada BPRS anggota Asbisindo dilandasi oleh niat baik dan kesadaran yang tinggi guna ikut serta mengembangkan perekonomian daerah khususnya dan kemandirian bangsa pada umumnya. Untuk itu, Asbisindo diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada LPDB-KUMKM sehingga proses pembiayaan dapat berlangsung.

Namun demikian, LPDB-KUMKM tetap berhak untuk melakukan seleksi terhadap BPR Syariah calon penerima dana bergulir yang telah direkomendasikan oleh induk organisasinya, yaitu Asbisindo. Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial mengatakan pihaknya mendapat tugas untuk menyalurkan dana bergulir sebesar Rp2,650 triliun untuk tahun ini atau terjadi kenaikan 37,57% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp1,926 triliun.

“Naiknya alokasi dana penyaluran di tahun 2014 karena kinerja LPDB-KUMKM dalam dua tahun terakhir dinilai semakin membaik. Hal itu dibuktikan dengan dipertahankannya predikat ISO 9001:2008 di tahun 2013 sebagai wujud salah satu misi LPDB-KUMKM dalam menjaga dan meningkatkan sistem Total Quality Management (TQM) secara terpadu,” ujar Kemas di Jakarta, kemarin.

Sejak beroperasi 2008 hingga kini, LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp4,3 triliun yang disalurkan kepada 2.903 mitra di seluruh Indonesia. Itu sebabnya Kementerian Keuangan memberikan predikat terbaik sebagai BLU dalam pengelolaan dana dengan nilai skor 76,33 (A – Baik), dan berhasil menggungguli penilaian atas kinerja BLU sejenisnya.

Sosialisasi dana bergulir

Penyaluran dana bergulir, kata Kemas, belum sepenuhnya tersebar ke pelosok Tanah Air. Selain faktor sarana yang masih terbatas lantaran LPDB-KUMKM masih berkantor di tingkat pusat, kalangan KUMKM di daerah umumnya masih memiliki kinerja usaha yang rendah disamping informasi mengenai LPDB-KUMKM  juga belum banyak terserap.

”Itu sebabnya tahun ini kami melakukan program sosialisasi dana bergulir di 10 provinsi yang penyerapan dana bergulirnya masih rendah,” ujarnya. Selain itu, LPDB-KUMKM juga memperoleh penilaian sebesar 7,15 dari hasil survey KPK Tahun 2012 terhadap Integritas Pelayanan Publik, hal tersebut sejalan dengan komitmen direksi dan manajemen dalam mencapai good government governance (GGG) dan pencegahan tindak pidana korupsi. [rin]