Depok – Pemerintah Kota Depok berjanji dan akan berkomitment untuk menyempurnakan pelaksanaan anggaran dalam kegiatan di APBD 2011. Hal ini akan dijadikan bahan pertimbangan utama, karena saran dan masukan DPRD Kota Depok dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota pada pelaksanaan APBD 2010 lalu.

NERACA

 ”Kami menyambut baik saran dan masukan yang disampaikan dan akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan APBD TA.2011,” ujar Walikota Depok  H.Nurmahmudi Isma’il, seperti yang  dijelaskan Humas DPRD Kota Depok, pada Sidang Paripurna DPRD Kota Depok untuk Persetujuan  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  TA 2010 dipimpin Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, belum lama ini.

 ”Kami juga berkomitmen untuk bekerja secara optimal, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan kemajuan Kota Depok menuju kota yang melayani dan mensejahterakan masyarakat, dan terus berupaya untuk mendapatkan penilaian hasil pemeriksaan BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutur Walikota Nurmahmudi

 Sementara  laporan hasil kerja Banang DPRD Kota Depok yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Prihandoko,  bahwa berdasarkan peraturan DPRD No 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok Pasal 56 Huruf C bahwa Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada Walikota untuk penetapan LPJ Walikota dalam pelaksanaan APBD TA.2010.

 Pembahasannya, lanjut Prihandoko, Badan Anggaran DPRD juga telah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok. ”Hasil kerjanya Badan Anggaran DPRD telah menyetujui dan menerima LPJ Walikota untuk ditetapkan dalam Raperda,” tutur dia.

 PAD Signifikan

  Rinciannya menurut Prihandoko, Pos Pendapatan dari target sebesar Rp 1.070.305.504.081,87 realisasi mencapai sebesar Rp 1.111.708.060.137 atau 103,87%. Pos Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 111,04 % dari target.

 Kemudian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan mencapai 105,46% dari target. Sedangkan Peningkatan Pos Pendapatan yang paling signifikan adalah dari PAD karena adanya peningkatan pada semua jenis PAD yang ada di Kota Depok.  ”Hal ini berkaitan dengan diberlakukannya Undang- Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dilimpahkan menjadi kewenangan setiap Daerah,” tandas Prihandoko .

 Disampaikan pula oleh Prihandoko,  Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (LHP-BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok pada APBD.2010, telah disampaikan kepada Walikota Depok dan DPRD Kota Depok dengan hasil opini ”Wajar Dengan Pengecualian (WDP).  

 Opini tersebut, lanjutnya, bisa diartikan bahwa perlu adanya peningkatan perbaikan dalam manajemen pengelolaan dan pelaporan Keuangan Daerah.. Pemerintah hendaknya juga meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatannya. Sehingga, dari seluruh program yang dilaksankan diperoleh output, outcome, impact maupun benefit yang jelas sebagaimana yang diharapkan dan bukan sekedar menghabiskan anggaran dan membukukannya dengan baik.

 Banang DPRD Kota Depok menyampaikan beberapa catatan, saran dan masukan antara lain : Pemerintah Kota Depok agar melakukan terobosan yang inovatif dalam peningkatan pajak dan retribusi serta perlu adanya langkah- langkah yang progresif untuk peningkatan PAD serta membuat database tentang potensi sumber pendapatan,

 Pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi dan peluang pasar bagi para pengrajin dan pengusaha home industri yang berada di setiap kecamatan dengan melibatkan para pengusaha pasar modern, melakukan perencanaan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran sehingga tidak menyebabkan SILPA yang besar.

 Setiap OPD yang mengusulkan anggaran harus ada jaminan bahwa kegiatan yang diusulkan tersebut dapat dilaksanakan dan direliasasikan sehingga tidak menambah tingginya SILPA. Juga memberikan sanksi bagi OPD yang kinerjanya kurang optimal dengan pengurangan jatah anggaran.