Tercatat 2010 sekitar 20.000 jamaah - Ada Kenaikkan Jumlah PNS Berhaji 3%

NERACA

Jakarta----Minat kaum muslim Indonesia untuk menunaikan rukum Islam ke lima (haji) tak pernah surut. Bahkan terus meningkat. Yang uniknya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi calon jamaah haji juga makin banyak. Berdasarkan data ada peningkatan 3%, pada 2009 berjumlah 13% dan 2010 menjadi 17%. "Yang bagus adalah PNS makin sejahtera dulu 13% jadi 17%," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan di Jakarta, (8/8)

 

Dari catatan BPS, jumlah, tiap tahun kuota haji Indonesia mencapai 211 ribu orang. Pada tahun 2000 jumlah PNS yang naik haji mencapai 10 ribu-15 ribu orang, jumlah ini meningkat pada 2010 yaitu menjadi 15 ribu-20 ribu orang.

 

Lebih jauh Rusman menambahkan ada pergeseran tingkat pendidikan para jamaah haji di Indonesia. Pada tahun 2000, jumlah jamaah haji yang tidak tamat SD persentasenya mencapai 46,4% dari kuota yang ada. Sedangkan di 2010 sudah tidak ada lagi jamaah haji yang tidak tamat SD. "Tahun 2000, paling besar 46% masih buta huruf, pada 2010 paling banyak yang lulus SD 35,95%. Ada pergeseran ke arah pendidikan yang lebih baik, jadi bagaimana kebijakan karena jamaah semakin baik dalam pendidikan," ujarnya.

 

Begitupun dengan jenis pekerjaan. Rusman menyatakan pada 2000, kebanyakan jamaah haji memiliki pekerjaan sebagai petani. Namun pada 2010, lebih variatif di mana ada peningkatan untuk karyawan swasta dari 14,29% pada 2000 menjadi 23,14% di 2010.

 

Untuk klasifikasi umur, Rusman menilai umur masyarakat Indonesia memiliki umur yang lebih panjang. Hal tersebut terlihat dari banyaknya jamaah haji Indonesia yang memiliki umur 51-60 tahun, 61-70 tahun, dan ada juga yang 80 tahun ke atas. "Ada penurunan pada kelompok umur bawah, persentasenya menurun, tapi 51-60 tahun meningkat pesat. Ini dari umur, orang Indonesia semakin panjang, mungkin dulu yang sudah uzur sekarang bisa ikut lagi," tandasnya.

 

Sementara itu,  Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat mengatakan Kementerian Agama segera mengumumkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada pekan depan. Padahal awalnya, bisa Juli 2011 ditetapkan. Namun masih ada pembahasan lain. “BPIH, minggu ini akan difinalkan, sesuai UU ditetapkan Presiden. Kita berharap lebih awal di Bulan Juli, tapi kan masih ada pembahasannya,” tuturnya.

 

Adapun perkiraan BPIH 2011 ini berada pada kisaran US$ 3.500 sedangkan untuk ONH Plus batas minimal sebesar US$ 7.000. "BPIH kesepakatan minimal US$ 7.000 ribu untuk ONH Plus, sementara yang biasa itu mudah-mudahan tidak lebih dari angka tahun lalu yaitu sekitar US$ 3.500," jelasnya.

 

Bahrul menyatakan pemberangkatan haji kloter pertama akan dilakukan pada 2 Oktober mendatang. Diharapkan, setelah pengumuman BPIH hingga sebulan mendatang, calon jamaah haji bisa melunasinya.

 

"Agustus ini diharapkan sudah mulai bayar, meskipun selama ini proses administrasi paspor sudah berjalan, kan kalau enggak jadi tahun ini, paspornya bisa digunakan untuk tahun depan," pungkasnya. **vanya

 

 

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…