NERACA

Jakarta - Produk karet boleh dibilang salah satu komponen penting dalam industri otomotif. Adapun konsumsi karet dalam negeri pada 2010 mencapai 4,38 juta ton. Maka untuk mencukupinya dilakukan impor 1,72 juta ton. Namun dalam beberapa tahun ke depan, industri ban dan otomotif bisa terganggu, lantaran revitalisasi perkebunan karet terkendala pendanaan.

Bahkan kalangan perbankan pun enggan mendanai. Alasannya terlalu beresiko. Padahal di  Indonesia ada sekitar 13 produsen ban nasional yang memproduksi ban sekitar 50 juta ban mobil dan 28 juta ban sepeda motor per tahun.

Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Ir, Hermanto Siregar mengakui masalah replantasi karet ini harus bisa diatasi. Pasalnya dalam jangka menengah, sektor industri seperti otomotif akan terkena imbas, berupa minimnya bahan baku ban. Akibatnya bahan baku karet akan impor besar-besaran. “Dalam jangka panjang akan sangat berpengaruh pada sektor industri. Tapi kalau jangka pendek, belum terpengaruh,” ujarnya kepada Neraca, Minggu (7/8).

Menurut Hermanto lagi, siklus replanting perkebunan karet kerapkali terhambat keterbatasan modal kerja para petani. “Petani kita rata-rata terbatas pada akses kredit ke perbankan. Untuk replanting, misalnya saja untuk penebangan pohon karet yang sudah tua, cost yang dibutuhkan sangat besar,” tambahnya

Dia mengakui, perbankan sebenarnya sangat aware terhadap sektor pertanian karet, hanya saja petaninya yang selalu bermasalah saat pengajuan kredit. Syarat prudential banking tak bisa dipenuhi petani.  “Kolateralnya jelek. Mereka kebanyakan tak punya surat tanah. Jadi sulit (mendapat kucuran kredit),” lanjutnya.

Oleh karena itu, lanjut Hermanto, pemerintah harus melakukan intervensi dalam hal setifikasi tanah milik para pekebun karet, terutama memprioritaskan sertifikasi tanah. Jika perkara sertifikasi ini bisa diselesaikan, pasti mereka akan lebih mudah dapat akses kredit karena punya jaminan sertifikat.

Hermanto menandaskan, isu replanting karet sekarang harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani. Kalau akses ke perbankan dipermudah dengan bantuan pemerntah, maka akan berbanding lurus dengan produktivitas pekebun karet yang pada akhirnya akan membuat para petani sejahtera.

Selain itu, kata Hermanto, pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan petani yang sangat dipermainkan oleh fluktuasi harga. “Kalau seperti sekarang harga lagi bagus, mereka tertawa. Tapi kalau harga anjlok, ya mereka menangis. Sejauh ini mereka terombang-ambing,” kata dia.

Pengamat Industri Ban Indonesia, John Arsyad memperkirakan, konsumsi karet domestik itu tidak sampai dari 20% dari total produksi nasional. Walaupun produksi karet indonesia banyak. Namun kualitas yang dihasilkan masih sangat rendah dan banyak terbuang. “Konsumsinya tak sampai 20%. Meski produksinya tinggi, tapi kualitasnya rendah,” ungkapnya kepada Neraca, Minggu (7/8).

John mengakui adanya ancaman kegagalan revitalisasi karet. Karena pihak perbankan belum yakin dengan bisnis perkebunan karet. Padahal, banyak investor asing yang berminat. “Perbankan belum percaya penuh terhadap industri karet di Indonesia, walaupun industri karet sudah diminati oleh pihak asing,” tambahnya.

Revitalisasi karet, imbuh John, belum menyentuh ke tingkat petani. Intinya, meski harga karet dunia mahal. Namun petani karet tetap miskin. “Yang saya maksudkan adalah, harga karet tinggi namun petani tidak ikut merasakan, hingga mereka tidak terdorong untuk memproduksi karet yang bermutu,” tegasnya.

John tak membantah merevitalisasi perkebunan karet itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, jalan yang terpenting adalah memberikan pendidikan kepada petani karet, guna memproduksi karet bermutu. “Saya harap pemerintah mengedukasi para petani karet untuk menghasilkan karet dengan kualitas baik,karena percuma dengan merevitalisasi kalau tidak di imbangi dengan kualitas yang baik,” paparnya.

Hal senada dikatakan pengamat Indef, Prof Bustanul Arifin. Dia mengatakan perbankan tak bisa disalahkan sepenuhnya terkait ketidaktertarikan terhadap revitalisasi karet. Alasanya program revitalisasi perkebunan karet sejak awal memang tak bisa diharapkan. “Tingginya risiko seperti gagal produksi, membuat perbankan enggan mengucurkan dananya. Dalam hal ini bank tidak bisa sepenuhnya disalahkan,” ungkapnya kepada Neraca, Minggu (7/8).

Menurut Bustanul, keraguan pihak perbankan itu disebabkan sekitar 86% perkebunan karet merupakan usaha rakyat. Apalagi pemerintah sendiri kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengelolaan perkebunan karet. “Intinya, kegagalan revitalisasi karet ini hanya persoalan struktural belaka,” paparnya.

Bustanul mengakui replanting tidak bisa dilakukan dengan cepat. Selain membutuhkan dana, juga perlu waktu lama untuk memanen pohon karet. “Buntutnya, Ini memang akan berakibat pada penurunan produksi karet pada 2011 dan kita akan kehilangan pendapatan,” cetusnya.

Sebelumnya, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir menyatakan, hingga saat ini hanya BRI yang bersedia menyediakan pendanaan untuk revitalisasi perkebunan karet. "Peremajaan karet terhambat oleh sulitnya pendanaan dari perbankan. Tak ada bank yang mau mengcover karena tak ada penjaminnya," jelas Gamal.

Sementara itu penanaman kembali (replanting) perkebunan karet sejak 2000 sampai Agustus 2011 hanya 60.700 hektare dan penambahan lahan baru dalam periode yang sama hanya 11.000 ha. Biaya replanting karet, lanjutnya, sekitar Rp30 juta per ha. Namun, karena tanaman karet membutuhkan waktubyang lama, maka jika direplanting akan mengganggu penghasilan petani. Oleh karena itu, replanting harus dilakukan secara bertahap.

Menurut Gamal, pada 2010 produksi karet alam nasional sebanyak 2,73 juta ton pada tahun ini diperkirakan mencapai 2,95 juta ton dan pada 2012 ditargetkan meningkat menjadi 3,01 juta ton. Hingga April 2011, tambahnya produksi karet dalam negeri telah mencapai 1,0 juta ton sedangkan impor sebanyak 1,5 juta ton. “Saat ini total areal perkebunan karet secara nasional mencapai 3,45 juta ha dengan produktivitas lahan sebanyak 1,05 ton/ha,” imbuhnya.