Banyak pihak menilai pertumbuhan ekonomi  Indonesia 6,5% sebagai hal yang  semu, karena merupakan hasil kontribusi dari pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,7%, disusul bisnis perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,2%. Sektor tersebut merupakan sektor padat modal, sehingga lebih dinikmati para pemodal besar terutama asing.

Di sisi lain, kita melihat kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung semakin menurun.  Padahal, sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja. Jadi ada kesan, pemerintah seolah-olah melakukan pembiaran terjadinya ketimpangan penguasaan aset produksi, seperti lahan dan modal. Sehingga kelompok petani  kian jauh dari sejahtera.

Fakta tersebut menunjukkan tidak jelasnya arah dan visi pembangunan. Pembangunan masih mengacu pada paradigma mengejar angka pertumbuhan ekonomi, namun lupa aspek pemerataan. Secara makro, dilihat dari angka-angka statistik, pembangunan tampaknya memang  berhasil.

Tidak hanya itu. Menurut data  Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia 2012 mencapai Rp  8.427 triliun yang menghasilkan income per kapita sebesar US$3.400.  Artinya, setiap penduduk Indonesia berpendapatan Rp 31 juta per tahun, atau Rp 2,7 juta per bulan. Sementara tingkat upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta misalnya, sekarang tak lebih dari Rp 2,2 juta. Lalu, bagaimana dengan kondisi kesejahteraan petani di daerah terpencil?

Meski demikian,  masih ada fakta lain yang tak bisa diremehkan yaitu  deretan angka kemiskinan baru yang menyedihkan. Kebijakan yang memihak rakyat kecil sering dianggap tidak menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Sektor konsumtif sebagai andalan pertumbuhan ekonomi juga patut dipertanyakan. Apalagi jika itu ditopang produk impor, ini setidaknya dapat memicu inflasi dan mengurangi kesempatan kerja.

Sejatinya, untuk mendukung perekonomian sehat dan pertumbuhan yang berkualitas, pemerintah perlu mempunyai roadmap  pertumbuhan ekonomi  yang bertumpu pada sektor produktif. Hal ini akan menggerakkan sektor riil, menyerap banyak tenaga kerja, dan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini.

Dampak dari paradigma pembangunan yang kurang fokus ke sektor pertanian, ternyata mengancam sektor pertanian di masa depan. Pasalnya,  jumlah petani di Indonesia pada 2011 sebesar 39,33 juta jiwa atau 33,51% dari total angkatan kerja nasional  (sesuai data Kementan),  nasib mereka makin tidak menentu. Apalagi sektor pertanian saat ini didominasi tenaga kerja berusia lanjut (55-60 tahun),  kurang sesuai dengan prasyarat sektor pertanian yang membutuhkan kekuatan fisik di lapangan.

Kita semakin miris melihat anak-anak usia muda tidak tertarik lagi pada sektor pertanian. Perguruan tinggi penyelenggara keilmuan pertanian juga semakin sepi peminat, turun drastis dalam 10 tahun terakhir ini. Bila kondisi ini berlanjut, kita akan kehilangan generasi muda petani yang mengancam masa depan kemandirian pangan nasional. Karena itu, beberapa kebijakan pemerintah yang kontraproduktif dengan pembangunan pertanian perlu dikoreksi.

Begitu pula penyuluh pertanian yang berperan besar menunjang swasembada beras di masa Orde Baru, sekarang sangat kecil jumlahnya. Ironisnya, belum banyak wahana  baru yang powerful menggantikan fungsi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian spesifik bidang hortikultura tidak ada. Akibatnya, hortikultura kita bukan hanya lamban berkembang, tapi juga tersingkir akibat digempur produk impor.

Hal lainnya,  sekitar 0,2% penduduk menguasai 56% aset produktif nasional, yang sebagian besar tanah kosong.  Kondisi di atas telah memicu besarnya angka kemiskinan. Hampir 19 juta penduduk miskin tinggal di perdesaan dan sebagian besar petani. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan. Sektor pertanian saatnya mendapat perhatian khusus, jika pemerintah serius menopang kemandirian pangan nasional. Semoga!